RPS

Menu

  • Beranda
  • Profil
  • Kolom
  • Karya Ilmiah
  • Buku
  • Liputan
  • Jejak Kuliah

Rudi Pradisetia Sudirdja. The Prosecutor Law Review, Vol. 1 No. 2, Agustus 2023, hlm. 88–117. DOI: 10.64843/prolev.v1i2.14

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk melihat pengaturan dan praktik diskresi jaksa di berbagai negara Eropa (Prancis, Belanda, Inggris, dan Jerman) dalam konteks penghentian perkara, sebagai upaya mengatasi permasalahan kepadatan lembaga pemasyarakatan. Persoalan kepadatan Lapas di Indonesia menjadi salah satu masalah nasional yang diangkat dalam RPJMN 2019–2024 dan hingga saat ini belum dapat diselesaikan dengan baik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan perbandingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara Eropa mengatur berbagai bentuk diskresi oleh jaksa pada tahap pra-ajudikasi sebagai bagian dari penerapan prinsip oportunitas. Dalam melakukan penuntutan atau tidak, jaksa selain mempertimbangkan aspek kepentingan hukum, juga mempertimbangkan aspek kepentingan umum. Dalam kaitannya dengan penghentian perkara, setidaknya terdapat 5 bentuk diskresi jaksa dalam tahap pra-ajudikasi yang meliputi (1) Simple Drop: penghentian perkara karena alasan teknis; (2) Public Interest Drop: penghentian perkara karena alasan kepentingan umum; (3) Conditional Disposal: penghentian perkara dengan syarat; (4) Penal Order: perintah pidana; dan (5) Negotiated Case Settlements: penyelesaian perkara yang dinegosiasikan. Variasi bentuk diskresi jaksa tersebut secara efektif dapat mengurangi beban pengadilan dan secara mutatis mutandis mengurangi masalah kepadatan lembaga pemasyarakatan di negara-negara tersebut.

Kata kunci: Diskresi Jaksa; Kepadatan Lapas Indonesia; Sistem Peradilan Pidana.


Baca artikel lengkap di The Prosecutor Law Review →

  • 0 Comments

Artikel ini pertama kali dimuat di Hukumonline dengan judul "Peraih Prima Adhyaksa Ini Lulus Cumlaude Program Doktoral FHUI", dan dapat diakses melalui tautan berikut:
https://www.hukumonline.com/berita/a/peraih-prima-adhyaksa-ini-lulus-cumlaude-program-doktoral-fhui-lt64c47283b6c41/

Rudi berhasil mempertahankan disertasinya yang diberi judul Diskresi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Antara Kepentinggan Hukum dan Kepentingan Umum.

 


Dalam rezim Hukum Administrasi Negara, diskresi dimaknai sebagai jalan untuk mengatasi persoalan ketika undang-undang tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas. Dengan kata lain, untuk mencegah terjadinya stagnasi dalam proses pengambilan keputusan, pejabat administrasi negara memiliki kewenangan dalam bentuk diskresi. Setidaknya ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah mengatur demikian.

George C. Christie memberikan definisi diskresi sebagai sebuah pilihan dalam pengambilan keputusan. Sementara dalam konteks sistem peradilan pidana, David E. Aronson menyatakan diskresi meliputi tindakan menginterpretasikan undang-undang, penggunaan kewenangan dan pilihan tindakan dari penegak hukum. Karena itu, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan discretionary selama pelaksanaan proses peradilan pidana.

Dalam bidang penuntutan, Ronald F Wright menyebutkan bahwa diskresi penuntutan merupakan kewenangan jaksa dalam memilih dan menentukan penuntutan dari suatu kasus serta menentukan jenis, berat, atau lamanya sanksi yang akan dituntut.

Menurut Jeffery T. Ulmer, cakupan diskresi ini terdiri dari proses pendakwaan, proses menyaring perkara (apakah akan membawa ke pengadilan atau tidak), proses pengakuan bersalah termasuk di dalamnya pengurangan hukuman, tawar menawar, dan terakhir tentang rekomendasi sanksi.

Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Belanda, hingga Jepang telah menempatkan diskresi jaksa sebagai sesuatu yang penting dalam sistem peradilan pidana mereka. Sementara di tanah air, UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur pemaksanaan tentang diskresi.

Sistem Peradilan pidana Indonesia belum memiliki definisi tentang diskresi, syarat-syarat diskresi dalam sistem peradilan pidana, batasan-batasan diskresi dalam sistem peradilan pidana, letak diskresi dalam sistem peradilan pidana, kemungkinan diskresi dalam tahap pra-ajudikasi hingga purna-ajudikasi, bentuk-bentuk diskresi dalam sistem peradilan pidana, sub sistem peradilan pidana yang diberikan wewenang untuk mengambil tindakan diskresi, hubungan antara diskresi sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lain, koreksi atas diskresi, pihak yang diberikan wewenang untuk mengawasi diskresi sub sistem SPP, serta bentuk pengujian apabila ada dugaan penyalahgunaan wewenang diskresi tersebut.

Sejumlah hal di atas diungkap dalam ujian terbuka Sidang Promosi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) yang menghadirkan promovendus Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data I Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Rudi Pradisetia Sudirdja. Dalam ujian terbuka tersebut, Rudi berhasil mempertahankan disertasinya yang diberi judul “Diskresi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Antara Kepentinggan Hukum dan Kepentingan Umum”.

“Dalam KUHAP juga belum ada pengaturan yang jelas mengenai diskresi jaksa. Padahal, banyak negara memberikan perhatian yang lebih terhadap diskresi jaksa mengingat posisi jaksa sebagai pemegang kendali penanganan perkara pidana (dominus litis),” ujar Rudi di hadapan Majelis Penguji pada, Jumat (28/7), di FHUI.

Menurut Rudi, diskresi dalam hukum pidana terkait dengan masalah hak asasi manusia dan hanya dapat dilakukan jika diberikan kewenangan oleh undang-undang. Esensi diskresi terletak pada kebebasan jaksa dalam menilai dan menerapkan kewenangan yang dimiliki. Di Indonesia, diskresi jaksa ditemukan pada setiap tahapan sistem peradilan pidana, tetapi hanya didasarkan pada aspek kepentingan hukum dan belum mencakup aspek kepentingan umum. Pelaksanaan diskresi jaksa juga dibatasi oleh prinsip kesatuan komando di lembaga kejaksaan.

Dalam penelitiannya, Rudi menemukan mayoritas responden jaksa di Indonesia jarang menerapkan diskresi karena birokrasi yang rumit. ”Mereka setuju bahwa jaksa harus memiliki independensi dan akuntabilitas yang lebih kuat,” ujar peraih predikat Prima Adhyaksa pada Pendidikan Pembentukan Jaksa Tahun 2016 tersebut.

Dalam disertasinya Rudi menawarkan pendekatan baru bagi jaksa dalam mengambil keputusan, yakni pendekatan the operational efficiency model yang menekankan efisiensi sistem peradilan pidana dengan mempertimbangkan aspek kepentingan umum. Disertasi ini juga menawarkan konsep penuntutan yang menggabungkan asas legalitas dengan asas oportunitas, serta mempertegas posisi jaksa sebagai pengendali perkara dan menjaga independensinya.

Rudi juga mengusulkan konsep diskresi jaksa dalam sistem peradilan pidana, termasuk prinsip-prinsip diskresi, syarat-syarat diskresi jaksa, alternatif penyelesaian perkara oleh jaksa, dan pemaknaan ulang terhadap makna Pasal 139 KUHAP yang mencakup kepentingan umum.

Keberhasilan Rudi meraih gelar Doktor pada FHUI menuai pujian dari senior dan rekan seprofesi di Korps Adhyaksa. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Manthovani dalam kesempatannya menyampaikan ucapan selamat kepada Rudi. “Saya mengucapkan selamat kepada Rudi Pradisetia yang telah menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia,” ujar Reda.

