RPS

Mediasi lebih tua daripada hukum acara. Karena itu, ketika mediasi hanya dibaca sebagai tahapan di ruang sidang, kita sedang mempersempit sesuatu yang sudah lama hidup jauh di luar pengadilan.

Bagi sebagian besar praktisi hukum Indonesia, kata mediasi langsung membawa ingatan ke tahapan sidang pertama dalam penyelesaian perkara perdata. Majelis membuka persidangan, memeriksa kelengkapan para pihak, lalu menunda pokok perkara karena para pihak harus lebih dulu bertemu mediator. Beberapa pekan kemudian datang satu lembar laporan yang menyatakan mediasi berhasil atau tidak berhasil.

Ingatan itu tidak keliru. Mediasi seperti itu memang ada, diatur, dan dijalankan setiap hari. Yang patut dipersoalkan adalah kecenderungan menganggapnya sebagai satu-satunya mediasi yang kita punya.

Lebih Tua daripada Hukum Acara

Orang Indonesia berunding sebelum ada hukum acara. Di desa, di lingkungan adat, dan di dalam keluarga, sengketa soal tanah, warisan, batas kebun, atau utang selama berabad-abad diselesaikan dengan duduk bersama dan mencari mufakat, biasanya dengan bantuan orang yang dituakan atau dihormati.

Nilai itu kemudian dirumuskan dalam dasar negara. Sila keempat Pancasila menyebut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah untuk mufakat bukan impor dari teori penyelesaian sengketa modern. Alternative dispute resolution sebagai istilah baru dikenal luas belakangan, sedangkan praktiknya sudah ada di sini jauh lebih dulu sebelum teori-teori itu diimpor ke Indonesia.

Hukum acara datang kemudian. Pasal 130 HIR, yang berasal dari masa kolonial, meminta hakim mencoba mendamaikan para pihak pada sidang pertama. Mahkamah Agung lalu mengembangkannya menjadi prosedur lewat PERMA 2 Tahun 2003, PERMA 1 Tahun 2008, dan PERMA 1 Tahun 2016. Urutannya patut dicatat. Mediasi tidak lahir dari hukum acara, hukum acara yang menyerapnya. Ketika kita menyamakan mediasi dengan tahapan sidang, kita membalik urutan itu dan menganggap anak lebih tua daripada induknya.

Dua Mediasi yang Sering Dicampuradukkan

Pembedaan yang akrab di telinga kita adalah mediasi di dalam dan di luar pengadilan. Keduanya sama-sama disebut mediasi, tetapi bekerja dengan logika yang berbeda.

Mediasi di pengadilan melekat pada perkara yang sudah didaftarkan. PERMA 1/2016 mewajibkan setiap perkara perdata di tingkat pertama lebih dulu diupayakan perdamaian melalui mediasi, kecuali jenis perkara yang dikecualikan (Pasal 4 ayat (1). Prosesnya terikat jadwal sidang, mediatornya berasal dari daftar yang disusun pengadilan, dan hasilnya dilaporkan kepada hakim. Wajar bila mediasi jenis ini diperlakukan sebagai tahapan persidangan, sebab ia memang bagian dari proses peradilan perkara perdata di Indonesia.

Mediasi di luar pengadilan berdiri di atas dasar yang lain. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memuatnya dalam bab tersendiri. Pasal 58 menyatakan bahwa “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.” Pasal 60 ayat (1) menyebut alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Para pihak yang bermediasi di sini tidak menunggu perkara, tidak terikat jadwal sidang, dan tidak perlu melapor kepada hakim.

Persoalannya muncul ketika dua hal itu dicampur. Setiap kali kata "mediasi" muncul, yang dibayangkan adalah mediasi menurut PERMA. Setiap kali kesepakatan damai dibicarakan, pertanyaan yang segera menyusul adalah bagaimana mendaftarkannya ke pengadilan agar bisa dieksekusi. Mediasi yang gagal disebut "tidak berhasil" karena perkaranya berlanjut ke pemeriksaan. Semua ukuran dan kosakata itu berasal dari litigasi. Itulah yang kami maksud dengan mediasi yang bias litigasi: mediasi dinilai dengan cara pandang pengadilan, sampai-sampai mediasi di luar pengadilan pun dipahami sebagai pelengkap mediasi di dalamnya.

Akibat praktisnya dapat diamati. Dua perusahaan yang berselisih soal kontrak jarang bertanya lebih dulu apakah ada jalur lain sebelum pengadilan. Yang mereka tanyakan adalah apakah gugatan perlu diajukan sekarang. Mediasi, bila dipikirkan sama sekali, baru muncul sebagai kewajiban setelah gugatan masuk, saat posisi sudah dikunci, biaya sudah keluar, dan kuasa hukum sudah ditugasi membela. Kita mengajak orang berunding pada saat berunding paling sulit.

Pembedaan ini bukan sekadar urusan istilah. Cara kita menyebut sesuatu menentukan apa yang kita bangun untuknya. Bila mediasi dipahami sebagai tahapan sidang, kita akan membangun prosedur, formulir, dan laporan. Bila ia dipahami sebagai cara menyelesaikan sengketa yang berdiri sendiri, kita akan bertanya tentang mediator yang kompeten, tempat berunding yang layak, dan kesepakatan yang dapat dipercaya.

Pilihan ini juga mengubah cara kita menilai hasil. Perundingan di luar pengadilan yang berakhir tanpa kesepakatan bukan sebuah kegagalan prosedur, karena tidak ada prosedur yang dilanggar. Para pihak mungkin pulang dengan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya dipersengketakan, dan itu sudah menurunkan ongkos sengketa berikutnya. Ukuran semacam ini tidak akan terbaca bila yang kita hitung hanya jumlah akta perdamaian.

Sudah Diuji dan Konstitusional

Pengakuan terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan pernah dipersoalkan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 53/PUU-XXIII/2025, para pemohon menguji Pasal 60 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, khususnya frasa tentang penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dalil utamanya, cara-cara itu tidak memiliki hukum acara sehingga tidak layak disebut bagian dari kekuasaan kehakiman.

Mahkamah tidak menerima dalil itu. Menurut Mahkamah, pilihan forum untuk sengketa keperdataan merupakan bagian dari hak individu dan sejalan dengan asas konsensual, kebebasan berkontrak, dan pacta sunt servanda. Hukum acara di luar pengadilan pun tidak harus sama dengan hukum acara di pengadilan.

Pertimbangan tersebut dapat dibaca bersama asas yang dimuat dalam UU Kekuasaan Kehakiman sendiri. Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 4 ayat (2) lalu menegaskan, "Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Menurut kami, keduanya menunjukkan bahwa negara berkewajiban membuka akses bagi pencari keadilan untuk memakai instrumen yang mewujudkan asas tersebut, dan penyelesaian di luar pengadilan adalah salah satunya.

Putusan ini penting karena menjawab keraguan yang kerap muncul secara diam-diam, yaitu bahwa penyelesaian di luar pengadilan adalah jalan kedua yang kurang sah. Mahkamah tidak membacanya demikian. Penyelesaian di luar pengadilan diakui sebagai bagian dari cara negara menyediakan keadilan, sekaligus sebagai sarana melaksanakan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan

Yang Perlu Dikembangkan

Bila pengaturannya sudah ada, pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana pengaturan itu telah diwujudkan dalam layanan yang dapat diandalkan. Di sinilah pekerjaan besar rumah kita.

Lembaga yang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan sebenarnya banyak, dari lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, pusat mediasi swasta, sampai pusat mediasi perguruan tinggi. Namun semuanya berjalan sendiri-sendiri, tanpa tempat bersama dan tanpa standar layanan yang seragam. Persoalannya bukan ketiadaan mekanisme, melainkan belum terbentuknya ekosistem yang membuat mekanisme itu dapat dipercaya dan digunakan.

