Gallery

.

"Yakinkan Diri Dengan Doa, Maksimalkan Karya Dengan Usaha, Pastikan Sampai Pada Cita-Cita - Yakin Usaha Sampai-."

Selasa, 20 Maret 2018

PASAL 132 AYAT (1) UU NARKOTIKA LEX SPECIALIST PASAL 55 DAN 56 KUH PIDANA ATAU BIJZONDERE DEELNEMING ?

PASAL 132 AYAT (1) UU NARKOTIKA LEX SPECIALIST PASAL 55 DAN 56 KUH PIDANA ATAU BIJZONDERE DEELNEMING ?

Oleh :

Rudi Pradisetia Sudirdja, SH

(Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi)

DRUGSTindak pidana narkotika merupakan serious crime, suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia. Tindak pidana ini menjadi masalah semua negara, sehingga mayoritas anggota PBB telah menyepakati United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances pada tahun 1988. Dikarenakan tindak pidana ini merupakan serious crime, sehingga banyak aturan khusus yang menyimpangi aturan umum (KUH Pidana) yang dibuat oleh pembentuk undang-undang.

Sabtu, 30 September 2017

Memaknai Tertangkap Tangan

Kompas 29 Sep 2017 Oleh EDDY OS HIARIEJ

”In criminalibus probantiones bedent esse luce clariores" (dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya).

Lewat kutipan di awal tulisan ini, jelaslah bahwa untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tak hanya berdasarkan persangkaan semata. Bukti-bukti yang ada haruslah jelas, terang, dan akurat dalam rangka meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikit pun. Seorang pelaku yang tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana tentunya lebih mudah dibuktikan. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan tertangkap tangan? 

Jumat, 03 Maret 2017

Metode Penyampaian Materi Konstitusi HmI

 

16996503_10208512137624570_3289418155893620971_n

Bandung, 03 Maret 2017, Jumat malam, bercengkrama mengenai “Metode Penyampaian Materi Konstitusi HmI” dengan adik -adik Mahasiswa/i yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara (Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dll) dalam kegiatan Diklat Instruktur (Senior Course) Tingkat Nasional yang diselenggarakan Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung. Download materi klik disini

Semoga lahir trainer handal guna mencetak kader-kader, yang senantiasa berusaha menjadi insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam, dan bertangung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

Sabtu, 25 Februari 2017

FILSAFAT HUMANISME DAN PERKEMBANGANYA

 

FullSizeRender

Pada hari Sabtu, tanggal  25 Februari 2017 menyampaikan materi Filsafat Humanisme dan perkembanganya” dalam Kegiatan Training Revolusi Kesadaran yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Komisariat Hukum Unpas.

Pokok Pembahasan yang disampaikan terdiri dari Pengertian Renaissance, Pengertian Filsafat Humanisme, Konsep Pemikiran Filsafat Humanisme, Perkembangan Filsafat Humanisme, Filsafat Humanisme & Pendidikan, Filsafat Humanisme & HAM, Filsafat Humanisme & Islam, Filsafat Humanisme & Sistem Peradilan Pidana

Outcome dari materi ini bertujuan untuk membentuk manusia yang mampu berfikir merdeka, rasional, memahami konsep kehendak bebas (free will) dan menjungjung tinggi nilai-nilai toleransi guna menjaga keberagaman, menghargai perbedaan dan hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain. Karena pada hakikatnya “memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya dan menistakan manusia berarti menistakan penciptanya” (Gusdur).

 Download materi klik disini

Senin, 09 Januari 2017

PERMA DAN SEMA SEPANJANG TAHUN 2016

 

MASelain memiliki fungsi utama mengadili perkara, MA juga memiliki beberapa fungsi lain diantaranya fungsi mengatur. Fungsi mengatur diatributkan kepada Mahkamah Agung oleh Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan fungsi ini, MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Sebagai perwujudan fungsi tersebut sepanjang tahun 2014, MA telah menerbitkan 14 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Dalam jumpa pers beberapa hari yang lalu (28/12/2016), Ketua MA menyebut fakta tersebut sebagai  jumlah penerbitan Perma terbanyak dalam sejarah MA.

Kamis, 22 Desember 2016

PERBEDAAN UNSUR DELIK (DELICTS ELEMENTEN) DAN BAGIAN INTI DELIK (DELICTS BESTANDELEN) DALAM KAITANYA DENGAN PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA OLEH PENUNTUT UMUM

 

PERBEDAAN UNSUR DELIK (DELICTS ELEMENTEN) DAN BAGIAN INTI DELIK (DELICTS BESTANDELEN) DALAM KAITANYA DENGAN PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA OLEH PENUNTUT UMUM

Oleh :

Rudi Pradisetia Sudirdja, SH

(Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi)

Picture1Tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan mengandung sanksi pidana, ke semua istilah itu berasal dari Belanda, strafbaar feit atau delict. Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu dellictum, yang di dalam Wetboek Van Strafbaar feit Netherland dinamakan Strafbaar feit. Dalam Bahasa Jerman disebut delict, dalam Bahasa Perancis disebut delit, dan dalam Bahasa Belanda disebut delict. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.

Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno menerangkan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab sedangkan Van Hamel merumuskan strafbaar feit adalah kelakuan orang (menslijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (straf waardig) dan dilakuklan dengan kesalahan. Moeljatno sendiri menerjemahkan strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia menjadi “perbuatan pidana”.