
Rudi Pradisetia Sudirdja (Sumber: Istimewa)
Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi, Indonesia telah merdeka secara politik. Namun, dalam hukum, pekerjaan kemerdekaan itu belum sepenuhnya selesai. RPJPN 2025--2045 bahkan secara tegas menempatkan transformasi hukum sebagai salah satu fondasi menuju Indonesia Emas. Dari pembaruan hukum warisan kolonial, transformasi sistem penuntutan, Advocaat Generaal hingga perubahan cara kita mengukur keberhasilan hukum, agenda dua dekade ke depan bukan sekadar mengganti undang-undang. Tantangannya jauh lebih besar: membangun cara berhukum yang benar-benar Indonesia.
Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi, sebagian besar cara kita berhukum masih merupakan warisan orang lain. Kalimat itu terdengar keras, tetapi bukan tuduhan. Ia hanya menggambarkan kenyataan bahwa kemerdekaan politik yang diraih pada 17 Agustus 1945 tidak pernah otomatis melahirkan kemerdekaan hukum.
Para pendiri negara memahami hal tersebut sejak awal. Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sengaja mempertahankan hukum warisan kolonial agar republik yang baru lahir tidak jatuh ke dalam kekosongan hukum (rechtsvacuum). Pilihan itu bijaksana. Negara yang belum genap sehari tidak mungkin menulis seluruh sistem hukumnya dalam satu malam. Persoalannya, masa peralihan yang dimaksudkan berumur pendek itu ternyata berjalan lebih dari delapan dekade.
Baru pada 2023 Indonesia memiliki kitab undang-undang hukum pidana nasional, menggantikan Wetboek van Strafrecht yang telah berusia lebih dari satu abad. Di tahun 2025, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Indonesia memiliki hukum acara pidana untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981. Dua peristiwa itu layak disebut sebagai penyelesaian pekerjaan kemerdekaan yang tertunda dalam bidang hukum pidana. Sementara itu, dalam hukum perdata, penyelesaian pekerjaan itu masih berlangsung hingga hari ini.
Undang-undang bukan titik akhir
Namun penulis ingin mengingatkan satu hal. Mengganti undang-undang jauh lebih mudah daripada mengubah cara hukum bekerja.
Lawrence Friedman membedakan tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Pembaruan yang terjadi selama ini sebagian besar bergerak pada tingkat substansi. Kita menulis norma baru, memberi nomor baru, dan menerbitkan lembaran negara baru. Yang lebih sukar adalah memastikan bahwa aparatur, kelembagaan, dan kebiasaan berpikir ikut berubah. Roscoe Pound menyebut jurang antara hukum dalam undang-undang (law in the books) dan hukum dalam kenyataan (law in action) sebagai persoalan abadi setiap sistem hukum. Indonesia tidak terkecuali.
Undang-undang sebaik apa pun isinya, pada dasarnya hanyalah angan-angan di atas kertas. Hukum baru akan hidup dan berdampak nyata jika digerakkan oleh manusia, yaitu aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, advokat, dan hakim.
Oleh karena itu, keberhasilan hukum tidak dilihat dari banyaknya undang-undang yang dibuat, melainkan dari seberapa besar manfaat dan efektivitas hukum tersebut dalam melindungi masyarakat.
Sebelas Arah Pembangunan Hukum
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 sampai 2045 (RPJPN 2025-2045) menempatkan transformasi hukum sebagai salah satu fondasi menuju Indonesia Emas. Penempatan itu penting karena mengubah kedudukan hukum dalam pembangunan. Hukum tidak lagi diposisikan semata sebagai penjaga ketertiban di belakang, melainkan sebagai prasyarat berjalannya seluruh agenda pembangunan.
Yang menarik, RPJPN tidak berhenti pada cita-cita yang abstrak. Supremasi hukum yang hendak dibangun diberi empat sifat sekaligus, yaitu berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia. Dari empat sifat itu kemudian dijabarkan sebelas arah kebijakan pembangunan hukum hingga 2045, dan jika dibaca berurutan, sebelas arah tersebut sesungguhnya merupakan gambaran utuh tentang seberapa besar pekerjaan rumah hukum Indonesia.