Negara lain mengerjakan bagian ini dengan sengaja. Singapura menyediakan Maxwell Chambers, kompleks yang menempatkan lembaga arbitrase, lembaga mediasi, ruang sidang, dan layanan pendukung di satu tempat, dengan dukungan pemerintah. Kita tidak perlu menyalin bangunannya. Pelajaran yang patut diambil adalah bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tumbuh dengan sendirinya. Ia memerlukan standar yang disepakati dan kehadiran negara sebagai penyedia layanan dan fasilitas.

Akhirnya, memaknai ulang mediasi berarti menjalankan dua hal sekaligus. Mediasi di pengadilan tetap dipertahankan sebagai tahapan untuk mengupayakan perdamaian atas sengketa yang telah menjadi perkara. Pada saat yang sama, mediasi di luar pengadilan perlu dikembangkan dan diperkuat sebagai cara menyelesaikan sengketa yang berdiri sendiri. Para pihak perlu memiliki kesempatan yang nyata untuk mencapai penyelesaian sebelum membawa sengketanya ke pengadilan.

Untuk itu, negara perlu hadir dengan menyediakan fasilitas yang layak, mendukung standar layanan yang dapat dipercaya, serta memastikan tersedianya layanan yang menjaga keamanan dan kerahasiaan proses perundingan. Dukungan tersebut harus memberi ruang bagi para pihak untuk menentukan penyelesaiannya sendiri, dengan bantuan mediator yang kompeten dan imparsial. Dengan demikian, memilih mediasi menjadi pilihan yang didukung oleh layanan yang memadai dan kepastian bahwa kesepakatan dapat dilaksanakan.

Pada akhirnya, keberhasilan sistem penyelesaian sengketa juga perlu dilihat dari kemampuannya membantu masyarakat mencapai penyelesaian sebelum sengketa menjadi perkara. Perdamaian yang tercapai di luar pengadilan mungkin tidak tercatat dalam statistik perkara, tetapi manfaatnya nyata: hubungan tetap terjaga, kegiatan usaha dapat berlanjut, dan waktu serta biaya dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih produktif. Di situlah penguatan mediasi di luar pengadilan menemukan arti pentingnya dalam pembangunan hukum di Indonesia.

 

*) Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja, S.H., M.H. dan Dr. M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. Keduanya adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Adhyaksa dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

---

Tulisan ini telah diterbitkan sebelumnya di Hukumonline pada 14 Oktober 2026 dengan judul "Memaknai Ulang Mediasi di Indonesia". Versi aslinya dapat dibaca di https://www.hukumonline.com/berita/a/memaknai-ulang-mediasi-di-indonesia-lt6acf52af9673f/.

Saya ingin memulai tulisan ini dengan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Arsil. Tidak semua penulis beruntung gagasannya dibaca cukup serius untuk kemudian dikritik secara panjang dan mendalam. Dalam dunia akademik, kritik semacam itu justru merupakan penghormatan terhadap sebuah gagasan karena dianggap cukup penting untuk dipersoalkan.

Terima kasih yang sama saya sampaikan kepada Saudara Arizal Maulana dan Muhammad Sigit Ismail yang kemudian ikut masuk ke dalam diskursus ini. Arizal berusaha mempertemukan perdebatan mengenai nomenklatur dengan kebutuhan kelembagaan Indonesia, sedangkan Sigit membawa pembicaraan lebih jauh kepada persoalan transformasi kelembagaan.

Dengan demikian, apa yang semula berangkat dari tulisan saya, “Advocaat Generaal dan Masa Depan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia”, telah berkembang menjadi percakapan yang jauh lebih luas mengenai Kejaksaan dan desain hukum Indonesia ke depan.

Dalam diskursus akademik, lawan debat pada hakikatnya adalah teman berpikir. Kritik memaksa sebuah gagasan menjelaskan dirinya dengan lebih terang. Karena itu, tulisan ini bukanlah defence terhadap artikel saya sebelumnya, apalagi upaya untuk menentukan siapa yang memenangkan perdebatan. Ada beberapa bagian yang memang belum saya jelaskan secara utuh pada tulisan pertama. Ruang inilah yang sekarang hendak saya isi.

Pertanyaan sentralnya sederhana: apa sesungguhnya yang saya maksud dengan Advocaat Generaal Indonesia?

Perbedaan Kami Dimulai Setelah Sejarah Itu Selesai Diceritakan

Saudara Arsil memulai kritiknya dengan menyatakan adanya “kesalahpahaman konsepsi”. Menurut pembacaannya, saya hendak memperluas kewenangan Kejaksaan menjadi mediator sengketa perdata dengan mendasarkan perluasan itu pada Advocaat Generaal, seolah-olah istilah tersebut menunjuk pada satu konsep atau fungsi hukum tertentu. Arsil lalu menguraikan genealogi nomenklatur itu, menjelaskan apa Advocaat Generaal di Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda), Advocaat Generaal di ressortsparket (Kejaksaan Tinggi Belanda), hingga Advocaat Generaal di Prancis, hingga Hindia Belanda.

Terhadap sebagian besar uraian sejarah tersebut, saya tidak berkeberatan.

Uraian sejarah itu bukan sesuatu yang asing bagi saya. Bersama Prof. R. Narendra Jatna, saya telah membahasnya dalam buku Kelahiran Kembali Sang Advocaat Generaal: Genealogi Kejaksaan dan Masa Depan Hukum Indonesia. Uraian sejarah itu tidak muncul dalam artikel pertama karena fokusnya adalah masa depan penyelesaian sengketa.

Karena itu, kita perlu berhati-hati menggunakan istilah “miskonsepsi” sebelum memahami konsepsi Advocaat Generaal Indonesia yang saya maksud. Tulisan Arsil memberi saya kesempatan untuk melengkapinya.

Saya menggunakan salah satu proposisi penting yang dikemukakan Arsil sebagai titik berangkat. Jika Advocaat Generaal dipahami sebagai sebuah nomenklatur, sementara nomenklatur yang sama dapat menjalankan fungsi yang berbeda pada institusi maupun periode yang berlainan, maka tidak tepat apabila kita mencari satu pengertian universal yang harus diterapkan secara identik di setiap negara. Di Belanda sendiri, misalnya, Advocaat Generaal pada Hoge Raad dan pada ressortsparket menjalankan fungsi yang berbeda. Karena itu, persoalan utamanya bukanlah mencari “mana Advocaat Generaal yang paling asli”, melainkan memahami fungsi apa yang diberikan oleh suatu sistem hukum kepada nomenklatur tersebut.

Di sinilah perspektif kami berbeda. Arsil membacanya secara historis-komparatif, sedangkan saya melalui rekonstruksi kelembagaan yang berorientasi ke depan. Keduanya tidak saling meniadakan. Sejarah menjaga akurasi genealogis, tetapi tidak menutup kemungkinan memberi isi kontekstual pada nomenklatur tersebut.

Dari RPJPN Menuju Advocaat Generaal Indonesia

Saya tidak menerjemahkan Advocaat Generaal sebagai “pengacara negara”. Pendekatan itu akan mengulangi persoalan yang diperingatkan Arsil: mengambil nomenklatur asing, lalu menganggapnya memiliki arti tertentu dalam sistem hukum Indonesia. Perkembangannya lebih kompleks daripada proses penerjemahan.

Jejak normatifnya muncul dalam Penjelasan Umum UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang mengatur fungsi “Advocaat Generaal” bagi Jaksa Agung dan menghubungkannya dengan kewenangan memberikan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung.

