RPS

Pukul 22.00 malam, ponsel saya dipenuhi notifikasi. Grup WhatsApp alumni Universitas Pasundan ramai dengan satu kabar duka:

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un, tos ngantunkeun Prof. Dr. Subarsyah di RS Salamun sekitar jam 22.00. Mugia almarhum ditampi iman Islamna.”

Berita itu membuat saya terdiam sejenak.
Prof. T. Subarsyah Sumadikara, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang dikenal hangat, bersahaja, dan dekat dengan mahasiswa, kini telah berpulang ke pangkuan Ilahi.

---

Perkenalan 

Saya menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pasundan—tempat pertama kali saya mengenal Prof. T. Subarsyah Sumadikara. “Kang Prof,” begitu saya biasa memanggil beliau, adalah guru mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum, salah satu mata kuliah wajib sebelum kami  menulis skripsi.

Kedekatan saya dengan beliau terjalin ketika beliau menjabat sebagai Wakil Rektor II Universitas Pasundan. Waktu itu, saya aktif di organisasi mahasiswa dan cukup sering berdiskusi dengan beliau dalam penyelenggaraan kegiatan kampus.

Dalam setiap pertemuan, saya selalu melihat beliau sebagai sosok dosen yang terbuka. Beliau tidak pernah memandang mahasiswa sebagai pihak yang berseberangan dengan kebijakan kampus, melainkan sebagai mitra dialog yang perlu didengar dan dibimbing.

Gaya kepemimpinannya selalu merangkul dan berorientasi pada solusi. Ia dikenal sebagai pejabat yang mendukung berbagai kegiatan positif mahasiswa, baik secara moril maupun materil.

Pemikir yang Metodologis

Sebagai akademisi, Kang Prof dikenal sangat kuat dalam bidang metodologi penelitian hukum. Beliau sering mengingatkan,

“Mahasiswa hukum itu harus tahu cara berpikir, bukan hanya apa yang harus dipikirkan.”

Bagi beliau, hukum bukan hanya soal menghafal pasal, tetapi tentang bagaimana cara berpikir secara logis dan teratur. Metodologi, menurutnya, bukan teori yang rumit, melainkan panduan untuk berpikir benar dan menemukan kebenaran ilmiah.

Dalam setiap perkuliahan, beliau menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Beliau ingin mahasiswa memahami bahwa berpikir ilmiah berarti berpikir rasional, sistematis, dan kritis.

Beliau juga selalu mengingatkan, hukum tidak bisa hanya dilihat dari isi aturan (das sollen), tetapi juga dari bagaimana aturan itu diterapkan dalam kehidupan nyata (das sein). Bagi beliau, penelitian hukum bukan berhenti pada pertanyaan “apa bunyi undang-undang”, tetapi juga mencari tahu “mengapa aturan itu dibuat” dan “bagaimana aturan itu bekerja di masyarakat.”

Pecinta Budaya Sunda

Sebagai Ketua Bidang Politik dan Hukum Paguyuban Pasundan, kecintaan Prof. Subarsah terhadap budaya Sunda sudah tidak perlu diragukan. Dalam banyak kesempatan, beliau selalu menyisipkan nilai-nilai kesundaan dalam pidato, kuliah, maupun perbincangan santai.

Menurut beliau, budaya Sunda mengajarkan silih asih, silih asah, silih asuh—nilai yang sama pentingnya dengan etika akademik. Seorang intelektual sejati, katanya, harus tetap ngajenan batur (menghargai sesama), rendah hati, dan tidak kehilangan jati diri budaya.

Cara beliau membawa nilai-nilai budaya ke dalam ruang akademik membuat suasana kampus Universitas Pasundan terasa istimewa: ilmiah, tetapi tetap membumi.

---

Senang Memotivasi

Hal yang paling berkesan dari beliau adalah semangatnya dalam memotivasi mahasiswa. Ia percaya setiap mahasiswa memiliki potensi—hanya butuh sedikit dorongan dan keyakinan.

Beliau sering berkata, “Kamu bisa. Yang penting niatnya benar, caranya juga benar.”

Hingga setelah saya lulus, komunikasi kami tidak pernah  putus. Beliau kerap menanyakan kabar dan memberikan semangat agar saya terus melanjutkan pendidikan. Dalam berbagai kesempatan, beliau bertanya dengan nada akrab khas Sunda, “Tos dugimana disertasi?”

