RPS

Menu

  • Beranda
  • Profil
  • Kolom
  • Karya Ilmiah
  • Buku
  • Liputan
  • Jejak Kuliah

Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menghadirkan “wajah baru” hubungan penyidik dan penuntut umum. Jika selama ini relasi keduanya cenderung terkotak-kotak—polisi dengan “dunia penyidikan”, jaksa dengan “dunia penuntutan”—maka KUHAP baru mencoba merajut kembali keduanya dalam satu tarikan nafas sistem peradilan pidana terpadu. Pola baru ini memberi angin segar. Sebab, hubungan menjadi lebih koordinatif, lebih setara, tetapi pada saat yang sama tetap memelihara fungsi pengendalian perkara oleh penuntut umum sebagai pemegang asas dominus litis.

Hukumonline
Hukumonline

Penuntut Umum yang “Datang Terlambat”

KUHAP lama pada dasarnya “mengecilkan” peran jaksa, seolah-olah penuntut umum baru hadir setelah seluruh pekerjaan penyidik selesai. Desain seperti ini membuat jaksa tidak berperan aktif di tahap pra-ajudikasi. Ia hanya menunggu berkas datang tanpa dapat ikut menentukan arah penyidikan sejak awal.

Dalam KUHAP lama, jaksa baru “masuk” ketika berkas perkara diserahkan pada tahap I—di saat penyidik sudah selesai menyusun seluruh dokumen hasil penyidikan. Penelitian yang dilakukan penuntut umum pun terbatas pada apa yang tertulis di atas kertas. Jaksa tidak ikut membangun konstruksi peristiwa pidana, tidak terlibat sejak awal dalam proses pengumpulan alat bukti maupun penetapan tersangka, bahkan tidak berkesempatan berinteraksi langsung dengan saksi sebelum perkara dibawa ke persidangan. Padahal,  seluruh bukti yang dikumpulkan penyidik pada akhirnya akan dibawa dan dipertanggungjawabkan oleh penuntut umum di persidangan.

Gagalnya Asas Diferensiasi Fungsional KUHAP Lama

Asas diferensiasi fungsional dalam KUHAP lama semakin mempertebal jarak antara penyidikan dan penuntutan. Seolah keduanya berada dalam dua “kotak” yang berdiri sendiri. Komunikasi sebenarnya baru terjadi ketika berkas dinilai belum lengkap dan dikembalikan oleh jaksa (P-19), sehingga fenomena “bolak-balik berkas” muncul sebagai gejala sistemik yang sulit dihindari. Menurut Topo Santoso, penyidik merasa proses penyidikan sudah optimal, sementara penuntut umum memandang alat bukti belum memenuhi standar pembuktian yang dibutuhkan di persidangan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendekatan—penyidik dengan fokus teknis lapangan dan jaksa dengan perspektif teknis hukum.

Hal ini juga membawa dampak yang serius. Jaksa diwajibkan membuktikan dakwaan di persidangan, namun kualitas alat bukti sepenuhnya bergantung pada proses penyidikan yang ia tidak terlibat secara langsung. Sejumlah putusan Mahkamah Agung menunjukkan pola yang sama, antara lain: Putusan No. 600/K/Pid/2009 (Rijan alias Ijan), Putusan No. 1875/K/Pid/2011 (Senali Bin Anwar), Putusan No. 2026/K/Pid/2011 (Toni Bin Umar), Putusan No. 936 K/Pid.Sus/2012 (Arief Hariyanto), dan Putusan No. 50/Pid.Sus/2014/PN.Bgl (Agung Setiawan). Dalam perkara-perkara tersebut, pencabutan BAP oleh saksi atau terdakwa dinilai beralasan karena pemeriksaan sebelumnya tidak sepenuhnya memenuhi standar keabsahan hukum acara. Akibatnya, penyidikan dianggap tidak sah dan perkara berakhir dengan putusan bebas.

Padahal, secara teoritik ataupun normatif, penyidikan dan penuntutan merupakan satu rangkaian proses yang tidak dapat dipisahkan. KUHP Nasional (UU 1/2023) telah mengoreksi paradigma lama itu dengan menegaskan bahwa penuntutan adalah “proses peradilan yang dimulai dari penyidikan”. Ketentuan ini menandai pergeseran politik hukum negara dari model yang memisahkan kedua fungsi tersebut menuju pendekatan yang lebih terpadu dalam penanganan perkara pidana. Tantangan berikutnya adalah bagaimana peraturan pelaksana KUHAP baru mampu menerjemahkan prinsip keterpaduan ini ke dalam pola koordinasi yang konkret, efektif, dan benar-benar operasional antara penyidik dan penuntut umum.

KUHAP Baru: Koordinasi dalam Sistem Terpadu

Pasal 58 KUHAP baru menjadi pintu masuk perubahan: “Penanganan setiap tindak pidana dilaksanakan oleh Penyidik dengan melibatkan Penuntut Umum dengan cara berkoordinasi … dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu.” Rumusannya sederhana, tetapi mengandung pergeseran mendasar. Penyidik tidak lagi bekerja “sendiri” lalu baru mengundang Jaksa di ujung proses. Namun demikian, hal ini harus dipahami bahwa Jaksa harus terlibat sejak awal perkara.

Pasal 59 ayat (4) KUHAP baru menegaskan bahwa koordinasi dilakukan sebelum dan setelah hasil penyidikan disampaikan kepada penuntut umum, serta wajib dituangkan dalam berita acara. Dengan ketentuan ini, koordinasi tidak lagi dipahami sebagai kegiatan yang baru dimulai setelah berkas diterima jaksa, melainkan komunikasi yang berlangsung terus-menerus sejak awal penyidikan. Pengaturan tersebut seharusnya memberikan ruang bagi penuntut umum untuk terlibat aktif dalam mengarahkan jalannya penyidikan, pengumpulan alat bukti, hingga ikut dalam penetapan tersangka. Lebih penting lagi, mekanisme ini memastikan seluruh tindakan penyidikan selaras dengan kebutuhan pembuktian di persidangan.

Dua Jenis Penyidikan

Menurut Rod Gehl dan Darryl Plecas, penyidikan memiliki dua jenis. Pertama, penyidikan lapangan (investigative tasks), yang mencakup pengumpulan informasi, identifikasi dan pengamanan bukti, serta pemeriksaan saksi dan tersangka. Kedua, penyidikan analitis (investigative thinking), yaitu menafsirkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh, memastikan bukti valid, merumuskan teori yang digunakan, menghubungkannya dengan unsur pasal, dan menyusun argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu, KUHAP baru mencoba mempertemukan dua dimensi penyidikan tersebut, yang selama ini cenderung berjalan secara terpisah. Pertama, dimensi lapangan yang umumnya didominasi penyidik, dan, kedua, dimensi analitis yang secara konseptual merupakan kekuatan utama jaksa sebagai magistraat. Melalui mekanisme koordinasi yang dimulai sejak SPDP, proses penyelidikan dan berlanjut hingga penelitian berkas, KUHAP baru menyediakan ruang bagi kedua dimensi itu untuk bersinergi secara lebih jelas. Sinergi inilah yang diharapkan dapat memperkuat kualitas penyidikan maupun penuntutan, sehingga proses pembuktian di persidangan dibangun secara lebih terstruktur, terarah, dan selaras dengan prinsip sistem peradilan pidana terpadu.

Rekomendasi untuk Peraturan Pemerintah

Secara tekstual, KUHAP baru menawarkan wajah baru pola koordinasi antara penyidik dan penuntut umum—lebih terpadu, lebih komunikatif, dan tetap menjaga fungsi pengendalian perkara oleh jaksa. Jika sebelumnya, dalam beberapa kasus, jaksa kerap dinilai “gagal” di persidangan karena mewarisi hasil penyidikan yang tidak sempurna, maka melalui mekanisme baru ini jaksa diberikan ruang untuk ikut memastikan sejak awal bahwa proses penyidikan berjalan sesuai hukum dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Tantangan utama justru berada pada level praktik. Regulasi yang baik tidak otomatis menciptakan budaya koordinasi yang sehat. Dibutuhkan perubahan cara pandang dari seluruh elemen—dari pola pikir yang sering dipersepsikan “penyidik vs penuntut umum” menjadi “penyidik dan penuntut umum di satu meja yang sama”. Selain itu, diperlukan pedoman pelaksanaan yang rinci melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 63 KUHAP Baru, serta penguatan kapasitas kedua belah pihak, terutama pemahaman bersama tentang asas-asas hukum acara, standar pembuktian, dan perlindungan hak asasi manusia.

Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Pasal 63 berperan menentukan apakah semangat koordinasi dalam KUHAP baru benar-benar berjalan dalam praktik. Peraturan Pemerintah ini harus secara tegas mengatur keterlibatan jaksa sejak awal penyidikan sebagaimana Pasal 59 ayat (4), bukan hanya setelah berkas selesai. Pengaturan dimulai dari kewajiban penyidik menyampaikan SPDP kepada jaksa sebagai awal peran aktif penuntut umum. Sejak itu, jaksa tidak lagi sekadar “menunggu berkas”, tetapi menjadi mitra strategis yang ikut membantu perumusan arah penyidikan, memetakan unsur pasal, memberi arahan kebutuhan alat bukti, memastikan penggunaan upaya paksa sesuai hukum acara, serta ikut serta dalam penetapan tersangka. Dengan keterlibatan sejak awal, jaksa dapat mengidentifikasi kebutuhan pembuktian secara tepat, sehingga perkara dapat dibawa dan dibuktikan di persidangan secara sah dan meyakinkan.

Dengan desain seperti itu, tidak hanya memperjelas apa yang dimaksud dengan koordinasi, tetapi juga menjadikan keterlibatan jaksa sejak awal sebagai bagian inheren dari proses penyidikan. Pada akhirnya, pengaturan ini akan memastikan bahwa penyidikan dan penuntutan benar-benar berjalan sebagai satu kesatuan sistem yang terpadu, efektif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

 

*) Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja, S.H., M.H., Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa dan Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline


Tulisan ini telah diterbitkan sebelumnya di Hukumonline pada 24 November 2025 dengan judul "Wajah Baru Koordinasi Penyidik-Penuntut Umum dalam KUHAP Nasional". Versi aslinya dapat dibaca di https://www.hukumonline.com/berita/a/wajah-baru-koordinasi-penyidik-penuntut-umum-dalam-kuhap-nasional-lt6923ceef1bc66/.

  • 0 Comments

Kepemimpinan Militer dan Tantangan Moral di Usia ke-80 TNI

Jakarta – “Regard your soldiers as your children, and they will follow you into the deepest valleys. Look upon them as your own beloved sons, and they will stand by you even unto death,” Sun Tzu, The Art of War.

Lebih dari dua milenium yang lalu, Sun Tzu menulis kalimat yang hingga kini tetap abadi. Pemimpin sejati adalah ia yang memimpin dengan kasih. Di balik strategi dan disiplin militer, tersimpan ajaran kemanusiaan yang mendalam bahwa loyalitas pasukan lahir bukan karena ketakutan terhadap perintah, tetapi karena rasa hormat dan cinta kepada pemimpinnya. Nilai inilah yang menjadi fondasi kepemimpinan militer di berbagai bangsa, termasuk Indonesia.

Di usia ke-80, Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah melewati berbagai babak sejarah. Perang kemerdekaan, dinamika politik, hingga era modernisasi pertahanan. Namun di tengah perubahan zaman, esensi kepemimpinan militer tetap sama: keberanian, loyalitas, kecakapan, dan pengabdian tanpa pamrih. 

Prinsip ini kembali ditegaskan dalam buku Kepemimpinan Militer karya Presiden Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto, yang menyoroti kepemimpinan bukan sebagai kekuasaan, melainkan sebagai seni menggerakkan manusia.

Menurut Prabowo, “Kepemimpinan militer adalah seni memberi arahan kepada orang-orang yang dipimpin sehingga timbul kemauan, kepercayaan, respek, dan kepatuhan dalam melaksanakan tugas secara efektif.” 

Ungkapan ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar urusan komando, melainkan kemampuan menyentuh hati dan menumbuhkan semangat. Seorang pemimpin yang hanya mengandalkan kekuasaan mungkin ditaati, tetapi yang mampu menyentuh hati akan diikuti dengan sepenuh jiwa.

Keberanian, kesetiaan, dan kecerdasan menjadi tiga poros utama yang menopang kepemimpinan militer sejati. Keberanian membuat seorang pemimpin teguh dalam risiko. 

Kesetiaan memastikan orientasinya tetap berpihak pada rakyat dan bangsa, bukan pada kepentingan pribadi atau golongan. Sementara kecerdasan membedakan antara pemimpin yang hanya memerintah dan pemimpin yang memberi teladan. 

Nilai-nilai ini tidak hanya relevan bagi dunia militer, tetapi juga menjadi kebutuhan mendesak dalam dunia sipil terutama di birokrasi, politik, pendidikan, dan penegakan hukum yang hari ini kerap kehilangan jiwa kepemimpinan moral.

Sejarah bangsa menunjukkan bagaimana kepemimpinan TNI lahir dari rahim penderitaan dan idealisme. Sosok Jenderal Besar Soedirman, misalnya, adalah simbol dari kepemimpinan yang berakar pada pengorbanan. 

Dalam kondisi sakit parah, ia memilih bergerilya di hutan demi menjaga moral pasukannya. Ia tahu, menyerah berarti mematikan semangat perlawanan bangsa. Dari Soedirman kita belajar bahwa pemimpin sejati tidak memimpin dari belakang meja, tetapi dari garis depan, bersama rakyat yang diperjuangkannya.

Kisah heroik I Gusti Ngurah Rai di Bali juga mengajarkan nilai serupa. Ketika dikepung Belanda, ia memekikkan kata “Puputan” perlawanan total tanpa menyerah. Ia tahu pasukannya akan gugur, namun lebih baik mati dengan kehormatan daripada hidup tanpa harga diri. Semangat ini membentuk karakter dasar kepemimpinan TNI: keberanian melawan ketidakadilan meski peluang kemenangan tipis.

Begitu pula dengan Robert Wolter Monginsidi, pemimpin LAPRIS di Sulawesi. Saat ditangkap Belanda, ia tidak mencari pembenaran diri. Sebaliknya, ia menanggung tanggung jawab penuh atas tindakan pasukannya. “Mereka hanya menjalankan perintah saya,” katanya. Di sinilah letak kemuliaan seorang pemimpin: berani memikul tanggung jawab, bukan melemparkannya kepada bawahan.

Dari keteladanan para pahlawan itu, kita belajar bahwa kepemimpinan sejati bukan soal pangkat, tetapi soal moralitas. Sebab tanpa moral, kekuasaan hanya akan melahirkan ketakutan, bukan kepercayaan.

Kepemimpinan militer juga mengajarkan arti optimisme. Seperti dikatakan Jenderal George S. Patton, “Perang dilakukan dengan senjata, tetapi dimenangkan oleh manusia.” Artinya, kemenangan sejati tidak terletak pada kekuatan fisik, tetapi pada semangat dan keyakinan. 

Prabowo mengutip prinsip cybernetics: “Bila engkau merasa bahwa mungkin engkau akan kalah, sesungguhnya engkau sudah kalah.” Optimisme dalam kepemimpinan bukanlah kesombongan, melainkan kekuatan spiritual yang menular energi positif yang membuat orang berani melangkah meski menghadapi ketidakpastian.

Namun, di tengah modernisasi dan teknologi pertahanan yang semakin canggih, tantangan kepemimpinan TNI kini lebih kompleks. Bukan lagi semata tentang perang fisik, tetapi juga perang moral dan informasi. 

Pemimpin militer masa kini harus mampu menjaga integritas institusi di tengah derasnya arus kepentingan politik, bisnis, dan opini publik. Disiplin dan keberanian saja tidak cukup; dibutuhkan kebijaksanaan dan kepekaan sosial agar TNI tetap menjadi penjaga rakyat, bukan alat kekuasaan.

Di atas semua itu, cinta tanah air tetap menjadi inti dari nilai-nilai TNI. Tetapi cinta ini tidak cukup diucapkan dalam sumpah atau parade. Ia harus diwujudkan dalam integritas. Dalam konteks kekinian, mencintai tanah air berarti menolak korupsi, menolak penyalahgunaan jabatan, dan menolak segala bentuk penindasan terhadap rakyat kecil. Cinta tanah air berarti bekerja sungguh-sungguh dan berani berkata benar meski tidak populer.

Di usia ke-80 ini, TNI dihadapkan pada tugas besar: menjaga kepercayaan publik di tengah krisis moral bangsa. Pemimpin militer harus terus menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan pada senjata, tetapi pada hati yang bersih dan komitmen yang teguh pada rakyat.

Kita belajar dari Jenderal Soedirman tentang pengorbanan, dari Ngurah Rai tentang kehormatan, dan dari Monginsidi tentang tanggung jawab. Semoga nilai-nilai itu tetap menjadi ruh dalam setiap prajurit dan pemimpin TNI hari ini.

Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Semoga TNI selalu menjadi benteng kedaulatan, pelindung rakyat, dan teladan moral bagi bangsa.

***

*) Oleh : Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja, S.H., M.H., Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa.


Tulisan ini telah diterbitkan sebelumnya di rubrik Kopi TIMES, TIMES Indonesia, pada 5 Oktober 2025 dengan judul "Kepemimpinan Militer dan Tantangan Moral di Usia ke-80 TNI". Versi aslinya dapat dibaca di https://timesindonesia.co.id/kopi-times/558293/kepemimpinan-militer-dan-tantangan-moral-di-usia-ke80-tni.

  • 0 Comments


Pukul 22.00 malam, ponsel saya dipenuhi notifikasi. Grup WhatsApp alumni Universitas Pasundan ramai dengan satu kabar duka:

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un, tos ngantunkeun Prof. Dr. Subarsyah di RS Salamun sekitar jam 22.00. Mugia almarhum ditampi iman Islamna.”

Berita itu membuat saya terdiam sejenak.
Prof. T. Subarsyah Sumadikara, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang dikenal hangat, bersahaja, dan dekat dengan mahasiswa, kini telah berpulang ke pangkuan Ilahi.


Perkenalan 

Saya menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pasundan—tempat pertama kali saya mengenal Prof. T. Subarsyah Sumadikara. “Kang Prof,” begitu saya biasa memanggil beliau, adalah guru mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum, salah satu mata kuliah wajib sebelum kami  menulis skripsi.

Kedekatan saya dengan beliau terjalin ketika beliau menjabat sebagai Wakil Rektor II Universitas Pasundan. Waktu itu, saya aktif di organisasi mahasiswa dan cukup sering berdiskusi dengan beliau dalam penyelenggaraan kegiatan kampus.