Perkembangan itu berlanjut melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, yang menempatkan transformasi sistem penuntutan menuju Single Prosecution System dan transformasi Kejaksaan sebagai Advocaat Generaal dalam arah pembangunan hukum nasional jangka panjang. Advocaat Generaal pun bergerak dari terminologi dalam Penjelasan UU Kejaksaan menjadi agenda transformasi kelembagaan. Namun, RPJPN bukan sumber kewenangan baru. Ia merupakan arah politik hukum negara. Kewenangan konkret tetap harus ditemukan dalam undang-undang.

Pada November 2024, Kementerian PPN/Bappenas bersama Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyusun Laporan Rekomendasi Kebijakan Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal. Kajian ini menempatkan agenda tersebut sebagai rekonstruksi kebijakan dan kelembagaan. Kajian itu tidak menawarkan satu model Advocaat Generaal dari negara tertentu untuk diterapkan begitu saja di Indonesia. Yang dilakukan adalah membandingkan beberapa tradisi hukum, lalu memilih fungsi-fungsi yang dianggap relevan dengan kebutuhan Indonesia. Karena itu, Advocaat Generaal dalam konteks Indonesia disusun sebagai konsep yang bersifat hibrida. Arah itu dipertegas dalam RPJMN 2025–2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, yang memasukkannya sebagai Program Prioritas dan mengaitkannya dengan kedudukan Jaksa Agung sebagai pengacara negara.

Rumusan itu penting. RPJMN tidak menyatakan bahwa Advocaat Generaal berarti pengacara negara, tetapi menghubungkan agenda transformasi dengan kedudukan Jaksa Agung sebagai pengacara negara. Dokumen perencanaan Kejaksaan 2025–2029 juga merumuskan penguatan kedua peran itu sebagai strategi yang berkaitan, tetapi terpisah. Karena itu, Advocaat Generaal bukan sinonim “pengacara negara”.

Yang berlangsung adalah rekonseptualisasi: nomenklatur dengan genealogi tertentu masuk ke sistem hukum Indonesia dan memperoleh isi berdasarkan konstitusi, hukum positif, kebutuhan kelembagaan, serta arah pembangunan nasional. Muhammad Sigit Ismail menyebutnya apropriasi hermeneutis untuk mengartikulasikan konsep hukum sui generis. Gagasan pentingnya adalah nomenklatur hukum yang diadopsi tidak harus berhenti pada konfigurasi historis di negara asalnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi: Konsep Itu Menjadi Lebih Terang

Perkembangan penting berikutnya hadir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XXIII/2025. Mahkamah menguji, antara lain, Pasal 35 ayat (1) huruf e UU Kejaksaan mengenai kewenangan Jaksa Agung mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi. MK menyatakan norma tersebut beserta penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena berpotensi beririsan dengan independensi kekuasaan kehakiman. Putusan itu harus dihormati dan menjadi batas konstitusional penting bagi transformasi Advocaat Generaal Indonesia.

Dalam pertimbangannya, MK mengakui perspektif historis Advocaat Generaal pada Kejaksaan Tinggi dan Mahkamah Agung di Belanda, lalu beralih ke konteks Indonesia. Menurut MK, Advocaat Generaal seharusnya dipahami sebagai kewenangan jaksa agung sebagai pengacara negara yang mewakili kepentingan umum termasuk negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara.

Mahkamah tidak menerjemahkan Advocaat Generaal menjadi pengacara negara, melainkan menafsirkannya secara kontekstual. UU Kejaksaan memperkenalkan nomenklatur; RPJPN menjadikannya agenda transformasi kelembagaan; kajian Bappenas dan FH UI menyusun desain kebijakan; RPJMN mengaitkannya dengan Jaksa Agung sebagai pengacara negara; dan Mahkamah Konstitusi memberi batas konstitusional.

Karena itu, kita tidak perlu mengatakan Advocaat Generaal sama dengan Jaksa Pengacara Negara. Yang lebih tepat adalah, dalam proses rekonseptualisasi Indonesia, salah satu titik pijak substantif Advocaat Generaal ialah kedudukan dan fungsi Jaksa Agung sebagai pengacara negara yang telah dibentuk oleh hukum positif Indonesia.

Setelah Konsepnya Jelas: Kewenangan Pengacara Negara Telah Ada

Setelah posisi konseptual itu dijernihkan, pertanyaannya ialah apakah fungsi pengacara negara yang hendak diperkuat memiliki dasar dalam hukum positif. Jawabannya: ya. Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan menempatkan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi sekaligus pengacara negara. Pasal 18 ayat (2) memberi kewenangan kepada Jaksa Agung, dengan kuasa khusus atau karena kedudukan dan jabatannya, untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam bidang perdata, tata usaha negara, dan ketatanegaraan, di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara, pemerintah, atau kepentingan umum. Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 34 juga memberi dasar kewenangan serupa serta kewenangan memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

Fungsi pengacara negara bukan kewenangan yang lahir karena penggunaan nomenklatur Advocaat Generaal. Kewenangan itu telah ada. Advocaat Generaal merupakan kerangka transformasi kelembagaan, sedangkan kewenangan konkretnya dapat ditelusuri dalam hukum positif. Lembaga negara tidak boleh menambah kewenangan melalui penafsiran terminologi. Jika diperlukan kewenangan baru, jalannya adalah perubahan legislasi. Sebaliknya, kewenangan yang telah diberikan hukum positif tidak bisa disebut sebagai “kewenangan baru”.

“Di Luar Pengadilan” dan Persoalan Mediasi

Persoalan mediasi relevan dibicarakan setelah posisi tersebut jelas. Saudara Arsil menafsirkan frasa “bertindak di dalam maupun di luar pengadilan” dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) semata-mata sebagai kewenangan JPN mewakili negara atau pemerintah, bukan sebagai dasar bagi JPN menjadi pihak netral dalam mediasi. Kehati-hatian ini dapat dipahami, tetapi persoalannya perlu dibaca secara sistematis.

Dalam doktrin penyelesaian sengketa, litigasi berlangsung melalui adjudikasi di pengadilan, sedangkan penyelesaian di luar pengadilan berada dalam ranah nonlitigasi, termasuk negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga memasukkan mekanisme tersebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Putusan MK Nomor 53/PUU-XXIII/2025 menegaskan pengakuan hukum terhadap alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi). Putusan yang sama menguji frasa “di luar pengadilan” dalam Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan serta Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021. Mahkamah pada pokoknya menyatakan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Dengan demikian, kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara untuk bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah konstitusional

Lebih lanjut, frasa “di luar pengadilan” tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada JPN untuk menjalankan seluruh bentuk alternative disputed resolution (ADR). Ruang lingkup kewenangan tersebut tetap harus dibaca dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan fungsi Kejaksaan. Salah satunya adalah Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam kerangka Tindakan Hukum Lain, JPN dapat bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator dalam sengketa atau perselisihan antarentitas negara/pemerintahan.

Karena itu, pandangan Arizal tepat bahwa fungsi mediasi JPN bukan kewenangan yang diciptakan melalui gagasan Advocaat Generaal, melainkan pengaturannya telah terdapat dalam kerangka hukum positif. Kontribusi Sigit berada pada lapisan konseptual: nomenklatur itu tidak harus diuji hanya dengan pertanyaan apakah ia identik dengan fungsi Advocaat Generaal pada Hoge Raad atau ressortsparket, karena telah lahir konstruksi sui generis Indonesia.

Gagasan saya tentang mediasi tidak berarti bahwa karena Jaksa Agung adalah Advocaat Generaal, Kejaksaan otomatis memperoleh kewenangan baru sebagai mediator. Argumentasinya adalah Indonesia sedang merekonseptualisasi Advocaat Generaal; pijakannya ialah penguatan Jaksa Agung sebagai pengacara negara; fungsi JPN telah berdasar pada UU Kejaksaan; mediasi diakui sebagai penyelesaian sengketa nonlitigasi; dan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 mengaturnya dalam kerangka Tindakan Hukum Lain.

Tesis saya tidak dibangun dengan menciptakan kewenangan dari nomenklatur asing. Kewenangannya telah ada. Yang dipikirkan ialah optimalisasi pelaksanaannya. Akhirnya, saya kira Saudara Arsil dan saya tidak terlalu jauh berbeda memandang pentingnya presisi sejarah dan legalitas kewenangan dalam persoalan nomenklatur ini.

 

*) Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Adhyaksa

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

---

Tulisan ini telah diterbitkan sebelumnya di Hukumonline pada 10 September 2026 dengan judul "Membaca Advocaat Generaal dalam Konteks Indonesia". Versi aslinya dapat dibaca di https://www.hukumonline.com/berita/a/membaca-advocaat-generaal-dalam-konteks-indonesia-lt6aa24aac0a251/.

Pada 12 Agustus 2026, sebuah forum yang tidak biasa berlangsung di Kementerian Keuangan. Dalam Sidang Debottlenecking ke-13, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertemukan pelaku usaha, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pihak untuk mencari jalan keluar atas hambatan kegiatan usaha. Persoalannya beragam. Ada biaya logistik peti kemas yang tidak transparan. Ada pula izin pemanfaatan hutan produksi di Aceh Jaya yang belum terbit akibat persoalan status lahan. Hingga sidang ke-13, Kementerian Keuangan menyatakan 172 aduan telah diselesaikan melalui kanal Debottlenecking tersebut.

Forum itu bukan pengadilan. Tidak ada hakim yang menjatuhkan putusan. Namun, dari sudut pandang pembangunan hukum, forum tersebut menyampaikan pesan penting bahwa tidak semua persoalan hukum membutuhkan “putusan hakim”. Sebagian besarnya justru lebih membutuhkan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pembangunan Hukum

Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pesan tersebut menarik untuk ditempatkan dalam perjalanan pembangunan hukum menuju Indonesia Emas 2045. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Dokumen ini bukan sekadar daftar program pemerintah untuk dua puluh tahun mendatang. Ia memberi arah mengenai Indonesia seperti apa yang hendak dibangun pada satu abad kemerdekaan.

Hukum menjadi bagian penting di dalam perjalanan itu. Ini karena Indonesia Emas tidak mungkin dibangun hanya melalui pertumbuhan ekonomi, teknologi, infrastruktur, atau peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semua itu memerlukan sistem hukum yang mampu memberi keadilan, kepastian, sekaligus kemanfaatan.

Di sinilah pembangunan hukum menghadapi tantangan baru.

Dari Penegakan Hukum ke Penyelesaian Masalah

Selama ini keberhasilan hukum seringkali dibaca melalui ukuran yang relatif konvensional: berapa undang-undang dibentuk, berapa perkara ditangani, berapa pelanggaran ditindak, atau berapa perkara diputus pengadilan. Semua ini tetap penting. Negara hukum tentu membutuhkan aturan dan penegakan hukum yang kuat.

Namun, dalam masyarakat dan negara yang makin kompleks, pembangunan hukum tidak dapat berhenti pada kemampuan negara membuat aturan dan menjatuhkan sanksi. Pertanyaannya perlu diperluas: seberapa besar hukum mampu membantu Republik ini menyelesaikan persoalannya?

Pertanyaan tersebut penting karena persoalan pembangunan hampir selalu bersinggungan dengan hukum. Pembangunan kawasan industri memerlukan kepastian lahan dan izin. Infrastruktur membutuhkan kontrak yang dapat dipercaya. Investasi membutuhkan kepastian regulasi. Pengelolaan sumber daya alam mempertemukan kepentingan ekonomi, lingkungan, pemerintah, dan masyarakat.

Ketika salah satu simpul itu mengalami kebuntuan, hukum dapat menjadi bagian dari masalah atau justru menjadi bagian dari penyelesaian. Karena itu, salah satu perubahan penting dalam pembangunan hukum menuju 2045 adalah kebutuhan untuk melihat hukum tidak hanya sebagai instrumen rule enforcement, tetapi juga sebagai problem solving mechanism.

Hal ini bukan berarti hukum harus mengalah terhadap kepentingan pembangunan. Juga bukan berarti pelanggaran dapat diselesaikan melalui kompromi. Sebaliknya, hukum yang mampu menyelesaikan masalah adalah hukum yang tetap menjaga batas yang jelas antara yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi pada saat bersamaan menyediakan mekanisme untuk keluar dari kebuntuan secara adil dan sah.

Kepastian Hukum dan Daya Gerak Investasi

Persoalan investasi bisa memberi ilustrasi. Menurut Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sepanjang semester I-2026, realisasi investasi Indonesia telah mencapai sekitar Rp1.010 triliun dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja langsung. Di balik angka itu terdapat pabrik, pekerja, pemasok, pemerintah daerah, serta keluarga yang memperoleh penghasilan.

Namun, investasi tidak hanya membutuhkan modal. Investor juga bertanya apakah aturan dapat diprediksi, izin dapat diperoleh dalam waktu yang wajar, kontrak dihormati, dan sengketa dapat diselesaikan dengan cepat, efisien, dan bermartabat.

Meskipun pada akhirnya menghasilkan pihak yang menang di pengadilan, sebuah proyek yang terhenti dua atau tiga tahun karena menjadi perkara di hadapan hakim, akan menyebabkan aset menganggur, biaya meningkat, lapangan pekerjaan hilang, dan masyarakat kehilangan manfaat pembangunan. Secara yuridis mungkin ada yang menang tetapi, secara ekonomi dan sosial, semua pihak tidak memperoleh manfaat.

Dalam konteks itulah penguatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau alternative dispute resolution (ADR) memperoleh makna dalam pembangunan hukum. Sebagaimana debottlenecking yang menunjukkan fungsi mediasi pada tingkat administratif ketika negara membantu mempertemukan para pihak dan mengurai sumber kebuntuan, ADR menyediakan mekanisme terstruktur bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Keduanya berada dalam satu spektrum gagasan yang sama yaitu menjadikan hukum sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya sebagai alat untuk menyatakan siapa yang menang dan kalah.

ADR sebagai Infrastruktur Hukum

ADR jangan hanya dipahami sebagai cara mengurangi perkara di pengadilan. Ia dapat ditempatkan sebagai infrastruktur dalam menyelesaikan persoalan. Sebagaimana negara membangun jalan untuk memperlancar pergerakan orang dan barang, pelabuhan untuk mempercepat logistik, serta infrastruktur digital untuk memperlancar informasi, negara juga membutuhkan infrastruktur hukum yang membuat sengketa tidak berkembang menjadi kebuntuan berkepanjangan.

Mediasi, negosiasi, konsiliasi yang kredibel dapat menjaga kontrak tetap berjalan, hubungan usaha tetap terpelihara, kepentingan negara terlindungi, dan nilai ekonomi tidak hilang hanya karena para pihak tidak mempunyai ruang yang efektif untuk mencari penyelesaian. Karena itu, pembangunan ADR tidak cukup dilakukan dengan membentuk aturan. Dibutuhkan ekosistem: mediator dan arbiter yang kompeten, administrasi perkara yang profesional, jaminan kerahasiaan, teknologi, serta hearing facilities yang dapat dipercaya.

