RPS

PERBEDAAN UNSUR DELIK (DELICTS ELEMENTEN) DAN BAGIAN INTI DELIK (DELICTS BESTANDELEN) DALAM KAITANYA DENGAN PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA OLEH PENUNTUT UMUM

Oleh :

Rudi Pradisetia Sudirdja, SH

(Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi)

Tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan mengandung sanksi pidana, ke semua istilah itu berasal dari Belanda, strafbaar feit atau delict. Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu dellictum, yang di dalam Wetboek Van Strafbaar feit Netherland dinamakan Strafbaar feit. Dalam Bahasa Jerman disebut delict, dalam Bahasa Perancis disebut delit, dan dalam Bahasa Belanda disebut delict. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.

Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno menerangkan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab sedangkan Van Hamel merumuskan strafbaar feit adalah kelakuan orang (menslijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (straf waardig) dan dilakuklan dengan kesalahan. Moeljatno sendiri menerjemahkan strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia menjadi “perbuatan pidana”.

Memberi materi "Retorika & Manajemen Aksi" pada Training Aksi dan Advokasi yang diselenggarakan adik-adik Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Komisariat Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Perhatikan Ethos, Pathos & Logos dalam beretorika (Aristoteles). Upgrade kosakata & wawasan/pengetahuan dengan membaca, pepatah Yunani berkata "poeta nascitur, orator fit" seorang penyair dilahirkan tetapi ahli pidato dibina. Orator ulung terlahir bukan karena tiba-tiba, melainkan dengan latihan keras. Download Materi klik disini.

Penyampaian pendapat di muka umum adalah hak dari setiap warga negara, namun perlu dilakukan sesuai norma hukum yang berlaku (UU No. 9 Tahun 1998) karena kita hidup di negara hukum. Oleh karenanya kita harus memahami manajemen aksi, yaitu kegiatan yang harus dilakukan pada pra aksi, saat aksi dan pasca aksi.

Sukses terus adik-adik, jaga idealisme kalian, tetap kritis, berfikir merdeka, kaum intelektual hanya berpihak pada kebenaran bukan pada kepentingan pragmatis. Beriman, berilmu, beramal. Yakin Usaha Sampai

Pada hari Selasa, 29 November 2016 memberikan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan materi "Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Peradilan Pidana Islam (Aceh). Mahasiswa UIN sangat kritis, aktif dan progresif dalam mengajukan pertanyaan, semoga kelak lahir cendikiawan-cendikiawan muda yang dapat menabur benih kebaikan dan kejujuran di Republik ini.

 Download Materi Klik disini

Jurnal Tunas Adhyaksa merupakan kumpulan karya tulis ilmiah di bidang hukum yang diperuntukan bagi peserta diklat PPPJ Angkatan 73 Gelombang II. Jurnal ini diprakarsai oleh Bidang Pendidikan Senat PPPJ Angkatan 73 Gelombang II Tahun 2016. Jurnal “Tunas Adhyaksa” hadir di Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia sebagai wadah ilmiah untuk menuangkan ide atau gagasan para siswa/siswi peserta Pendidikan, Pelatihan dan Pembentukan Jaksa Angkatan LXXIII Tahun 2016 terhadap isu-isu aktual yang menarik untuk dikaji serta sumbangsih pemikiran bagi Kejaksaan RI.

Membaca & Download Klik Disini (link 1)

Download Klik Disini (link 2)

Majalah Mangle Edisi 17 – 23 November 2016

Alumni Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Rudi Pradisetia Sudirdja, SH yang saat ini bekerja sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, diumumkan sebagai peserta terbaik (peringkat pertama dari 10 terbaik) dengan prestasi tertinggi nilai akademis, pada Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Gelombang II tahun 2016 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI selama 6 bulan (9 Mei 2016 sampai dengan 4 November 2016) di Badan Diklat Kejaksaan RI di Jakarta. Hal itu diumumkan Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, Muhammad Salim, pada penutupan pendidikan, Jumat 4 November 2016. Pada hari yang sama, para jaksa baru yang berjumlah 280 orang itu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Jaksa Agung RI, Prasetyo.