Reda mengungkap bahwa Rudi adalah lulusan ketiga Program Doktoral FHUI yang saat ini tengah aktif berprofesi sebagai jaksa. Sebelum Rudi, terdapat Reda Manthovani dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Narendra Jatna yang telah terlebih dahulu meraih gelar Doktor dari FHUI.

Narendra Jatna yang juga merupakan Penguji Eksternal dalam ujian terbuka kali ini dalam kesempatannya mengungkap hal unik tentang keberhasilan Rudi dalam menempuh Pendidikan Doktoral di FHUI. “Apa yang dilakukan promovendus mematahkan mitos bahwa Jaksa kalau menempuh Pendidikan S3 tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktunya. Karena itu ini sesuatu yang luar biasa,” tutup Narendra. 

  • 0 Comments

 Depok, 28 Juli 2023 – Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia kembali menyelenggarakan sidang terbuka promosi doktor di Balai Sidang Djoko Soetono, Kampus FHUI. Promovendus, Rudi berhasil mendapatkan gelar doktor dengan mempertahankan disertasinya yang berjudul “Diskresi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Antara Kepentingan Hukum dan Kepentingan Umum”



    


Dalam disertasinya, Rudi menjelaskan diskresi jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. KUHAP belum mengatur diskresi secara jelas. Konsep diskresi baru ditemukan dalam hukum administrasi, tetapi apakah konsep ini dapat diterapkan dalam hukum pidana dan bagaimana pengaturan diskresi jaksa dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji konsep penuntutan yang memungkinkan digunakannya diskresi jaksa untuk kepentingan hukum dan kepentingan umum, sekaligus memformulasikan konsep diskresi jaksa yang ideal dalam SPP Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengkaji aturan hukum, prinsip, konsep, teori, dan masalah hukum terkait, dan metode kuantitatif dalam pengumpulan pandangan jaksa tentang diskresi dengan teknik survei.

Hasil penelitian ini menemukan pendekatan baru bagi jaksa dalam mengambil keputusan, yakni pendekatan the operational efficiency model, yang menekankan efisiensi sistem peradilan pidana dengan mempertimbangkan aspek kepentingan umum. Penelitian ini juga menawarkan konsep penuntutan yang menggabungkan asas legalitas dengan asas oportunitas, serta mempertegas posisi jaksa sebagai pengendali perkara dan menjaga independensinya. Penelitian ini juga mengusulkan konsep diskresi jaksa dalam sistem peradilan pidana, termasuk prinsip-prinsip diskresi, syarat-syarat diskresi jaksa, alternatif penyelesaian perkara oleh jaksa, dan pemaknaan ulang terhadap makna Pasal 139 KUHAP yang mencakup kepentingan umum.

Sidang ini diketuai oleh Wakil Dekan I FHUI, Prof. M. R. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D dengan anggota terdiri atas: Promotor, Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. Ko-Promotor Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. dan anggota penguji Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., MA. Ph.D., Dr. Surastini Fitriasih, S.H.. M.H., Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., Dr. Narendra Jatna, S.H., LLM., Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum., Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CfrA.

Setelah memaparkan disertasinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dewan penguji, Rudi berhasil ditetapkan sebagai Doktor Ilmu Hukum dengan meraih predikat Cumlaude.

Dr. Rudi Pradisetia adalah Doktor ke 307 yang dihasilkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, merupakan Doktor ke 11 yang lulus di tahun 2023 dan Doktor ke 272 yang lulus setelah Program Pascasarjana diselenggarakan langsung oleh FHUI. (Humas/aniapr)

  • 0 Comments

Rudi Pradisetia Sudirdja, Topo Santoso, Febby Mutiara Nelson. Journal of Namibian Studies, Vol. 33, 2023, hlm. 532–548.

