Kamis, Agustus 01, 2019

The Prosecution in Trial In Absentia of Money Laundering Case Resulted from Conventional Case

Rudi Pradisetia Sudirdja. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), Vol. 6 No. 2, Agustus 2019, hlm. 297–319. DOI: 10.22304/pjih.v6n2.a5

Abstrak

Implementasi ketentuan in absensia dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menimbulkan persoalan bilamana tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana umum (konvensional) yang hukum acaranya mengikuti ketentuan KUHAP. Pada satu sisi, TPPU mengatur ketentuan peradilan in absensia, pada sisi lain tindak pidana asal tidak mengenal peradilan in absensia. Studi ini difokuskan pada persoalan tersebut. Beberapa cakupan masalah dalam studi ini mencoba mengemukakan (1) apakah tindak pidana umum (konvensional) yang menjadi tindak pidana asal TPPU dapat disidangkan secara in absensia berdasarkan prinsip legalitas formal; dan (2) strategi penuntutan tindak pidana pencucian uang dalam peradilan in absensia dengan tindak pidana asal tindak pidana umum (konvensional) berdasarkan asas due process of law. Studi ini menggunakan spesifikasi penelitian deskripsi analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen. Berdasarkan kepada metode pendekatan yang diterapkan, data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif.

Ada beberapa simpulan yang dapat dihasilkan dari studi ini. Pertama, berdasarkan asas legalitas dalam hukum formal, implementasi peradilan in absensia terhadap tindak pidana asal tindak pidana umum (konvensional) tidak dapat dilaksanakan. Kedua, dengan berpedoman pada asas due process of law, maka strategi penuntutan in absensia dalam kondisi tersebut adalah bahwa (1) mekanisme penuntutan TPPU dan tindak pidana asal harus dilakukan secara terpisah; (2) penuntut umum harus menunda pelimpahan tindak pidana asal ke pengadilan sampai terdakwa ditemukan; (3) surat dakwaan harus disusun dengan bentuk tunggal; (4) dalam surat dakwaan harus tergambar fakta hukum ihwal tindak pidana asal; dan (5) penuntut umum dapat membuktikan fakta hukum ihwal tindak pidana asal dalam unsur “harta kekayaan hasil tindak pidana” pada delik TPPU.

Kata kunci: Penuntutan, Peradilan in Absensia, Pencucian Uang.


Baca artikel lengkap di PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum →

Tidak ada komentar:

Posting Komentar