Bahkan setelah saya menyelesaikan studi S3, beliau sempat mengirim pesan:

“Kedah, bahkan kudu janten Guru Besar di UNPAS (mun teu ku urang kusaha deui).”

 Saya tersenyum membaca pesan itu dan membalas, “Amin ya rabbal ‘alamin, hatur nuhun pidato­na, Kang Prof.”

✍️ Ditulis oleh: Prof. Reda Manthovani & Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja.

 Dalam dunia hukum pidana, asas-asas hukum ibarat fondasi rumah yang menopang seluruh bangunan sistem hukum. Itulah yang menjadi alasan utama kami menyusun buku ini—agar setiap aparat penegak hukum, mahasiswa, dan pembelajar hukum dapat memahami dengan utuh fondasi KUHP Nasional yang baru.

Buku ini mencoba menjembatani antara teori dan praktik. Tidak hanya memuat uraian akademik (teori-teori), tetapi juga disertai ilustrasi kasus agar lebih mudah dicerna. Kami menulisnya dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami, namun tetap menjaga bobot ilmiahnya. Sebab kami percaya, ilmu hukum yang baik adalah yang bisa dimengerti termasuk oleh masyarakat awam sekalipun. 

Kami tidak ingin menyebut buku ini sebagai yang terbaik, tapi kami berusaha menjadikannya sebagai salah satu referensi paling praktis dan aplikatif yang bisa digunakan oleh aparat penegak hukum, akademisi dan para mahasiswa. Harapannya, buku ini bisa menjadi bekal yang berguna, baik di ruang sidang, ruang kuliah, maupun ruang kerja.

Jika Anda sedang mencari buku hukum pidana yang tidak hanya menjelaskan “apa asas itu”, tapi juga “mengapa asas itu penting” dan “bagaimana asas itu diterapkan”, buku ini mungkin bisa menjadi teman bacaan Anda.

✍️ Karya: Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja

Dalam lanskap hukum acara pidana Indonesia, buku-buku teks yang ada selama ini cenderung lebih banyak membahas peran pengadilan, buku Jaksa dan Hukum Acara Pidana hadir menawarkan perspektif tentang posisi strategis jaksa dalam hukum acara pidana. Ditulis oleh seorang jaksa yang juga akademisi, buku ini menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik secara menyeluruh, menjadikannya referensi penting bagi para penegak hukum, akademisi, dan mahasiswa.

Buku ini tidak hanya membahas peran jaksa dalam proses penuntutan, namun juga mengupas tanggung jawab jaksa dari tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga purna-adjudikasi. Di dalamnya, penulis menjelaskan bahwa jaksa adalah aktor sentral dalam sistem peradilan pidana, sekaligus pelindung hak asasi manusia. Tak hanya mengandalkan kajian doktrinal, penulis memperkaya buku ini dengan sejarah profesi jaksa dari berbagai sistem hukum, disertai analisis terhadap asas-asas penting dalam hukum acara pidana.

Yang membedakan buku ini adalah penguatan terhadap tiga fungsi utama jaksa: Magistraat (penegak hukum dan penjaga konstitusi), Openbaar Ministerie (wakil negara untuk kepentingan umum), dan Officier van Justitie (pengelola manajerial proses peradilan). Ketiga fungsi ini dijabarkan secara runtut dan aplikatif. Lebih jauh, buku ini juga memuat ilustrasi kasus dan pendekatan praktis yang memperkaya pemahaman pembaca.

Tidak heran jika buku ini mendapatkan apresiasi dari para pakar, termasuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI). Mereka sepakat bahwa buku ini membuka cakrawala baru tentang bagaimana peran jaksa dipahami dalam sistem hukum di Indonesia. 

Buku ini layak menjadi bacaan wajib bagi siapa pun yang ingin memahami bagaimana hukum acara pidana seharusnya berjalan: tidak sekadar prosedural, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kepastian,  kemanfaatan dan keadilan.

Tulisan ini pertama kali diterbitkan di Hukumonline dengan judul "Memahami Lebih Dalam Strategi Lolos Menjadi Jaksa", dan dapat diakses melalui tautan berikut:
👉 https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-lebih-dalam-strategi-lolos-menjadi-jaksa-lt64d9acc8ac069/

Buku ini menjadi sumber informasi yang kaya dan mendalam bagi pembaca yang kendak bergabung menjadi insan Adhyaksa.

 

Jaksa memiliki peran penting dan strategis dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai penopang pilar demokrasi, profesi jaksa memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip due process of law dan dan standar perlindungan hak asasi manusia. Jaksa juga memiliki peran sebagai pengendali perkara (dominus litis), yang mempunyai tugas mulia menjaga konstitusi dan melindungi Masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, profesi jaksa harus diisi oleh putra putri terbaik bangsa yang memiliki komitmen tinggi terhadap keadilan dan nilai integritas. Mereka juga harus berasal dari individu-individu yang profesional, memiliki pengetahuan yang mendalam di bidang hukum, dan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ini semua menjadi prasyarat karena Jaksa memiliki tugas berat sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan dan penjaga hak-hak negara.

Bagi yang bercita-cita menjadi Jaksa, mengikuti seleksi dan lolos menjadi jaksa merupakan suatu kebanggaan. Lewat mekanisme seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan, dilakukan proses untuk menyaring sumber daya manusia terbaik untuk menjadi bagian dari Korps Adhyaksa.

Lewat buku ini, Rudi Pradisetia Sudirdja, memberikan gambaran dan panduan tentang profesi Jaksa dan tata cara untuk menjadi seorang Jaksa. Dengan prasyarat dan mekanisme seleksi yang harus dilalui CPNS Kejaksaan, penulis mengarahkan pembaca untuk mempersiapkan diri lebih baik demi meningkatkan peluang untuk lolos dalam seleksi menjadi Jaksa.

Materi seperti pengertian dan Sejarah, organisasi profesi, etika profesi, tugas dan kewenangan, kualifikasi, persyaratan, proses seleksi, dan penjelasan tentang materi tes, digambarkan dalam buku Menjadi Jaksa ini. Sebagai salah satu lulusan terbaik Pendidikan Pembentukan Jaksa, penulis juga berbagi pengalaman dan tips dalam menghadapi rangkaian tes seperti, tes kompetensi dasar, tes kompetensi bidang, tes Kesehatan, tes psikologi, serta tes wawancara.

Bagian awal Penulis menjelaskan mengenai apa itu Kejaksaan. Gambaran tentang lembaga, profesi, tugas, dan wewenang Jaksa. Deskripsi tentang lembaga kejaksaan, struktur organisasi, makna lambang, organisasi profesi nasional maupun internasional menjadi substansi bagian ini. Pembaca dapat memahami secara utuh profesi jaksa lewat deskripsi penulis di bagian ini.

Bagian berikutnya. Pembaca diarahkan untuk memahami tata cara menjadi seorang Jaksa. Proses menuju tahapan seleksi, pelatihan dan Pendidikan, serta pengangkatan menjadi seorang Jaksa professional. Selanjutnya pembaca diberikan gambaran tentang tips untuk menghadapi seleksi: kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Dan terakhir, ditutup dengan kesimpulan.

Rudi Pradisetia Sudirdja lewat buku ini berupaya untuk membuka jalan dan menunjukkan arah untuk menyelami seluk beluk profesi Jaksa di Indonesia. Dengan membaca buku ini, diharapkan menjadi sumber informasi yang kaya dan mendalam bagi pembaca yang kendak bergabung menjadi insan Adhyaksa.

Selamat membaca.

 

Artikel ini pertama kali dimuat di Hukumonline dengan judul "Membaca KUHP Nasional dengan Pendekatan Socio-Legal", dan dapat diakses melalui tautan berikut:
https://www.hukumonline.com/berita/a/membaca-kuhp-nasional-dengan-pendekatan-socio-legal-lt6702c39d3c950/

Membaca KUHP Nasional melalui pendekatan socio-legal mampu membantu memahami norma tidak hanya secara tekstual, tetapi juga kontekstual. Dengan memahami konteks sosial, budaya, dan realitas yang ada, pendekatan ini memastikan keputusan yang diambil tidak hanya memperhitungkan aspek kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan, sehingga mampu melahirkan proses penegakan hukum yang berkeadilan.

Pada Selasa-Jumat, 10-13 September 2024, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) bersama Asosiasi Studi Sosio-legal Indonesia (ASSLESI) menyelenggarakan Training on Socio-legal Approach in Criminal Law. Pelatihan ini diikuti oleh pengajar hukum pidana dan aparat penegak hukum. Salah satu tujuan training memahami KUHP Nasional dengan pendekatan socio-legal. Tulisan ini lahir dari hasil diskusi dan refleksi selama pelatihan, yang menawarkan perspektif memahami KUHP Nasional melalui pendekatan socio-legal.

Istilah Socio-Legal

Socio-legal merupakan istilah yang pertama kali dipopulerkan di Inggris, merujuk pada pendekatan interdisipliner dalam memahami hukum. Studi ini berkembang dari kebutuhan sekolah-sekolah hukum di Inggris untuk mengintegrasikan kajian interdisipliner dalam ilmu hukum. Di Amerika, pendekatan serupa dikenal dengan istilah “law and society”. Sementara di Indonesia, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, digunakan istilah “hukum dan masyarakat”.

Secara etimologis, socio-legal adalah pendekatan interdisipliner yang tidak hanya melihat hukum dari kacamata hukum semata, tetapi juga melalui perspektif ilmu lain. Menurut Banakar, socio-legal merupakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan studi hukum dengan ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu politik, untuk memahami bagaimana hukum diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Esensi pendekatan socio-legal melihat interaksi hubungan hukum dan masyarakat serta bagaimana hukum dipraktikkan, diterima, atau diubah oleh dinamika sosial dan politik yang ada.

Penelitian Hukum

Secara epistemologi, ilmu hukum terdiri dari dua kamar. Pertama, hukum dalam arti dogma atau yang biasa disebut law in the books. Kedua, hukum dalam arti kenyataan atau law in action. Hukum dalam arti norma berfokus pada nilai-nilai, asas-asas, hingga ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, hukum dalam arti kenyataan melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dan bekerja dalam masyarakat.

Melihat epistemologi ilmu hukum di atas, pada umumnya metode penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi dua. Pertama, metode penelitian doktrinal yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif (black-letter approach). Kedua, metode penelitian non-doktrinal yang biasa disebut penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif berfokus pada kamar pertama yaitu hukum sebagai dogma. Sedangkan penelitian hukum empiris meneliti hukum dalam kamar kedua yaitu hukum dalam kenyataan (law in action).

Namun, dimungkinkan penggabungan kedua metode di atas. Hal ini dilakukan guna menjawab kompleksitas masalah hukum, sehingga kemudian muncul istilah penelitian hukum “yuridis-empiris”. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis-empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum sekaligus melihat efektivitas pelaksanaan hukum di masyarakat.

Lalu, apa yang membedakan pendekatan socio-legal dengan ketiga metode penelitian hukum di atas, baik itu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, maupun kombinasi keduanya? Dalam pelatihan tersebut, ditekankan bahwa ciri utama dari pendekatan socio-legal adalah pendekatan interdisipliner. Ini berarti, permasalahan hukum, baik dalam konteks normatif maupun empiris, dikaji tidak hanya dari sudut pandang hukum semata, tetapi juga dari perspektif disiplin ilmu sosial yang lain seperti sosiologi, antropologi, psikologi dan sebagainya.

Mencermati uraian di atas, menurut penulis, pendekatan socio-legal dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk. Pertama, penelitian hukum normatif yang digabungkan dengan pendekatan dari ilmu lain dapat dianggap sebagai penelitian socio-legal. Kedua, penelitian hukum empiris yang disertai dengan pendekatan dari ilmu lain juga masuk dalam kategori penelitian socio-legal. Ketiga, kombinasi penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan ilmu lain juga merupakan pendekatan socio-legal. Dengan demikian, ciri utama yang membuat suatu penelitian disebut socio-legal adalah kemampuannya menjawab dan menjelaskan berbagai persoalan hukum melalui pendekatan teoretis dan metodologis yang interdisipliner.

Penting bagi Akademisi

Bagi akademisi dan peneliti, pendekatan socio-legal sangat penting untuk menghasilkan analisis dan rekomendasi yang komprehensif. Dalam penelitian socio-legal, rumusan penelitian yang diajukan tetap berada di bidang hukum, namun analisis dan jawaban atas permasalahan hukum tersebut dilakukan dengan pendekatan interdisipliner, melibatkan disiplin ilmu sosial lainnya.

Oleh karena itu, dalam penelitian hukum yang menggunakan pendekatan socio-legal, sering digunakan “bridging concepts” sebagai jembatan antara teori hukum dan teori ilmu sosial. Bridging concepts yang biasa digunakan mencakup rule of law, hak asasi manusia, demokrasi, gender, dan lain-lain. Penelitian dengan pendekatan socio-legal cenderung menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif. Hal ini dikarenakan analisis yang dilakukan melibatkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu, bukan hanya kacamata hukum semata.

Untuk Jaksa dan Hakim

Para penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim yang menyandang status Magistraat (pelaksana kekuasaan kehakiman), dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya berpedoman pada norma hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan norma-norma lain, termasuk nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Misalnya, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan seorang hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sejalan dengan itu, Pasal 8 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan menegaskan bahwa jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani, dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, sambil senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Bagi penegak hukum, pendekatan socio-legal membuat cara pandang menjadi lebih luas. Pendekatan ini tidak hanya melihat teks hukum yang formal, tetapi juga konteks ketika hukum tersebut diterapkan. Menurut Wheeler dan Thomas, studi socio-legal adalah pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata ‘socio’ dalam socio-legal studies merepresentasikan keterkaitan antara hukum dan konteks di mana hukum tersebut berada (an interface with a context within which law exists).

embaca KUHP Nasional

Pendekatan socio-legal dapat diterapkan dalam membaca KUHP Nasional 2023. Pendekatan ini menekankan bahwa pembacaan atas norma hukum tidak hanya sebatas memahami teks hukum secara letterlijk—yaitu terpaku pada apa yang tertulis dalam teks—melainkan juga perlu memahami konteks waktu, tempat, dan situasi yang menyertainya.

Memahami konteks sangat penting karena hukum pidana bertujuan untuk mencari kebenaran material. Menurut Jaksa Agung R. Soeprapto dalam artikelnya ‘Kesesatan Hakim’ (Rechterlijke Dwaling), seorang hakim bertugas menemukan kebenaran sejati dalam kasus-kasus yang dihadapinya. Konsep kebenaran sejati ini berbeda dari kebenaran formal, yang seringkali hanya bergantung pada bukti-bukti yang ada tanpa mempertimbangkan keseluruhan konteks dan realitas di lapangan.

Dalam KUHP Nasional, pendekatan socio-legal dapat digunakan untuk membaca asas hukum pidana, penerapan unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, hingga persoalan pidana dan pemidanaan.

Sebagai contoh, pengaturan asas legalitas dalam KUHP Nasional yang mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Menurut Eugen Ehrlich, living law adalah hukum yang berlaku dan diikuti oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tidak tertulis dalam peraturan negara atau undang-undang. Living law lebih luas dari sekadar hukum adat, karena mencakup hukum kebiasaan, hukum agama, dan nilai-nilai lainnya.

Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional mengatur bahwa konsep living law berlaku di wilayah tempat hukum tersebut diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan KUHP Nasional dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat internasional. Lalu, di mana peran pendekatan socio-legal dalam membaca asas legalitas ini? Perannya adalah membantu memahami living law melalui pendekatan interdisipliner, seperti melalui ilmu sosiologi atau ilmu antropologi, sehingga pemahaman terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi lebih tepat.

Selanjutnya, dalam membaca “tindak pidana”. Pasal 12 ayat (2) KUHP Nasional menegaskan bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana jika bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa setiap perbuatan dianggap melawan hukum kecuali terdapat alasan pembenar. Menurut Pasal 35 KUHP Nasional, ketiadaan sifat melawan hukum dalam tindak pidana merupakan alasan pembenar.

Menurut penulis, ketentuan ini mengakui eksistensi ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif. Artinya, meskipun suatu perbuatan memenuhi rumusan tindak pidana, jika tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), maka perbuatan tersebut dapat dikecualikan dari pemidanaan. Mahkamah Agung mengakui eksistensi ajaran ini dalam beberapa putusannya, salah satunya Putusan MA Nomor: 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966.

Dalam konteks ini, pendekatan socio-legal memiliki peran penting dalam mengkonstruksikan sejauh mana hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dalam hukum pidana, sehingga menghapus sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana.

Selanjutnya, dalam melihat aspek pertanggungjawaban pidana, pendekatan socio-legal memiliki peran penting. Sebagai contoh, penerapan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional tentang penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, yang menyebutkan bahwa mereka dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan. Untuk menentukan derajat disabilitas, tentu diperlukan bantuan dari cabang ilmu lain, seperti psikologi atau psikiatri.

Terakhir, dalam konteks pidana dan pemidanaan, KUHP Nasional telah mengatur pedoman pemidanaan (guideline of sentencing) yang tertuang dalam Pasal 54 ayat (1). Dalam pemidanaan, wajib dipertimbangkan beberapa faktor, seperti bentuk kesalahan, motif, cara melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap korban dan pelaku, riwayat hidup, keadaan sosial-ekonomi pelaku, hingga nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut penulis, faktor-faktor ini dapat dibagi dua: aspek hukum (Pasal 54 ayat (1) huruf a-e) dan aspek non-hukum (Pasal 54 ayat (1) huruf f-k). Tentunya, untuk mempertimbangkan faktor-faktor di atas, jaksa dan hakim tidak hanya bertumpu pada kacamata hukum an sich, melainkan membutuhkan alat bantu dari disiplin ilmu sosial lainnya.

Pada akhirnya, membaca KUHP Nasional melalui pendekatan socio-legal mampu membantu memahami norma tidak hanya secara tekstual, tetapi juga kontekstual. Dengan memahami konteks sosial, budaya, dan realitas yang ada, pendekatan ini memastikan keputusan yang diambil tidak hanya memperhitungkan aspek kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan, sehingga mampu melahirkan proses penegakan hukum yang berkeadilan.

*) Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja, Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Kejaksaan Agung dan Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI)

 

Artikel ini pertama kali dimuat di Hukumonline dengan judul "PERSAJA dan Supremasi Hukum Indonesia", dan dapat diakses melalui tautan berikut: https://www.hukumonline.com/berita/a/persaja-dan-supremasi-hukum-indonesia-lt66390951b9106/

Profesi jaksa memainkan peran sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir setiap peradaban manusia—sejak zaman kuno hingga modern—mengenal peran jaksa. Kehadiran Delatores di Romawi, Procureur Du Roi/King’s men di Eropa, dan Adhyaksa di Nusantara menandakan pergeseran model penuntutan pribadi (private prosecution) ke penuntutan publik (public prosecution). Jaksa menerima peran besar sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan di pengadilan.

Di Indonesia, eksistensi jaksa sebagai bagian dari negara telah ada sejak masa kerajaan, penjajahan, hingga pascakemerdekaan. Jaksa adalah sebutan untuk petugas penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Secara etimologis, kata jaksa sendiri berasal dari Bahasa Sansekerta dhyaksa atau adhyaksa. Peneliti Belanda W.F. Stutterheim menyebut dhyaksa adalah pejabat negara pelaksana fungsi peradilan masa Prabu Hayam Wuruk berkuasa di Kerajaan Majapahit (1350-1389 M).

Dalam bahasa inggris, jaksa lazim disebut dengan istilah prosecutor. Secara etimologis, prosecutor berasal dari kata prosecute yang berarti menuntut. Prosecutor sendiri berarti orang yang melakukan penuntutan. Cambridge Dictionary mengartikan prosecutor sebagai “a legal official who accuses someone of committing a crime, especially in a law court”. Sementara itu, hukum positif Indonesia (UU Kejaksaan Republik Indonesia), mendefinisikan jaksa sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.

Sebagai sebuah profesi, para jaksa memiliki organisasi profesi baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam lingkup nasional, Jaksa memiliki organisasi profesi yang bernama Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA). Organisasi ini beberapa kali berubah nama dari PERSAJA menjadi PJI lalu kembali menjadi PERSAJA.

PERSAJA

PERSAJA adalah satu-satunya perkumpulan profesi jaksa yang berbadan hukum. Landasannya keilmuan dalam memperjuangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Misinya antara lain terlibat aktif dalam aspek kemasyarakatan demi suksesnya pembangunan. PERSAJA juga mendorong peran jaksa sebagai profesi yang diakui dalam pergaulan internasional. Peran itu baik dalam tataran pemerintahan maupun organisasi profesi.

Keberadaan organisasi ini pada mulanya diyakini dibentuk oleh para jaksa senior dalam musyawarah tanggal 15 Juni 1993. Namun, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Persatuan Jaksa Indonesia tanggal 20 Juni 2022 merevisi catatan sejarah itu. Keberadaan PERSAJA diyakini sudah ada sejak tahun 1951. Jaksa Agung R. Soeprapto saat itu sudah membentuk organisasi para jaksa di Indonesia dengan nama Persatuan Djaksa-Djaksa Seluruh Indonesia (PERSADJA) tanggal 6 Mei 1951.

Dua poin penting keputusan Munaslub Persatuan Jaksa Indonesia tahun 2022 adalah mengubah kembali nama PJI menjadi PERSAJA dan merevisi hari lahir PERSAJA dari 15 Juni 1993 menjadi 6 Mei 1951. Perubahan nama tersebut tidak lepas dari masukan Jaksa Agung Burhanuddin. Kiprah PERSAJA diakuinya banyak mendukung kebijakan lembaga kejaksaan di tengah instabilitas situasi politik masa itu. Perubahan nama juga diharapkan menggali landasan nilai-nilai luhur, historis, dan filosofis sekaligus penghargaan kepada para senior pendahulu.

Secara historis, pembentukan PERSAJA memiliki beberapa tujuan. Pertama, ikut membela dan menyempurnakan kemerdekaan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Kondisi politik dan sosial yang belum stabil masa itu mendorong para jaksa untuk bersatu.Mereka berupaya ikut mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan prinsip-prinsip negara hukum. Hukum harus menjadi penuntun utama dalam menjalankan pemerintahan dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan PERSAJA penting sebagai landasan yang kokoh bagi sistem hukum dan tatanan sosial di Indonesia.

Kedua, PERSAJA memajukan dan menyempurnakan nilai-nilai pribadi para anggotanya sesuai dengan martabat profesi sebagai jaksa. PERSAJA bahkan bertekad memperjuangkan seluruh rakyat Indonesia, terutama kehidupan layak bagi para buruh serta anggota PERSAJA itu sendiri. Hal ini mencerminkan komitmen organisasi yang tidak hanya menjaga kehormatan dan kesejahteraan anggotanya.PERSAJAberkontribusi dalam pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat Indonesia secara luas.

PERSAJA menetapkan serangkaian langkah konkret untuk mencapai dua tujuan mulia tadi. Pertama, fokus mengembangkan ilmu pengetahuan bagi anggotanya—terutama dalam bidang hukum—untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman mereka dalam menjalankan tugas sebagai jaksa. Kedua, berupaya untuk memperkuat posisinya dalam memperjuangkan keadilan dan kepentingan anggotanya. Langkah ini diupayakan dengan memperkuat persatuan di antara jaksa serta menjalin kerja sama dengan organisasi lain.Berbagai media—seperti majalah dan brosur—digunakan untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran anggota tentang isu-isu hukum yang relevan dengan profesi dan perjuangan mereka.

Kiprah

PERSAJA telah banyak menorehkan catatan sejarah untuk Indonesia.Kontribusinya signifikan dalam melindungi supremasi hukum di Indonesia. PERSAJA beberapa kali memberikan dukungan terbuka pada kepemimpinan Jaksa Agung R. Soeprapto yang menghadapi tekanan politik pada masanya. Ia dikenal sebagai Jaksa Agung karena keberaniannya mengusut kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi pada saat itu.Tentu saja hal itu sering kali menempatkannya dalam posisi yang sulit. Sebagai contoh, Jaksa Agung R. Soeprapto pernah menolak keinginan Perdana Menteri dan Presiden untuk menghentikan pengusutan kasus salah satu Menteri. Dengan gagah berani, ia menyatakan bahwa tugasnya di bidang judicial service, bukan civil service.

Tindakan ini mencerminkan komitmen PERSAJA untuk mempertahankan integritas dan kemandirian lembaga kejaksaan dari tekanan politik eksternal. PERSAJA ikut menegaskan pentingnya prinsip equality before the law dalam sistem hukum Indonesia. Sikap teguh PERSAJA saat itu membuktikan dirinya sebagai garda terdepan dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia.

Selanjutnya, PERSAJA telah menjadi salah satu kekuatan utama dalam memperjuangkan jaminan kesejahteraan bagi para jaksa di Indonesia. Pada bulan Juli 1951, PERSAJA menyerukan perlunya penyesuaian dan penghargaan terhadap gaji dan golongan para jaksa. Perjuangan mereka membuahkan hasil pada bulan Oktober 1955. Pemerintah mengabulkan permintaan tersebut dengan menempatkan kedudukan jaksa setara dengan kedudukan hakim.

Namun, semangat PERSAJA tidak berhenti di sana. Pada tahun 1956, mereka menolak rencana pemerintah yang ingin menempatkan Jaksa Agung di bawah Menteri Kehakiman. PERSAJA bersikeras bahwa kedudukan Jaksa Agung harus ditetapkan oleh Konstituante. Alasannya ialah mengingat pentingnya peran Jaksa Agung sebagai salah satu pilar negara. Perjuangan serta tekad PERSAJA juga menginspirasi pembentukan Ikatan Hakim di Surabaya dan Semarang tahun 1951 yang menjadi cikal bakal lahirnya Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

Menjaga Kepentingan Anggota

Sebagai satu-satunya wadah organisasi profesi Jaksa, PERSAJA bertujuan membela serta memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya dalam menjalankan tugas. Sejarah mencatat PERSAJA sebagai organisasi profesi beberapa kali turut terlibat aktif sebagai pihak di Mahkamah Konstitusi, baik sebagai pemohon maupun pihak terkait.

Persatuan Jaksa Indonesia tercatat pernah mengajukan permohonan uji materi terhadap beberapa undang-undang yang berpotensi mengkriminalisasi jaksa. Misalnya Pasal 99 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur sanksi pidana bagi penuntut umum atas kesalahan administrasi dalam penanganan perkara pidana. Mahkamah Konstitusi pun mengabulkan permohonan uji materi tersebut.

PERSAJA juga terlibat sebagai pihak terkait dalam pengujian undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa. Misalnya kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Dalam upaya ini, PERSAJA melibatkan ahli hukum untuk memperkuat argumentasi. Keterlibatan aktif PERSAJA telah membuktikan dirinya sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan anggotanya. Lebih dari itu,  PERSAJA ikut menjaga tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Tidak hanya membela kepentingan anggota, PERSAJA juga memainkan peran penting dalam menegakkan kode etik dan perilaku jaksa di Indonesia. Melalui partisipasi aktif dalam susunan Majelis Kode Perilaku (MKP)Jaksa, pengurus PERSAJA ikut memastikan bahwa standar etika dan perilaku dilaksanakan para jaksa di Indonesia.

Akhirnya, kita berharap PERSAJA dapat terus menjadi salah satu pilar utama penjaga supremasi hukum di Indonesia dengan mewujudkan para jaksa yang profesional, berintegritas, dan berhati nurani. Ini semua dapat dilakukan dengan memastikan kepatuhan para anggota terhadap nilai-nilai profesi jaksa yang terangkum dalam Tri Krama Adhyaksa: Satya, Adhi, Wicaksana. Dirgahayu Persatuan Jaksa Indonesia ke-73!

*)Dr.Rudi Pradisetia Sudirdja, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan anggota Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI).

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline.

Tulisan ini pertama kali dimuat di Hukumonline dengan judul "Teknik Pembuktian Ajaran Dualistis dalam KUHP Nasional", dan dapat diakses melalui tautan berikut: https://www.hukumonline.com/berita/a/teknik-pembuktian-ajaran-dualistis-dalam-kuhp-nasional-lt660ae780146f7/

Ajaran yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility). Setiap tahap pemeriksaan perkara pidana wajib membuktikan kesengajaan untuk mencegah pemidanaan terhadap perbuatan yang tidak sengaja.

“Bagaimana pun juga, kita tidak akan rela membebankan derita (sanksi pidana) pada orang lain, sekadar hanya orang itu melakukan tindak pidana, kecuali kita yakin bahwa ia memang dapat dipersalahkan karena tindakannya itu.”—Jan Remmelink (27 April 1922-15 May 2003).

Pengesahan UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan berarti terhadap sistem hukum pidana di Indonesia. Adopsi ajaran dualistis dalam KUHP Nasional mengakhiri perdebatan teoritis dalam literatur: apakah hukum pidana Indonesia menganut ajaran monistis atau ajaran dualistis. Ajaran monistis tidak memisahkan antara perbuatan pidana (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility). Sebaliknya, ajaran dualistis memisahkan keduanya secara tegas.

Salah satu ciri dianutnya ajaran dualistis dalam KUHP Nasional adalah pemisahan pembahasan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. BAB II Buku Kesatu KUHP Nasional dibagi menjadi dua bagian. Bagian Kesatu tentang Tindak Pidana dan Bagian Kedua tentang Pertanggungjawaban Pidana. Tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan (vide Pasal 12). Definisi itu menunjukkan dianutnya ajaran dualistis karena yang dibahas hanya aspek tindak pidana saja. Tidak dibahas tentang kesalahan (schuld) sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana. Ini berbeda dengan ajaran monistis yang menjadikan aspek kesalahan bagian dari pembahasan tindak pidana.