Dalam setiap pertemuan, saya selalu melihat beliau sebagai sosok dosen yang terbuka. Beliau tidak pernah memandang mahasiswa sebagai pihak yang berseberangan dengan kebijakan kampus, melainkan sebagai mitra dialog yang perlu didengar dan dibimbing.

Gaya kepemimpinannya selalu merangkul dan berorientasi pada solusi. Ia dikenal sebagai pejabat yang mendukung berbagai kegiatan positif mahasiswa, baik secara moril maupun materil.

Pemikir yang Metodologis

Sebagai akademisi, Kang Prof dikenal sangat kuat dalam bidang metodologi penelitian hukum. Beliau sering mengingatkan,

“Mahasiswa hukum itu harus tahu cara berpikir, bukan hanya apa yang harus dipikirkan.”

Bagi beliau, hukum bukan hanya soal menghafal pasal, tetapi tentang bagaimana cara berpikir secara logis dan teratur. Metodologi, menurutnya, bukan teori yang rumit, melainkan panduan untuk berpikir benar dan menemukan kebenaran ilmiah.

Dalam setiap perkuliahan, beliau menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Beliau ingin mahasiswa memahami bahwa berpikir ilmiah berarti berpikir rasional, sistematis, dan kritis.

Beliau juga selalu mengingatkan, hukum tidak bisa hanya dilihat dari isi aturan (das sollen), tetapi juga dari bagaimana aturan itu diterapkan dalam kehidupan nyata (das sein). Bagi beliau, penelitian hukum bukan berhenti pada pertanyaan “apa bunyi undang-undang”, tetapi juga mencari tahu “mengapa aturan itu dibuat” dan “bagaimana aturan itu bekerja di masyarakat.”

Pecinta Budaya Sunda

Sebagai Ketua Bidang Politik dan Hukum Paguyuban Pasundan, kecintaan Prof. Subarsah terhadap budaya Sunda sudah tidak perlu diragukan. Dalam banyak kesempatan, beliau selalu menyisipkan nilai-nilai kesundaan dalam pidato, kuliah, maupun perbincangan santai.

Menurut beliau, budaya Sunda mengajarkan silih asih, silih asah, silih asuh—nilai yang sama pentingnya dengan etika akademik. Seorang intelektual sejati, katanya, harus tetap ngajenan batur (menghargai sesama), rendah hati, dan tidak kehilangan jati diri budaya.

Cara beliau membawa nilai-nilai budaya ke dalam ruang akademik membuat suasana kampus Universitas Pasundan terasa istimewa: ilmiah, tetapi tetap membumi.


Senang Memotivasi

Hal yang paling berkesan dari beliau adalah semangatnya dalam memotivasi mahasiswa. Ia percaya setiap mahasiswa memiliki potensi—hanya butuh sedikit dorongan dan keyakinan.

Beliau sering berkata, “Kamu bisa. Yang penting niatnya benar, caranya juga benar.”

Hingga setelah saya lulus, komunikasi kami tidak pernah  putus. Beliau kerap menanyakan kabar dan memberikan semangat agar saya terus melanjutkan pendidikan. Dalam berbagai kesempatan, beliau bertanya dengan nada akrab khas Sunda, “Tos dugimana disertasi?”

Bahkan setelah saya menyelesaikan studi S3, beliau sempat mengirim pesan:

“Kedah, bahkan kudu janten Guru Besar di UNPAS (mun teu ku urang kusaha deui).”

 Saya tersenyum membaca pesan itu dan membalas, “Amin ya rabbal ‘alamin, hatur nuhun pidato­na, Kang Prof.”

Warisan

Akhirnya, kepergian Prof. Subarsyah bukanlah akhir dari kisahnya. Warisan beliau tetap hidup dalam diri setiap mahasiswa yang pernah belajar dan berinteraksi dengannya. Catatan kuliah, buku metodologi, dan tutur lembutnya akan terus menjadi penerang bagi generasi yang kelak datang di kemudian.

