
Rudi Pradisetia Sudirdja (Sumber: Istimewa)
Kita punya ribuan perguruan tinggi, puluhan sekolah kedinasan, dan pusat pelatihan di hampir setiap kementerian. Lantas, mengapa arah pembangunan manusia Indonesia masih terasa terserak?
Pelantikan Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) oleh Presiden Prabowo Subianto membelah opini publik. Sebagian menyambutnya sebagai terobosan pembangunan sumber daya manusia. Sebagian lain mempertanyakan urgensinya di tengah ribuan perguruan tinggi yang sudah berdiri.
Keduanya punya alasan. Namun, perdebatan itu akan lebih berguna bila digeser dari pertanyaan "perlukah kampus baru" ke pertanyaan yang lebih mendasar. Siapa sesungguhnya yang menjaga arah pembangunan manusia Indonesia menuju 2045?
Titik berangkatnya adalah Indonesia Emas 2045. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menempatkan pembangunan manusia sebagai tumpuan seluruh agenda transformasi, mulai dari supremasi hukum, reformasi birokrasi, ketahanan pangan, transisi energi, sampai transformasi digital. Semuanya bergantung pada manusia yang menggerakkannya.
Waktunya pun sempit. Puncak bonus demografi diperkirakan berlangsung pada rentang 2030 hingga 2035, ketika proporsi penduduk usia produktif menyentuh titik tertingginya. Bonus demografi hanyalah peluang. Ia baru berbuah bila kualitas manusianya benar-benar disiapkan.
Menyiapkan kualitas itu bukan pekerjaan ringan. Sejumlah data menggambarkan besarnya tantangan yang kita hadapi.
Human Capital Index (indeks modal manusia) 2020 yang disusun Bank Dunia menempatkan Indonesia pada angka 0,54, peringkat ke-96 dari 174 negara. Artinya, seorang anak yang lahir hari ini diperkirakan hanya akan mencapai sekitar 54 persen dari potensi produktivitasnya seandainya ia memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan yang lengkap. Separuh potensi anak-anak kita, dengan kata lain, akan menguap sebelum sempat tumbuh dan aktual.
Hasil PISA 2022, studi internasional yang mengukur kemampuan pelajar usia 15 tahun, menggambarkan hal itu. Pelajar Indonesia memperoleh skor 366 untuk matematika, 359 untuk membaca, dan 383 untuk sains. Rata-rata negara OECD berada pada 472, sementara Singapura mencatat 575 untuk matematika.
Gambaran serupa tampak di pasar kerja. Badan Pusat Statistik mencatat, per Februari 2026, sekitar 35,49 persen penduduk bekerja hanya berpendidikan sekolah dasar ke bawah. Lulusan diploma empat hingga doktor baru mencapai 10,72 persen.
Pada sisi inovasi, data UNESCO Institute for Statistics menunjukkan alokasi anggaran Indonesia untuk penelitian dan pengembangan pada 2020 hanya sekitar 0,28 persen dari PDB. Pada tahun yang sama, Singapura membelanjakan 2,16 persen, Thailand 1,33 persen, Malaysia 0,95 persen, dan Vietnam 0,42 persen.
Angka-angka ini tidak dimaksudkan untuk menyurutkan langkah. Ia justru menegaskan bahwa membangun manusia Indonesia adalah tugas besar yang menuntut kehendak politik yang kuat, kesungguhan, dan sekaligus keterpaduan.
Ironisnya, kesenjangan-kesenjangan tersebut tidak lahir dari kekurangan lembaga. Kita memiliki ribuan perguruan tinggi, puluhan sekolah kedinasan, pusat pendidikan dan pelatihan di hampir setiap kementerian, serta beragam program pengembangan talenta di lingkungan badan usaha milik negara.
Persoalannya ada pada arah, bukan jumlah. Sekolah unggulan berjalan pada jalurnya, perguruan tinggi pada jalurnya, pembinaan aparatur pada jalurnya, dan pengembangan talenta BUMN pada jalurnya sendiri pula. Ada banyak simpul, tetapi belum ada benang yang menautkannya menjadi satu rangkaian.
Di titik itulah, gagasan URI dapat menemukan relevansinya, dan literatur menyediakan pijakannya. Theodore Schultz dan Gary Becker sejak lama menempatkan pendidikan sebagai investasi yang meningkatkan kapasitas produktif manusia, dengan catatan bahwa investasi itu dikelola secara terencana. Douglass North menegaskan, kemajuan sebuah bangsa lebih ditentukan oleh mutu institusi yang mengelola sumber daya ketimbang oleh besarnya sumber daya itu sendiri. Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James Robinson, penerima Nobel Ekonomi 2024, memperkuatnya dengan menunjukkan bahwa institusilah yang menciptakan insentif dan koordinasi pembangunan.
Singapura adalah contoh yang dekat. Dengan sumber daya jauh lebih terbatas, negeri itu unggul karena institusinya mengarahkan pendidikan pada satu tujuan yang sama. Dalam bahasa kebijakan publik, itulah policy coherence, keterpaduan arah kebijakan.
Negara lain menunjukkan pola serupa dengan bentuk berbeda. Prancis membangun kader kepemimpinan publik melalui Ecole Nationale d'Administration yang kini bertransformasi menjadi Institut National du Service Public. Korea Selatan mengaitkan universitas, industri, dan kebijakan negara dalam satu strategi transformasi ekonomi. Semangatnya satu, yakni menjaga koherensi. Kita tidak perlu plek ketiplek meniru bentuk kelembagaan mereka; yang perlu dicontoh adalah kehadiran negara dalam menjaga arah.
Relevansi sebuah gagasan tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilannya. Setidaknya ada tiga hal yang akan menentukan.
Pertama, kejelasan mandat. Fungsi menautkan hanya bermakna bila URI memiliki kewenangan yang tegas untuk menyelaraskan, bukan sekadar mengimbau. Tanpa itu, ia akan berhenti sebagai lembaga kesekian yang berjalan pada jalurnya sendiri, dan justru menambah satu simpul baru pada persoalan yang hendak diurainya.
Kedua, kesehatan jaringan. Simpul hanya berfungsi bila jaringan di dalamnya hidup. Belanja riset yang rendah, kesejahteraan guru dan dosen, serta ketimpangan akses pendidikan di daerah tetap menuntut penanganan tersendiri. URI bukan jawaban tunggal atas seluruh pekerjaan rumah pendidikan kita.
Ketiga, meritokrasi. Lembaga pendidikan kepemimpinan negara mudah tergelincir menjadi jalan pintas menuju jabatan apabila seleksi dan kurikulumnya tidak dijaga ketat. Model Prancis dan Singapura bekerja karena ketatnya saringan masuk dan mutu pendidikan yang diberikan, bukan karena megahnya gedung.
Sesungguhnya ini bukan soal sebuah kampus. Kita sedang menimbang cara negara merawat kesinambungan pembangunan manusianya. Jendela bonus demografi tidak akan terbuka selamanya, dan angka-angka di atas tadi menunjukkan bahwa pekerjaan yang menanti tidaklah ringan.
Apabila dirancang dengan cermat dan dijalankan secara konsisten, URI berpeluang menjadi lebih daripada sekadar universitas baru. Arti pentingnya kelak diukur bukan dari nama besarnya tetapi dari kemampuannya menautkan simpul-simpul yang selama ini masih terserak.
Tulisan ini telah diterbitkan sebelumnya di Kompasiana pada 16 Agustus 2026 dengan judul "URI dan Simpul yang Terserak". Versi aslinya dapat dibaca di https://www.kompasiana.com/rudipradisetia/6a811974c925c445441cd9e9/uri-dan-simpul-yang-terserak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar