Gallery

.

"Yakinkan Diri Dengan Doa, Maksimalkan Karya Dengan Usaha, Pastikan Sampai Pada Cita-Cita - Yakin Usaha Sampai-."

Sabtu, 30 September 2017

Memaknai Tertangkap Tangan

Kompas 29 Sep 2017 Oleh EDDY OS HIARIEJ

”In criminalibus probantiones bedent esse luce clariores" (dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya).

Lewat kutipan di awal tulisan ini, jelaslah bahwa untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tak hanya berdasarkan persangkaan semata. Bukti-bukti yang ada haruslah jelas, terang, dan akurat dalam rangka meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikit pun. Seorang pelaku yang tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana tentunya lebih mudah dibuktikan. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan tertangkap tangan? Delik tertangkap tangan berasal dari zaman Romawi yang disebut dengan istilah delictum flagrans. Delik tertangkap tangan ini kemudian diadopsi hukum pidana Perancis dengan istilah flagrant delit dan punya akibat hukum yang berbeda dengan delik lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tertangkap tangan—tertangkap basah dalam percakapan sehari-hari—diartikan sebagai kedapatan waktu melakukan kejahatan atau perbuatan yang tak boleh dilakukan. Pengertian yang demikian tidak jauh berbeda dengan pengertian dalam kamus hukum yang mendefinisikan tertangkap tangan sebagai kedapatan waktu kejahatan sedang dilakukan atau tidak lama sesudah kejahatan dilakukan. Kendati tak sama persis pengertian tertangkap tangan antara KBBI dan kamus hukum, kedua pengertian tersebut lebih sempit apabila dibandingkan pengertian tertangkap tangan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 Angka 19 KUHAP memberi pengertian tertangkap tangan sebagai berikut: ”tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa Ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”. Per definisi, ada empat keadaan seseorang disebut tertangkap tangan: (1) tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana; (2) tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan; (3) tertangkapnya seseorang sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; dan (4) apabila sesaat kemudian, pada orang yang melakukan tindak pidana, ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu. Per definisi dalam Pasal 1 Angka 19, KUHAP tidak saja mengatur keadaan-keadaan seseorang disebut tertangkap tangan, lebih dari itu, KUHAP memberi cakupan kepada pelaku. Tidak hanya materiele dader (pelaku materiil), tetapi juga pelaku peserta lainnya—apakah itu orang yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan atau orang yang menganjurkan—bahkan terhadap pembantuan. Dalam kaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang belakangan ini sering dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berujung pada penetapan seorang pejabat publik sebagai tersangka, dapatkah dikatakan pejabat publik tersebut tertangkap tangan? Hal ini mengingat satu dari empat keadaan tidak terdapat pada diri seorang pejabat publik saat KPK membawanya untuk diinvestigasi lebih lanjut. Terhadap pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Pertama, KPK sebelum melakukan OTT sudah pasti didahului serangkaian tindakan penyadapan dalam jangka waktu tertentu. Hasil penyadapan pada dasarnya bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana. Kedua, berdasarkan Pasal 12 UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kewenangan KPK melakukan penyadapan bukan pada tahap penyidikan, melainkan penyelidikan. Penyelidikan adalah tahap awal proses perkara pidana sebelum penyidikan. Artinya, penyadapan dilakukan masih pada tahap untuk menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana. Ketiga, OTT hanyalah untuk mengonkretkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh akan menjadi bukti permulaan yang cukup. Artinya, perkara tersebut sudah dapat diproses secara pidana karena memiliki minimal dua alat bukti. Keempat, per definisi tertangkap tangan dalam Pasal 1 Angka 19 KUHAP, sangatlah mungkin seorang pejabat yang ikut ditangkap dalam OTT tidak terdapat satu dari empat keadaan tersebut karena dapat saja uang atau barang bukti yang jadi obyek suap belum ada atau tidak ada di tangan pejabat tersebut. Artinya, tindak pidana penyuapan itu belum selesai atau masih dalam tahap percobaan. Di sini terjadi apa yang dalam teori percobaan disebut geschorte poging atau tentatif, atau dalam literatur Jerman disebut unbeendigter versuch atau percobaan terhenti. Dalam konteks demikian, tidak mungkin uang suap atau barang bukti yang jadi obyek suap ada di tangan pejabat publik. Namun, perlu diingat, berdasarkan Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, percobaan melakukan tindak pidana korupsi sama dengan perbuatan pidana korupsi yang telah selesai. Dengan demikian, pejabat publik yang ditangkap KPK dalam OTT—meskipun masih dalam konteks percobaan dan tanpa suatu keadaan menurut Pasal 1 Ayat 19 KUHAP—tetap disebut tertangkap tangan. EDDY OS HIARIEJ Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM

Jumat, 03 Maret 2017

Metode Penyampaian Materi Konstitusi HmI

 