JAKARTA-Saya menyampaikan selamat kepada para Jaksa yang baru saja di lantik , setelah selama enam bulan menjalani Pendidikan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI ini,tentunya kalian mengalami suka dan duka untuk menjadi jaksa yang dapat di andalkan,”kata Jaksa Agung H.M Prasetyo dalam sambutannya pada Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jaksa baru serta sekaligus penutupan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa ( PPPJ ) angkatan 73 gelombang II tahun 2016 di lapangan Apel Badan Diklat Jakarta,Jumat ( 4/11/16 )

MusliModerat.Com - Di akhir tahun 1998 Gus Dur rawuh (datang) di Wonosobo. Saat itu sedang ramainya era reformasi, beberapa bulan setelah Pak Harto jatuh. Dan ini terjadi beberapa bulan sebelum Gus Dur menjadi orang nomer satu di Negeri ini. Beliau masih menjabat sebagai Ketua PBNU.
Bertempat di Gedung PCNU Wonosobo, Gus Dur mengadakan pertemuan dengan pengurus NU dari Wonosobo, Banjarnegara, Pubalingga, Kebumen, Temanggung dan Magelang. Tentu saja semua kiai ingin tahu pendapat Gus Dur tentang situasi politik terbaru. Penulis hadir di situ walaupun bukan kiai, dan duduk persis di depan Gus Dur. Penulis lah yangmenuntun Gus Dur menaiki Lantai 2 PCNU Wonosobo.
“Pripun Gus situasi politik terbaru?” tanya seorang kiai.
“Orde Baru tumbang, tapi Negeri ini sakit keras.” kata Gus Dur.
“Kok bisa Gus?”

Tulisan Dr. Reda Manthovani, SH,.LLM (Staf Pengajar FH Universitas Pancasila Jakarta)

Jakarta, GATRAnews-Membaca artikel di kolom hukum Majalah Gatra Edisi No.50 Tahun XXI 15-21 Oktober 2015 hal. 26 yang berjudul “ Transaksi Kilat Sumber Waras”, penulis tergelitik untuk memberikan opini pribadi sebagai akademisi di bidang hukum pidana.

Berdasarkan informasi yang didapat dalam artikel tersebut, terungkap bahwa pada 14 November 2013 Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) telah menjual tanahnya yang berstatus HGB seluas 36,410 meter persegi ke Ciputra Karya Utama (CKU). Tanah ditawarkan dengan harga Rp.15,5 juta per meter persegi atau total senilai Rp.564,355 milyar, dengan syarat agar YKSW mengubah izin peruntukan tanah menjadi area komersial.

Oleh: Hikmahanto Juwana

JAKARTA, KOMPAS - Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan sejumlah pegiat anti korupsi lain dijadikan tersangka tindak pidana korupsi oleh penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri.

Penyidik menyangka adanya kerugian negara yang diakibatkan proyek paspor elektronik atau payment gateway. Sementara Denny Indrayana mengatakan, sistem yang dibangun bertujuan agar praktik percaloan pengurusan paspor dapat diberantas, dan masyarakat nyaman dan tidak perlu antre dalam pengurusan paspor mereka.

Jakarta - Sejumlah lembaga pegiat hukum saat ini tengah mengajukan uji materi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu yang diuji adalah menyangkut pola koordinasi penyidik dengan penuntut umum dalam proses peradilan pidana yang dikenal dengan Prapenuntutan.

Komisi Pemberantasan Korupsi- Dalam materi pembelajaran Apa Itu Gratifikasi, berisi mengenai latar belakang dilakukannya Pengendalian Gratifikasi apabila dilihat dari Aspek Yuridis dan Sosiologis, contoh penerapan prinsip-prinsip pengendalian Gratifikasi, serta pembahasan mengenai terminologi Gratifikasi. Adapun cakupan materi yang akan dipelajari pada modul ini, yaitu:

1. Aspek Yuridis Gratifikasi
2. Aspek Sosiologis Gratifikasi
3. Definisi Gratifikasi Menurut Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
4. Prinsip-prinsip Dalam Pengendalian Gratifikasi

Rudi Pradisetia Sudirdja, SH

(Pegawai Kejaksaan Negeri Tapaktuan)

PERAN DAN WEWENANG KEJAKSAAN DALAM  PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH