Gallery

.

"Yakinkan Diri Dengan Doa, Maksimalkan Karya Dengan Usaha, Pastikan Sampai Pada Cita-Cita - Yakin Usaha Sampai-."

Kamis, 28 Mei 2015

Mahfud MD : Torpedo Atas Supermasi Hukum !

Mahfud MD : Torpedo Atas Supermasi Hukum !


Melihat situasi Indonesia sekarang ini: Sebenarnya lebih kuat mana antara politik dan hukum? Supremasi hukum ataukah supremasi politik yang berlaku di Indonesia ini? 

Itulah pertanyaan yang sering diajukan kepada saya baik saat memberi kuliah di kampus-kampus maupun melalui forum-forum lain, termasuk media sosial. Jawaban teoretisnya, sih, mudah. Menjawab yang mana pun pasti ada teorinya. Menurut konstitusi Indonesia adalah negara hukum. Tetapi dalam praktiknya hukum selalu ditorpedo oleh kekuasaan politik.

Rabu, 27 Mei 2015

FENOMENA BERAS PLASTIK DAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU

Beras
Beras merupakan bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Seiring bertambahnya laju pertumbuhan penduduk kebutuhan beras pun semakin meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik, angka konsumsi beras masyarakat Indonesia saat ini kurang lebih 124 Kilogram per kapita per orang per tahun atau  28 juta ton per tahun untuk skala nasional (Kompas) sedangkan negara lain seperti Malaysia  rata-rata hanya 90 Kg dan Jepang 60 kg per orang per tahun. Dengan tingginya angka konsumsi tersebut otomatis mempengaruhi stabilitas harga beras, disamping itu untuk memenuhi kebutuhan stok beras nasional  terpaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras dari negara lain.

Minggu, 24 Mei 2015

Sejarah Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

 

Asas legalitas merupakan salah sLgealitasatu prinsip hukum pidana, dalam bahasa latin disebut “nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali” yang artinya suatu perbuatan tidak dapat dipidana sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas legalitas dikenal dalam kedua sistem hukum baik itu civil law maupun common law yang membedakan hanyalah interpretasinya saja. Asas legalitas dapat dibedakan dalam hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Empat aspek penting yang merupakan bagian dari asas legalitas ; Lex scripta (hukuman berdasarkan hukum tertulis), Non-retroactivity (larangan berlaku surut), Lex certa (unsur tindak pidana harus jelas), Larangan menggunakan penafsiran analogi

Jumat, 03 April 2015

Mahfud MD : Hukum Islam Modern


 Mahfud MD : Hukum Islam Modern

Banyak orang yang melihat hukum Islam sebagai hukum yang kolot, dogmatis, dan tanpa metodologi yang ketat. 


Hukum Islam kadang dikonotasikan sebagai hukumnya orang-orang kolot yang hanya mengajarkan cara-cara ibadah mahdhah. Padahal, hukum Islam didukung oleh metodologi penemuan dan penetapan hukum yang tak kalah dari metode- metode ilmu hukum modern. 

Minggu, 15 Maret 2015

Tips Menghadapi UTS/UAS di Fakultas Hukum

Tips Menghadapi UTS/UAS di Fakultas Hukum

Oleh : Rudi Pradisetia Sudirdja, SH


Tak ada jalan yang tak berkelok Tak ada lautan yang tak berombak. Tak ada ladang yang tak beronak. Di mana ada kehidupan pasti di situ ada ujian dan cobaan. Begitu siklus kehidupan di dunia ini, tak terkecuali dalam menempuh studi di perguruan tinggi. 

UTS/UAS bukanlah sesuatu yang asing bagi mahasiswa, ujian adalah salah satu metode untuk menguji kemapuan mahasiswa yang telah mendapatkan materi perkuliahan di dalam kelas. . Kebanyakan mahasiswa akan mengalami stres, takut, was-was dalam menghadapi ujian. Namun pandangan itu tidak perlu di ikuti, apabila kita megetahui cara menghadapinya, maka ujian akan terasa lebih rileks dan santai. Berikut saya merangkum pengalaman saya dalam menghadapi UTS/UAS di Fakultas Hukum Unpas sebagai berikut : 

Selasa, 24 Februari 2015

POKOK POKOK PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG UNDANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

POKOK POKOK PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG UNDANG 
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Oleh : 
Rudi Pradisetia Sudirdja, SH 

  A.    Pendahuluan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law ). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnyadi bidang penuntutan.