Abstract

The independence of the prosecution is a universal principle within the framework of realizing a just and impartial criminal justice system. The European Status of Justice states that the government should establish measures to guarantee the independence of the prosecutorial power. Prosecutors are required to submit to legal authority and not to political power. Therefore, this study aims to examine the practice of making prosecution decisions in the Indonesian Prosecutor’s Office. The qualitative study method was adopted with normative law, and data were collected through document study and interviews with Attorney officials.

The results showed that the new prosecution independence arrangements aim to protect the Attorney General’s institution from the influence or intervention of other powers. However, prosecutors did not yet have individual independence in their status as judicial officials (magistrates). This is in contrast to the practice in European countries, such as the Netherlands, which guarantee institutional and individual independence. Due to the influence of the military in the Indonesian Attorney General’s office and a translation error, "een en ondeelbaar", which should be a legal standing, was mistranslated into the principle of command unity. Therefore, in making decisions/actions, prosecutors should report and seek approval from their superiors.

Keywords: Prosecutor, Independence of Prosecution, Unity of Command.


Baca artikel lengkap di Journal of Namibian Studies →

  • 0 Comments

Rudi Pradisetia Sudirdja. The Prosecutor Law Review, Vol. 1 No. 1, April 2023, hlm. 38–65. DOI: 10.64843/prolev.v1i1.2

Abstrak

Tulisan ini merupakan refleksi filosofis atas karya sastra Les Misérables ciptaan Viktor Hugo dan gagasan hati nurani Jaksa Agung Burhanuddin. Sebagai orang yang belajar hukum, Hugo mampu menampilkan aliran-aliran filsafat hukum dalam setiap kejadian dalam karya sastranya, khususnya aliran positivisme hukum dan hukum alam. Artikel ini melakukan refleksi kritis atas aliran positivisme hukum, mengkaji apakah aliran hukum alam masih relevan, serta mengkaji hubungan antaraliran tersebut. Dalam konteks Indonesia, dikaji pula gagasan penuntutan berdasarkan hati nurani Jaksa Agung Burhanuddin dalam perspektif filsafat hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan refleksi filosofis yang bersifat kritis dan argumentatif.

Hasilnya menunjukkan aliran positivisme hukum telah berusaha mengejar kepastian hukum tanpa menimbang kemanusiaan, yang membuat cara pandang penegak hukum sangat legalistik dan formalistik. Di sisi lain, sebenarnya aliran hukum alam tidak selalu tertinggal zaman karena sejatinya hukum alam adalah hukum yang abadi, sehingga ia berlaku pada siapa pun, dalam kondisi apa pun, di mana pun dan kapan pun. Aliran hukum alam dapat berkolaborasi dengan aliran positivisme hukum dalam rangka mengubah perilaku seseorang (hukum alam yang bersumber dari Tuhan), dan sebagai dasar untuk membentuk hukum positif yang universal dan dapat diterima oleh akal sehat (hukum alam yang bersumber dari rasio manusia). Terakhir, gagasan penuntutan berdasarkan hati nurani Jaksa Agung Burhanuddin merupakan respons atas hukum acara pidana Indonesia yang hanya mengakomodir aspek legalitas (aliran positivisme hukum) tanpa menimbang aspek moralitas sebagai inti ajaran hukum alam.

Kata kunci: Filsafat Hukum; Les Misérables; Jaksa Agung; Hati Nurani.


Baca artikel lengkap di The Prosecutor Law Review →

  • 0 Comments

About Me

Foto saya
Rudi Pradisetia Sudirdja
Benar-benar mendalami suatu bidang ilmu adalah ongkos (meraih) semua yg berharga dan tangga mencapai semua yang tinggi.
Lihat profil lengkapku

Follow Us

  • instagram
  • facebook
  • twitter

recent posts

Labels

Artikel Pribadi Artikel Tokoh Islam Kabar Hukum Karya Ilmiah Makalah Materi Kuliah Presentasi Soal Ujian

Arsip

  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010

Ikuti Saya

Instagram LinkedIn X / Twitter Facebook

instagram

Copyright 2024 Rudi Pradisetia Sudirdja Template Created By : ThemeXpose . All Rights Reserved.

Back to top