Arah pertama adalah percepatan pembaruan substansi hukum peninggalan kolonial. Rumusan itu hampir menyerupai pengakuan bahwa delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi, pekerjaan dekolonisasi hukum belum sepenuhnya tuntas. Arah kedua menghendaki penegakan hukum yang modern, efisien, dan terpadu, dengan pendekatan restoratif, korektif, serta rehabilitatif yang mulai memperoleh tempat. Cara menyelesaikan perkara pun hendak digeser, sebab tidak semua persoalan harus berakhir dengan penghukuman. Arah ketiga barangkali yang paling jarang dibahas, yaitu transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi Kejaksaan sebagai advocaat generaal. Rumusan ini bukan sekadar perubahan istilah, melainkan bagian dari upaya menata kembali cara fungsi penuntutan, dan kepentingan hukum negara dijalankan dalam sistem hukum nasional.
Delapan arah selebihnya tidak kalah berat. Ada penguatan pengawasan institusi penegak hukum dengan dukungan teknologi informasi, penguatan sistem pemulihan aset termasuk melalui non-conviction based asset forfeiture, pembaruan hukum materiil dan formil tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan hak asasi manusia beserta audit hak asasi manusia bagi kementerian, lembaga, daerah, dan korporasi, perluasan pendidikan hak asasi manusia, perluasan bantuan hukum dan akses terhadap keadilan, redesain pendidikan hukum berikut penegakan etika, sampai penguatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, alternatif pemidanaan, dan keadilan restoratif.
Ukuran kinerja yang perlu digeser
Ada satu kebiasaan menilai kinerja aparat penegak hukum, yang menurut penulis perlu ditinjau ulang menjelang seabad Indonesia.
Kita terbiasa menilai keberhasilan institusi hukum dari jumlah perkara yang ditangani. Secara administratif, ukuran itu memang diperlukan. Namun dalam perspektif pembangunan, banyaknya perkara tidak selalu menandakan sistem hukum yang semakin sehat. Bisa jadi yang terjadi justru sebaliknya.
Bayangkan keadaan ketika sengketa pengadaan menurun karena sistem pengadaan semakin terbuka, konflik pertanahan berkurang karena administrasi pertanahan semakin tertib, dan sengketa perdata selesai melalui mediasi sebelum sempat memasuki ruang sidang. Keadaan itu bukan tanda aparat berhenti bekerja. Itu justru hukum yang bekerja pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu hukum yang mampu mencegah sebelum negara harus menghukum.
Karena itu keberhasilan pembangunan hukum tidak cukup dibaca dari output penegakan hukum. Ia perlu dibaca dari outcome, yaitu apakah kepastian bertambah, apakah persoalan lebih cepat selesai, dan apakah kepercayaan publik terhadap institusi meningkat.
Pembuktian berikutnya
Dua dekade menuju 2045 bukan waktu yang panjang untuk transformasi sebesar itu. Pekerjaan yang tersisa bukan lagi menghasilkan hukum Indonesia, melainkan membangun cara berhukum Indonesia. Hukum yang tetap menjunjung asas universal negara hukum, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakatnya sendiri.
Sebab kemerdekaan hukum tidak pernah berarti menolak segala sesuatu yang datang dari luar. Kemerdekaan berarti memiliki keberanian dan kemampuan menentukan sendiri hukum seperti apa yang dibutuhkan bangsa ini.
Pada 1945 bangsa Indonesia membuktikan kepada dunia bahwa ia mampu menentukan nasibnya sendiri. Menjelang 2045, pembuktian berikutnya menanti, yaitu apakah kita mampu membangun hukum yang benar-benar mencerminkan cita-cita kemerdekaan itu. Ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dan hukum sebuah bangsa yang merdeka semestinya lahir dari masyarakatnya sendiri.
Tulisan ini telah diterbitkan sebelumnya di Kompasiana pada 17 Agustus 2026 dengan judul "Menuntaskan Kemerdekaan Hukum". Versi aslinya dapat dibaca di https://www.kompasiana.com/rudipradisetia/6a829cc1c925c424f5124f95/menuntaskan-kemerdekaan-hukum.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar