Gallery

.

"Yakinkan Diri Dengan Doa, Maksimalkan Karya Dengan Usaha, Pastikan Sampai Pada Cita-Cita - Yakin Usaha Sampai-."

Senin, 09 Januari 2017

PERMA DAN SEMA SEPANJANG TAHUN 2016

 

MASelain memiliki fungsi utama mengadili perkara, MA juga memiliki beberapa fungsi lain diantaranya fungsi mengatur. Fungsi mengatur diatributkan kepada Mahkamah Agung oleh Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan fungsi ini, MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Sebagai perwujudan fungsi tersebut sepanjang tahun 2014, MA telah menerbitkan 14 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Dalam jumpa pers beberapa hari yang lalu (28/12/2016), Ketua MA menyebut fakta tersebut sebagai  jumlah penerbitan Perma terbanyak dalam sejarah MA.

Kamis, 22 Desember 2016

PERBEDAAN UNSUR DELIK (DELICTS ELEMENTEN) DAN BAGIAN INTI DELIK (DELICTS BESTANDELEN) DALAM KAITANYA DENGAN PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA OLEH PENUNTUT UMUM

 

PERBEDAAN UNSUR DELIK (DELICTS ELEMENTEN) DAN BAGIAN INTI DELIK (DELICTS BESTANDELEN) DALAM KAITANYA DENGAN PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA OLEH PENUNTUT UMUM

Oleh :

Rudi Pradisetia Sudirdja, SH

(Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi)

Picture1Tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan mengandung sanksi pidana, ke semua istilah itu berasal dari Belanda, strafbaar feit atau delict. Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu dellictum, yang di dalam Wetboek Van Strafbaar feit Netherland dinamakan Strafbaar feit. Dalam Bahasa Jerman disebut delict, dalam Bahasa Perancis disebut delit, dan dalam Bahasa Belanda disebut delict. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.

Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno menerangkan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab sedangkan Van Hamel merumuskan strafbaar feit adalah kelakuan orang (menslijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (straf waardig) dan dilakuklan dengan kesalahan. Moeljatno sendiri menerjemahkan strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia menjadi “perbuatan pidana”.

Minggu, 11 Desember 2016

Materi Retorika dan Manajemen Aksi

Memberi materi "Retorika & Manajemen Aksi" pada Training Aksi dan Advokasi yang diselenggarakan adik-adik Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Komisariat Hukum Universitas Pasundan Bandung.

IMG_1009Perhatikan Ethos, Pathos & Logos dalam beretorika (Aristoteles). Upgrade kosakata & wawasan/pengetahuan dengan membaca, pepatah Yunani berkata "poeta nascitur, orator fit" seorang penyair dilahirkan tetapi ahli pidato dibina. Orator ulung terlahir bukan karena tiba-tiba, melainkan dengan latihan keras. Download Materi klik disini.

Penyampaian pendapat di muka umum adalah hak dari setiap warga negara, namun perlu dilakukan sesuai norma hukum yang berlaku (UU No. 9 Tahun 1998) karena kita hidup di negara hukum. Oleh karenanya kita harus memahami manajemen aksi, yaitu kegiatan yang harus dilakukan pada pra aksi, saat aksi dan pasca aksi.

Sukses terus adik-adik, jaga idealisme kalian, tetap kritis, berfikir merdeka, kaum intelektual hanya berpihak pada kebenaran bukan pada kepentingan pragmatis. Beriman, berilmu, beramal. Yakin Usaha Sampai

Selasa, 29 November 2016

Materi Kuliah Umum Sistem Peradilan Pidana Nasional & Pidana Islam (Aceh) di Fakutas Syariah dan Hukum UIN Bandung

 

IMG_0885[5]

Pada hari Selasa, 29 November 2016 memberikan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan materi "Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Peradilan Pidana Islam (Aceh). Mahasiswa UIN sangat kritis, aktif dan progresif dalam mengajukan pertanyaan, semoga kelak lahir cendikiawan-cendikiawan muda yang dapat menabur benih kebaikan dan kejujuran di Republik ini.

 Download Materi Klik disini

Sabtu, 19 November 2016

Jurnal Tunas Adhyaksa Volume 1 Tahun 2016

RUDI DESIGN DEPAN JADI

Jurnal Tunas Adhyaksa merupakan kumpulan karya tulis ilmiah di bidang hukum yang diperuntukan bagi peserta diklat PPPJ Angkatan 73 Gelombang II. Jurnal ini diprakarsai oleh Bidang Pendidikan Senat PPPJ Angkatan 73 Gelombang II Tahun 2016. Jurnal “Tunas Adhyaksa” hadir di Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia sebagai wadah ilmiah untuk menuangkan ide atau gagasan para siswa/siswi peserta Pendidikan, Pelatihan dan Pembentukan Jaksa Angkatan LXXIII Tahun 2016 terhadap isu-isu aktual yang menarik untuk dikaji serta sumbangsih pemikiran bagi Kejaksaan RI.

Membaca & Download Klik Disini (link 1)

Download Klik Disini (link 2)