Di sejumlah negara, infrastruktur seperti ini bahkan telah menjadi bagian dari daya saing hukum. Singapura, misalnya, mengembangkan Maxwell Chambers sebagai pusat fasilitas penyelesaian sengketa yang mendukung berbagai lembaga arbitrase dan mediasi.

Indonesia pun mulai bergerak ke arah tersebut. Salah satunya melalui pengembangan Adhyaksa Chambers sebagai platform fasilitas dan dukungan layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kehadirannya diharapkan dapat mendorong pembangunan ekosistem ADR yang selama ini tidak memiliki tempat, fasilitas, dan dukungan layanan yang memadai. Lembaga mediasi dan arbitrase, termasuk kegiatan debottlenecking, dapat memanfaatkan fasilitas tersebut guna menghadirkan proses penyelesaian sengketa dan kebuntuan secara profesional dan akuntabel.

Memerdekakan dari Kebuntuan

Pada akhirnya, pembangunan hukum dalam RPJPN 2025–2045 perlu dibaca lebih luas lebih daripada sekadar agenda membentuk peraturan atau memperkuat penegakan hukum. Pembangunan hukum adalah upaya membangun sebuah sistem yang membuat hukum benar-benar bekerja bagi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hukum harus mampu mencegah sengketa, menyelesaikan kebuntuan, menjaga kepastian, melindungi yang lemah, sekaligus memastikan pembangunan dapat terus bergerak dalam koridor keadilan.

Barangkali di situlah salah satu makna hukum yang memerdekakan.

Delapan puluh satu tahun setelah Indonesia merdeka, hukum tidak cukup hanya membebaskan bangsa dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Hukum juga harus mampu membebaskan masyarakat dari ketidakpastian yang tidak perlu, pelaku usaha dari sengketa yang berlarut, pemerintah dari kebuntuan kewenangan, dan pembangunan dari persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan.

Menuju Indonesia Emas 2045, keberhasilan pembangunan hukum pada akhirnya tidak hanya akan ditentukan oleh berapa banyak perkara yang diputus atau aturan yang dihasilkan. Ukuran yang sama pentingnya adalah berapa banyak persoalan bangsa yang mampu diselesaikan dengan cepat, efisien, sekaligus bermartabat melalui alternatif penyelesaian sengketa yang tersedia.

 

*) Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Adhyaksa

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

---

Tulisan ini telah diterbitkan sebelumnya di Hukumonline pada 1 September 2026 dengan judul "Hukum yang Memerdekakan: Pembangunan Hukum, ADR dan Daya Gerak Investasi". Versi aslinya dapat dibaca di https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-yang-memerdekakan--pembangunan-hukum--adr-dan-daya-gerak-investasi-lt6a96a2f34aeeb/.

Rudi Pradisetia Sudirdja (Sumber: Istimewa)

Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi, Indonesia telah merdeka secara politik. Namun, dalam hukum, pekerjaan kemerdekaan itu belum sepenuhnya selesai. RPJPN 2025--2045 bahkan secara tegas menempatkan transformasi hukum sebagai salah satu fondasi menuju Indonesia Emas. Dari pembaruan hukum warisan kolonial, transformasi sistem penuntutan, Advocaat Generaal hingga perubahan cara kita mengukur keberhasilan hukum, agenda dua dekade ke depan bukan sekadar mengganti undang-undang. Tantangannya jauh lebih besar: membangun cara berhukum yang benar-benar Indonesia.

Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi, sebagian besar cara kita berhukum masih merupakan warisan orang lain. Kalimat itu terdengar keras, tetapi bukan tuduhan. Ia hanya menggambarkan kenyataan bahwa kemerdekaan politik yang diraih pada 17 Agustus 1945 tidak pernah otomatis melahirkan kemerdekaan hukum.

Para pendiri negara memahami hal tersebut sejak awal. Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sengaja mempertahankan hukum warisan kolonial agar republik yang baru lahir tidak jatuh ke dalam kekosongan hukum (rechtsvacuum). Pilihan itu bijaksana. Negara yang belum genap sehari tidak mungkin menulis seluruh sistem hukumnya dalam satu malam. Persoalannya, masa peralihan yang dimaksudkan berumur pendek itu ternyata berjalan lebih dari delapan dekade.

Baru pada 2023 Indonesia memiliki kitab undang-undang hukum pidana nasional, menggantikan Wetboek van Strafrecht yang telah berusia lebih dari satu abad. Di tahun 2025, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Indonesia memiliki hukum acara pidana untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981. Dua peristiwa itu layak disebut sebagai penyelesaian pekerjaan kemerdekaan yang tertunda dalam bidang hukum pidana. Sementara itu, dalam hukum perdata, penyelesaian pekerjaan itu masih berlangsung hingga hari ini.

Undang-undang bukan titik akhir

Namun penulis ingin mengingatkan satu hal. Mengganti undang-undang jauh lebih mudah daripada mengubah cara hukum bekerja.

Lawrence Friedman membedakan tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Pembaruan yang terjadi selama ini sebagian besar bergerak pada tingkat substansi. Kita menulis norma baru, memberi nomor baru, dan menerbitkan lembaran negara baru. Yang lebih sukar adalah memastikan bahwa aparatur, kelembagaan, dan kebiasaan berpikir ikut berubah. Roscoe Pound menyebut jurang antara hukum dalam undang-undang (law in the books) dan hukum dalam kenyataan (law in action) sebagai persoalan abadi setiap sistem hukum. Indonesia tidak terkecuali.

Undang-undang sebaik apa pun isinya, pada dasarnya hanyalah angan-angan di atas kertas. Hukum baru akan hidup dan berdampak nyata jika digerakkan oleh manusia, yaitu aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, advokat, dan hakim.

Oleh karena itu, keberhasilan hukum tidak dilihat dari banyaknya undang-undang yang dibuat, melainkan dari seberapa besar manfaat dan efektivitas hukum tersebut dalam melindungi masyarakat.

Sebelas Arah Pembangunan Hukum

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 sampai 2045 (RPJPN 2025-2045)  menempatkan transformasi hukum sebagai salah satu fondasi menuju Indonesia Emas. Penempatan itu penting karena mengubah kedudukan hukum dalam pembangunan. Hukum tidak lagi diposisikan semata sebagai penjaga ketertiban di belakang, melainkan sebagai prasyarat berjalannya seluruh agenda pembangunan.

Yang menarik, RPJPN tidak berhenti pada cita-cita yang abstrak. Supremasi hukum yang hendak dibangun diberi empat sifat sekaligus, yaitu berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia. Dari empat sifat itu kemudian dijabarkan sebelas arah kebijakan pembangunan hukum hingga 2045, dan jika dibaca berurutan, sebelas arah tersebut sesungguhnya merupakan gambaran utuh tentang seberapa besar pekerjaan rumah hukum Indonesia.

Arah pertama adalah percepatan pembaruan substansi hukum peninggalan kolonial. Rumusan itu hampir menyerupai pengakuan bahwa delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi, pekerjaan dekolonisasi hukum belum sepenuhnya tuntas. Arah kedua menghendaki penegakan hukum yang modern, efisien, dan terpadu, dengan pendekatan restoratif, korektif, serta rehabilitatif yang mulai memperoleh tempat. Cara menyelesaikan perkara pun hendak digeser, sebab tidak semua persoalan harus berakhir dengan penghukuman. Arah ketiga barangkali yang paling jarang dibahas, yaitu transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi Kejaksaan sebagai advocaat generaal. Rumusan ini bukan sekadar perubahan istilah, melainkan bagian dari upaya menata kembali cara fungsi penuntutan, dan kepentingan hukum negara dijalankan dalam sistem hukum nasional.