16996503_10208512137624570_3289418155893620971_n

Bandung, 03 Maret 2017, Jumat malam, bercengkrama mengenai “Metode Penyampaian Materi Konstitusi HmI” dengan adik -adik Mahasiswa/i yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara (Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dll) dalam kegiatan Diklat Instruktur (Senior Course) Tingkat Nasional yang diselenggarakan Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung. Download materi klik disini

Semoga lahir trainer handal guna mencetak kader-kader, yang senantiasa berusaha menjadi insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam, dan bertangung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

Sabtu, 25 Februari 2017

FILSAFAT HUMANISME DAN PERKEMBANGANYA

 

FullSizeRender

Pada hari Sabtu, tanggal  25 Februari 2017 menyampaikan materi Filsafat Humanisme dan perkembanganya” dalam Kegiatan Training Revolusi Kesadaran yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Komisariat Hukum Unpas.

Pokok Pembahasan yang disampaikan terdiri dari Pengertian Renaissance, Pengertian Filsafat Humanisme, Konsep Pemikiran Filsafat Humanisme, Perkembangan Filsafat Humanisme, Filsafat Humanisme & Pendidikan, Filsafat Humanisme & HAM, Filsafat Humanisme & Islam, Filsafat Humanisme & Sistem Peradilan Pidana

Outcome dari materi ini bertujuan untuk membentuk manusia yang mampu berfikir merdeka, rasional, memahami konsep kehendak bebas (free will) dan menjungjung tinggi nilai-nilai toleransi guna menjaga keberagaman, menghargai perbedaan dan hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain. Karena pada hakikatnya “memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya dan menistakan manusia berarti menistakan penciptanya” (Gusdur).

 Download materi klik disini

Senin, 09 Januari 2017

PERMA DAN SEMA SEPANJANG TAHUN 2016

 

MASelain memiliki fungsi utama mengadili perkara, MA juga memiliki beberapa fungsi lain diantaranya fungsi mengatur. Fungsi mengatur diatributkan kepada Mahkamah Agung oleh Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan fungsi ini, MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Sebagai perwujudan fungsi tersebut sepanjang tahun 2014, MA telah menerbitkan 14 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Dalam jumpa pers beberapa hari yang lalu (28/12/2016), Ketua MA menyebut fakta tersebut sebagai  jumlah penerbitan Perma terbanyak dalam sejarah MA.

Kamis, 22 Desember 2016

PERBEDAAN UNSUR DELIK (DELICTS ELEMENTEN) DAN BAGIAN INTI DELIK (DELICTS BESTANDELEN) DALAM KAITANYA DENGAN PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA OLEH PENUNTUT UMUM

 

PERBEDAAN UNSUR DELIK (DELICTS ELEMENTEN) DAN BAGIAN INTI DELIK (DELICTS BESTANDELEN) DALAM KAITANYA DENGAN PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA OLEH PENUNTUT UMUM

Oleh :

Rudi Pradisetia Sudirdja, SH

(Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi)

Picture1Tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan mengandung sanksi pidana, ke semua istilah itu berasal dari Belanda, strafbaar feit atau delict. Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu dellictum, yang di dalam Wetboek Van Strafbaar feit Netherland dinamakan Strafbaar feit. Dalam Bahasa Jerman disebut delict, dalam Bahasa Perancis disebut delit, dan dalam Bahasa Belanda disebut delict. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.

Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno menerangkan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab sedangkan Van Hamel merumuskan strafbaar feit adalah kelakuan orang (menslijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (straf waardig) dan dilakuklan dengan kesalahan. Moeljatno sendiri menerjemahkan strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia menjadi “perbuatan pidana”.

Minggu, 11 Desember 2016

Materi Retorika dan Manajemen Aksi

Memberi materi "Retorika & Manajemen Aksi" pada Training Aksi dan Advokasi yang diselenggarakan adik-adik Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Komisariat Hukum Universitas Pasundan Bandung.

IMG_1009Perhatikan Ethos, Pathos & Logos dalam beretorika (Aristoteles). Upgrade kosakata & wawasan/pengetahuan dengan membaca, pepatah Yunani berkata "poeta nascitur, orator fit" seorang penyair dilahirkan tetapi ahli pidato dibina. Orator ulung terlahir bukan karena tiba-tiba, melainkan dengan latihan keras. Download Materi klik disini.

Penyampaian pendapat di muka umum adalah hak dari setiap warga negara, namun perlu dilakukan sesuai norma hukum yang berlaku (UU No. 9 Tahun 1998) karena kita hidup di negara hukum. Oleh karenanya kita harus memahami manajemen aksi, yaitu kegiatan yang harus dilakukan pada pra aksi, saat aksi dan pasca aksi.

Sukses terus adik-adik, jaga idealisme kalian, tetap kritis, berfikir merdeka, kaum intelektual hanya berpihak pada kebenaran bukan pada kepentingan pragmatis. Beriman, berilmu, beramal. Yakin Usaha Sampai