Delapan arah selebihnya tidak kalah berat. Ada penguatan pengawasan institusi penegak hukum dengan dukungan teknologi informasi, penguatan sistem pemulihan aset termasuk melalui non-conviction based asset forfeiture, pembaruan hukum materiil dan formil tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan hak asasi manusia beserta audit hak asasi manusia bagi kementerian, lembaga, daerah, dan korporasi, perluasan pendidikan hak asasi manusia, perluasan bantuan hukum dan akses terhadap keadilan, redesain pendidikan hukum berikut penegakan etika, sampai penguatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, alternatif pemidanaan, dan keadilan restoratif.

Ukuran kinerja yang perlu digeser

Ada satu kebiasaan menilai kinerja aparat penegak hukum, yang menurut penulis perlu ditinjau ulang menjelang seabad Indonesia.

Kita terbiasa menilai keberhasilan institusi hukum dari jumlah perkara yang ditangani. Secara administratif, ukuran itu memang diperlukan. Namun dalam perspektif pembangunan, banyaknya perkara tidak selalu menandakan sistem hukum yang semakin sehat. Bisa jadi yang terjadi justru sebaliknya.

Bayangkan keadaan ketika sengketa pengadaan menurun karena sistem pengadaan semakin terbuka, konflik pertanahan berkurang karena administrasi pertanahan semakin tertib, dan sengketa perdata selesai melalui mediasi sebelum sempat memasuki ruang sidang. Keadaan itu bukan tanda aparat berhenti bekerja. Itu justru hukum yang bekerja pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu hukum yang mampu mencegah sebelum negara harus menghukum.

Karena itu keberhasilan pembangunan hukum tidak cukup dibaca dari output penegakan hukum. Ia perlu dibaca dari outcome, yaitu apakah kepastian bertambah, apakah persoalan lebih cepat selesai, dan apakah kepercayaan publik terhadap institusi meningkat.

Pembuktian berikutnya

Dua dekade menuju 2045 bukan waktu yang panjang untuk transformasi sebesar itu. Pekerjaan yang tersisa bukan lagi menghasilkan hukum Indonesia, melainkan membangun cara berhukum Indonesia. Hukum yang tetap menjunjung asas universal negara hukum, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakatnya sendiri.

Sebab kemerdekaan hukum tidak pernah berarti menolak segala sesuatu yang datang dari luar. Kemerdekaan berarti memiliki keberanian dan kemampuan menentukan sendiri hukum seperti apa yang dibutuhkan bangsa ini.

Pada 1945 bangsa Indonesia membuktikan kepada dunia bahwa ia mampu menentukan nasibnya sendiri. Menjelang 2045, pembuktian berikutnya menanti, yaitu apakah kita mampu membangun hukum yang benar-benar mencerminkan cita-cita kemerdekaan itu. Ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dan hukum sebuah bangsa yang merdeka semestinya lahir dari masyarakatnya sendiri.

---

Tulisan ini telah diterbitkan sebelumnya di Kompasiana pada 17 Agustus 2026 dengan judul "Menuntaskan Kemerdekaan Hukum". Versi aslinya dapat dibaca di https://www.kompasiana.com/rudipradisetia/6a829cc1c925c424f5124f95/menuntaskan-kemerdekaan-hukum.

Rudi Pradisetia Sudirdja (Sumber: Istimewa) 

Kita punya ribuan perguruan tinggi, puluhan sekolah kedinasan, dan pusat pelatihan di hampir setiap kementerian. Lantas, mengapa arah pembangunan manusia Indonesia masih terasa terserak?

Pelantikan Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) oleh Presiden Prabowo Subianto membelah opini publik. Sebagian menyambutnya sebagai terobosan pembangunan sumber daya manusia. Sebagian lain mempertanyakan urgensinya di tengah ribuan perguruan tinggi yang sudah berdiri.

Keduanya punya alasan. Namun, perdebatan itu akan lebih berguna bila digeser dari pertanyaan "perlukah kampus baru" ke pertanyaan yang lebih mendasar. Siapa sesungguhnya yang menjaga arah pembangunan manusia Indonesia menuju 2045?

Titik berangkatnya adalah Indonesia Emas 2045. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menempatkan pembangunan manusia sebagai tumpuan seluruh agenda transformasi, mulai dari supremasi hukum, reformasi birokrasi, ketahanan pangan, transisi energi, sampai transformasi digital. Semuanya bergantung pada manusia yang menggerakkannya.

Waktunya pun sempit. Puncak bonus demografi diperkirakan berlangsung pada rentang 2030 hingga 2035, ketika proporsi penduduk usia produktif menyentuh titik tertingginya. Bonus demografi hanyalah peluang. Ia baru berbuah bila kualitas manusianya benar-benar disiapkan.

Menyiapkan kualitas itu bukan pekerjaan ringan. Sejumlah data menggambarkan besarnya tantangan yang kita hadapi.

Human Capital Index (indeks modal manusia) 2020 yang disusun Bank Dunia menempatkan Indonesia pada angka 0,54, peringkat ke-96 dari 174 negara. Artinya, seorang anak yang lahir hari ini diperkirakan hanya akan mencapai sekitar 54 persen dari potensi produktivitasnya seandainya ia memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan yang lengkap. Separuh potensi anak-anak kita, dengan kata lain, akan menguap sebelum sempat tumbuh dan aktual.

Hasil PISA 2022, studi internasional yang mengukur kemampuan pelajar usia 15 tahun, menggambarkan hal itu. Pelajar Indonesia memperoleh skor 366 untuk matematika, 359 untuk membaca, dan 383 untuk sains. Rata-rata negara OECD berada pada 472, sementara Singapura mencatat 575 untuk matematika.

Gambaran serupa tampak di pasar kerja. Badan Pusat Statistik mencatat, per Februari 2026, sekitar 35,49 persen penduduk bekerja hanya berpendidikan sekolah dasar ke bawah. Lulusan diploma empat hingga doktor baru mencapai 10,72 persen.

Pada sisi inovasi, data UNESCO Institute for Statistics menunjukkan alokasi anggaran Indonesia untuk penelitian dan pengembangan pada 2020 hanya sekitar 0,28 persen dari PDB. Pada tahun yang sama, Singapura membelanjakan 2,16 persen, Thailand 1,33 persen, Malaysia 0,95 persen, dan Vietnam 0,42 persen.

Angka-angka ini tidak dimaksudkan untuk menyurutkan langkah. Ia justru menegaskan bahwa membangun manusia Indonesia adalah tugas besar yang menuntut kehendak politik yang kuat, kesungguhan, dan sekaligus keterpaduan.

Ironisnya, kesenjangan-kesenjangan tersebut tidak lahir dari kekurangan lembaga. Kita memiliki ribuan perguruan tinggi, puluhan sekolah kedinasan, pusat pendidikan dan pelatihan di hampir setiap kementerian, serta beragam program pengembangan talenta di lingkungan badan usaha milik negara.

Persoalannya ada pada arah, bukan jumlah. Sekolah unggulan berjalan pada jalurnya, perguruan tinggi pada jalurnya, pembinaan aparatur pada jalurnya, dan pengembangan talenta BUMN pada jalurnya sendiri pula. Ada banyak simpul, tetapi belum ada benang yang menautkannya menjadi satu rangkaian.

Di titik itulah, gagasan URI dapat menemukan relevansinya, dan literatur menyediakan pijakannya. Theodore Schultz dan Gary Becker sejak lama menempatkan pendidikan sebagai investasi yang meningkatkan kapasitas produktif manusia, dengan catatan bahwa investasi itu dikelola secara terencana. Douglass North menegaskan, kemajuan sebuah bangsa lebih ditentukan oleh mutu institusi yang mengelola sumber daya ketimbang oleh besarnya sumber daya itu sendiri. Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James Robinson, penerima Nobel Ekonomi 2024, memperkuatnya dengan menunjukkan bahwa institusilah yang menciptakan insentif dan koordinasi pembangunan.

Singapura adalah contoh yang dekat. Dengan sumber daya jauh lebih terbatas, negeri itu unggul karena institusinya mengarahkan pendidikan pada satu tujuan yang sama. Dalam bahasa kebijakan publik, itulah policy coherence, keterpaduan arah kebijakan.

Negara lain menunjukkan pola serupa dengan bentuk berbeda. Prancis membangun kader kepemimpinan publik melalui Ecole Nationale d'Administration yang kini bertransformasi menjadi Institut National du Service Public. Korea Selatan mengaitkan universitas, industri, dan kebijakan negara dalam satu strategi transformasi ekonomi. Semangatnya satu, yakni menjaga koherensi. Kita tidak perlu plek ketiplek meniru bentuk kelembagaan mereka; yang perlu dicontoh adalah kehadiran negara dalam menjaga arah.

Relevansi sebuah gagasan tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilannya. Setidaknya ada tiga hal yang akan menentukan.

Pertama, kejelasan mandat. Fungsi menautkan hanya bermakna bila URI memiliki kewenangan yang tegas untuk menyelaraskan, bukan sekadar mengimbau. Tanpa itu, ia akan berhenti sebagai lembaga kesekian yang berjalan pada jalurnya sendiri, dan justru menambah satu simpul baru pada persoalan yang hendak diurainya.

Kedua, kesehatan jaringan. Simpul hanya berfungsi bila jaringan di dalamnya hidup. Belanja riset yang rendah, kesejahteraan guru dan dosen, serta ketimpangan akses pendidikan di daerah tetap menuntut penanganan tersendiri. URI bukan jawaban tunggal atas seluruh pekerjaan rumah pendidikan kita.

Ketiga, meritokrasi. Lembaga pendidikan kepemimpinan negara mudah tergelincir menjadi jalan pintas menuju jabatan apabila seleksi dan kurikulumnya tidak dijaga ketat. Model Prancis dan Singapura bekerja karena ketatnya saringan masuk dan mutu pendidikan yang diberikan, bukan karena megahnya gedung.

Sesungguhnya ini bukan soal sebuah kampus. Kita sedang menimbang cara negara merawat kesinambungan pembangunan manusianya. Jendela bonus demografi tidak akan terbuka selamanya, dan angka-angka di atas tadi menunjukkan bahwa pekerjaan yang menanti tidaklah ringan.

Apabila dirancang dengan cermat dan dijalankan secara konsisten, URI berpeluang menjadi lebih daripada sekadar universitas baru. Arti pentingnya kelak diukur bukan dari nama besarnya tetapi dari kemampuannya menautkan simpul-simpul yang selama ini masih terserak.

---

Tulisan ini telah diterbitkan sebelumnya di Kompasiana pada 16 Agustus 2026 dengan judul "URI dan Simpul yang Terserak". Versi aslinya dapat dibaca di https://www.kompasiana.com/rudipradisetia/6a811974c925c445441cd9e9/uri-dan-simpul-yang-terserak.

Siapa yang memberi hak kepada massa untuk menghukum seseorang?

Pertanyaan itu kembali menggugat nurani ketika seorang anak perempuan menyaksikan ayahnya meregang nyawa setelah dipukuli beramai-ramai di Tabanan, Bali. Sang ayah dituduh mencuri ayam. Sepeda motornya dibakar. Nyawanya tidak tertolong.

Peristiwa semacam itu sesungguhnya bukan hal baru di Indonesia. Pada 2017, Muhammad Al Zahra, yang lebih dikenal sebagai Zoya, dipukuli dan dibakar hidup-hidup di Bekasi setelah dituduh mencuri amplifier di sebuah tempat ibadah.

Pada Januari 2023, seorang perempuan di Sorong juga dianiaya dan dibakar hidup-hidup karena dituduh sebagai penculik anak. Tuduhan itu ternyata bersumber dari informasi bohong dan foto yang beredar di media sosial.

Kasusnya berbeda. Tempat dan waktunya juga berbeda. Namun polanya selalu sama. Seseorang dituduh. Teriakan disebarkan. Massa berkumpul. Dugaan berubah menjadi kepastian. Kemarahan menjelma menjadi putusan. Tidak ada penyidikan, tidak ada penuntutan, tidak ada pembelaan, tidak ada penasihat hukum, dan tidak ada pembuktian, dan tidak ada hakim, yang ada adalah tindakan main hakim sendiri (eigenrichting).

Dan yang paling mengerikan, tragedi semacam ini tidak memilih korbannya. Ia bisa sewaktu-waktu menimpa kita, anak kita, keluarga kita, atau sahabat yang baru saja pamit keluar pulang, hanya karena satu tuduhan keliru dan satu teriakan yang tersebar.

Dalam setiap peristiwa main hakim sendiri, perhatian publik hampir selalu diarahkan pada pertanyaan yang sama: benarkah korban mencuri?

Pertanyaan itu tentu penting untuk dijawab. Namun, jawaban atas pertanyaan tersebut tidak pernah menjadi dasar pembenar bagi tindakan eigenrichting. Bahkan seandainya seseorang benar-benar tertangkap tangan melakukan pencurian, hukum tetap tidak memberikan hak kepada masyarakat untuk memukul, menyiksa, membakar, apalagi menghilangkan nyawa.

Dalam keadaan tertangkap tangan, masyarakat memang dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk menghentikan perbuatan, mencegah pelaku melarikan diri, mengamankan barang bukti, kemudian segera menyerahkannya kepada aparat penegak hukum. Kewenangan itu berhenti di sana. Selebihnya merupakan wilayah proses hukum yang hanya dapat dijalankan melalui proses peradilan pidana.

Main Hakim Sendiri & Negara Hukum

Lalu mengapa negara begitu tegas melarang main hakim sendiri?

Jawabannya tidak hanya dapat ditemukan dalam rumusan pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana, tetapi secara filosofis dapat ditemukan dalam gagasan yang melahirkan negara hukum itu sendiri.

Thomas Hobbes, dalam Leviathan, menggambarkan kehidupan manusia sebelum negara terbentuk sebagai keadaan alamiah (state of nature). Pada masa itu, tidak ada aturan hukum yang mengikat, tidak ada jaksa yang menuntut, tidak ada penasihat hukum yang membela, dan tidak ada hakim yang memutus perkara.

Setiap orang menjadi jaksa, penasihat hukum, dan hakim bagi dirinya sendiri. Setiap orang merasa berhak menentukan siapa yang bersalah, siapa yang harus dihukum, dan bagaimana hukuman itu dijatuhkan. Keadaan tersebut kemudian melahirkan apa yang disebut Hobbes sebagai bellum omnium contra omnes, perang semua melawan semua. Yang terjadi bukan lagi ketertiban, melainkan kekacauan; bukan keadilan, melainkan pembalasan; bukan hukum, melainkan kekuasaan. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada jaminan bagi hak maupun keselamatan setiap orang. Kekerasan menjadi cara utama menyelesaikan setiap persoalan. Manusia pun pada akhirnya menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus).

Negara lahir justru untuk mengakhiri keadaan itu. Manusia menyadari bahwa kehidupan bersama tidak mungkin dibangun apabila setiap orang tetap mempertahankan hak untuk menghukum orang lain. Karena itu, sebagian kebebasan diserahkan kepada suatu otoritas bersama yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum dan menjatuhkan pidana.

John Locke mengemukakan gagasan yang tidak jauh berbeda. Dalam Second Treatise of Government (1967), Locke menjelaskan bahwa dalam keadaan alamiah setiap orang pada dasarnya memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum alam (the executive power of the law of nature). Namun, kewenangan tersebut hampir selalu dijalankan oleh orang yang sekaligus menjadi pihak yang merasa dirugikan. Akibatnya, penilaian mengenai benar atau salah mudah dipengaruhi oleh kemarahan, dendam, dan kepentingan pribadi. Karena itulah manusia kemudian membentuk masyarakat (civil society) dan menyerahkan kewenangan tersebut kepada pemerintahan yang sah.

Tujuannya bukan untuk menghilangkan kebebasan, melainkan untuk menjamin bahwa hukum ditegakkan secara adil, objektif, dan memberikan perlindungan yang sama kepada setiap orang.

Dari sinilah lahir salah satu prinsip paling mendasar dalam negara hukum: masyarakat tidak lagi saling menghukum. Hak menjatuhkan pidana tidak lagi berada di tangan individu atau kelompok, melainkan menjadi kewenangan negara yang dijalankan melalui proses hukum yang adil.

Oleh karena itu, larangan terhadap eigenrichting bukanlah dimaksudkan untuk melindungi pelaku kejahatan. Larangan tersebut justru melindungi seluruh warga negara agar tidak kembali hidup dalam keadaan ketika hukum ditentukan oleh siapa yang paling kuat, paling banyak, atau paling berkuasa. Sebab, ketika masyarakat mulai merasa berhak menuduh, mengadili, dan menghukum sendiri, pada saat itulah negara hukum perlahan bergerak mundur menuju hukum rimba.

Menciderai Ius Puniendi

Jika Hobbes dan Locke menjelaskan mengapa negara dibentuk, maka doktrin hukum pidana menjelaskan apa yang kemudian menjadi kewenangan negara setelah terbentuk. Dalam hukum pidana klasik dikenal pembedaan antara ius poenale dan ius puniendi.

Ius poenale menunjuk pada hukum pidana materil yaitu keseluruhan norma yang menentukan perbuatan apa yang dilarang, siapa yang dapat dipidana, serta jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Sebaliknya, ius puniendi merupakan hukum pidana yang membahas hak negara untuk menuntut, mengadili, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Ius puniendi ini lebih tepat dengan sebutan hukum acara pidana.

Ius puniendi diwujudkan melalui kewenangan negara untuk menyelidiki, menuntut, mengadili, dan melaksanakan pidana melalui sistem peradilan pidana. Namun, kewenangan tersebut bukanlah kekuasaan yang dapat dijalankan sesuka hati. Setiap proses hukum harus didasarkan pada undang-undang, mengikuti hukum acara, dan menghormati hak asasi manusia. Dengan kata lain, hukum pidana tidak hanya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga mengatur bagaimana negara dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang.

Gagasan ini sejalan dengan pemikiran Cesare Beccaria dalam On Crimes and Punishments (1764). Menurut Beccaria, hak menghukum lahir dari sebagian kebebasan yang diserahkan setiap orang kepada negara demi menjaga keamanan bersama. Karena itu, penghukuman hanya sah apabila dilakukan berdasarkan hukum dan melalui prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

Dalam perspektif inilah eigenrichting tidak hanya dapat dipandang sebagai tindak kekerasan semata. Ia merupakan pengambilalihan hak menghukum (ius puniendi) yang menurut hukum hanya dimiliki negara. Persoalannya bukan semata-mata karena hukuman yang dijatuhkan terlalu berat. Bahkan seandainya massa hanya menampar atau menendang seseorang karena menganggapnya bersalah, persoalan filosofisnya tetap sama: mereka tidak memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman tersebut. Sebab, ketika hak menghukum berpindah dari hukum kepada masyarakat, yang hilang bukan hanya keadilan bagi korban, tetapi juga kepastian hukum bagi setiap orang.

Kenapa harus melalui Pengadilan?

Di tengah maraknya kasus eigenrichting, pertanyaan yang sering muncul justru terdengar sederhana: mengapa seseorang yang sudah tertangkap tangan melakukan tindak pidana masih harus melalui proses hukum?

Bagi sebagian orang, proses hukum dipandang terlalu lambat dan berbelit-belit. Seseorang tidak dapat serta-merta dinyatakan bersalah. Ia harus melalui serangkaian tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Alat bukti harus diuji, saksi dan tersangka harus diperiksa, hak atas pendampingan hukum harus dihormati, dan jaksa wajib membuktikan dakwaannya di hadapan hakim sebelum putusan dijatuhkan.

Sekilas, seluruh tahapan tersebut tampak panjang, dan membosankan. Padahal, setiap tahapan justru dibuat untuk menjawab satu pertanyaan yang paling dasar: apakah benar orang yang dituduh itu benar-benar melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana? Pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab oleh kemarahan, desas-desus, ataupun keyakinan massa, melainkan melalui proses pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara penghukuman berdasarkan hukum dan penghukuman berdasarkan amarah. Herbert L. Packer dalam The Limits of the Criminal Sanction (1968) menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana dapat dipahami melalui dua model yaitu Crime Control Model dan Due Process Model. Dalam konteks negara hukum, Due Process Model menegaskan bahwa kewenangan negara untuk menghukum tidak boleh dijalankan semata-mata atas dasar keyakinan atau dugaan, melainkan harus dibatasi oleh hukum. Karena itu, setiap tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga pemidanaan hanya memperoleh legitimasi apabila dilakukan melalui prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.

Fondasi Due Process Model adalah asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Setiap orang harus diperlakukan sebagai tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena itu, proses pembuktian bukan sekadar formalitas administratif, melainkan mekanisme untuk menguji apakah negara benar-benar memiliki dasar yang sah untuk menggunakan kewenangannya menghukum seseorang. Dalam negara hukum, beban pembuktian tidak pernah berada pada orang yang dituduh, melainkan berada pada negara melalui penuntut umum.

Pemikiran tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hukum acara pidana bukanlah penghambat penegakan hukum, melainkan instrumen untuk membatasi kekuasaan negara sekaligus memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat. Negara memang memiliki ius puniendi yaitu hak untuk menghukum. Akan tetapi, hak tersebut hanya memperoleh legitimasi apabila dijalankan melalui prosedur yang adil, transparan, dan dapat diuji. Semakin besar kewenangan negara untuk menghukum, semakin besar pula kewajiban negara untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan kewenangan tersebut.

Penutup

Keluarga korban mungkin tidak pernah membaca Hobbes, Locke, Beccaria atau Packer. Mereka mungkin tidak mengenal teori kontrak sosial maupun due process of law. Namun mereka memahami satu hal yang paling sederhana: orang yang mereka cintai dipukuli hingga meninggal tanpa pernah diberi kesempatan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.

Negara boleh terlambat datang ke tempat kejadian. Aparat mungkin tidak selalu hadir pada detik pertama kejadian. Akan tetapi keterlambatan negara tidak pernah berubah menjadi izin bagi masyarakat untuk menjadi hakim.

Sebab sejak manusia sepakat hidup dalam sebuah negara, kita juga sepakat menyerahkan hak menghukum kepada hukum, bukan kepada amarah.

Ketika kemarahan mengambil alih ruang sidang, yang mati bukan hanya seorang manusia. Yang ikut terkubur adalah prinsip paling mendasar negara hukum, bahwa setiap orang berhak diadili sebelum dihukum, bukan dihukum sebelum diadili.

 

*) Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Adhyaksa

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

---

Tulisan ini telah diterbitkan sebelumnya di Hukumonline pada 4 Agustus 2026 dengan judul "Dihukum Sebelum Diadili". Versi aslinya dapat dibaca di https://www.hukumonline.com/berita/a/dihukum-sebelum-diadili-lt6a714cd6a560c/.