Beliau telah menunjukkan bahwa seorang akademisi sejati bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai dan membentuk karakter mahasiswanya.

Selamat jalan, Kang Prof.
Hatur nuhun
Al-Fatihah





  • 0 Comments

Tanpa integritas, hukum kehilangan wibawa, birokrasi dipandang lemah, dan kebijakan kehilangan legitimasi. Di Indonesia, integritas seringkali dipahami secara sempit sebagai perilaku individu: apakah pejabat itu jujur atau tidak, apakah ia bersih atau korup. Padahal, dalam realitas tata kelola modern, integritas tidak cukup berhenti pada perilaku individu.

Rudi Pradisetia Sudirdja. Foto: Istimewa
Rudi Pradisetia Sudirdja. Foto: Istimewa

Refleksi ini saya peroleh dari pengalaman mengikuti short course di Australia bertema “Promoting Integrity, Transparency, and Leadership in the Public Sector” pada 24 Agustus–5 September 2025, yang mempertemukan 25 peserta dari kalangan ASN, penegak hukum, akademisi, hingga masyarakat sipil untuk belajar bagaimana Australia membangun tata kelola berbasis integritas, akuntabilitas, dan kepemimpinan.

Kegiatan ini dimulai dengan pembelajaran di Asia-Pacific Integrity School di Griffith University bersama pakar seperti Prof. A.J. Brown dan Prof. Adam Graycar, serta kunjungan ke berbagai lembaga seperti Attorney General Department (AGO), Hight Court, Ombudsman, Australian National Audit Office (ANAO), National Anti-Corruption Commission (NACC), Australian Public Service Commission (APSC), hingga Parliament, kami menyaksikan langsung bagaimana integritas dilembagakan dalam sistem hukum di Australia.

Memaknai Integritas

Hal pertama yang menarik dari Australia adalah cara mereka memandang integritas, bukan lagi sekadar moral individu, melainkan sebagai sebuah sistem. Dengan begitu, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya menjadi pilihan pribadi, tetapi tertanam dalam cara kerja lembaga dan dijaga melalui aturan yang mengikat.

Basis teori yang digunakan adalah pemikiran Mark Bovens. Integritas dipandang sebagai virtue dan sebagai mechanism. Sebagai virtue, integritas adalah nilai yang hidup dalam diri seseorang—jujur, adil, berani, dan taat pada aturan. Tapi integritas tidak boleh hanya berhenti di ranah pribadi. Ia juga harus hadir sebagai mechanism yaitu aturan, sistem, dan lembaga yang membuat nilai-nilai itu benar-benar dijalankan.

Bayangkan, kalau integritas hanya bergantung pada orang baik, maka ketika ia pergi, integritas pun ikut hilang. Karena itu, integritas tidak boleh bertumpu pada moral individu saja.

Di Australia, integritas dijalankan sebagai nilai dan juga mekanisme. Nilai kejujuran, keadilan, dan keterbukaan ditanamkan lewat pendidikan. Sementara mekanismenya dijalankan melalui aturan yang jelas, sistem audit yang kuat, dan lembaga pengawas dan penegak hukum yang kredibel.

Hasilnya terlihat nyata. Australia berhasil meraih peringkat 10 besar dunia sebagai negara dengan tingkat korupsi paling rendah. Dalam laporan CPI 2024 yang dirilis Transparency International, Australia memperoleh skor 77 dari 100—di mana angka nol berarti sangat korup dan angka seratus berarti sangat bersih.

Sistem Integritas Australia

Dalam dua minggu itu, kami belajar bahwa Australia memiliki cara pandang yang utuh tentang integritas. Mereka menyebutnya institutional integrity, yang bertumpu pada empat hal: tujuan yang jelas (purpose), legitimasi proses (legitimacy), komitmen yang ditepati (commitments), dan mekanisme akuntabilitas yang kuat (robustness).

Tujuan yang jelas memastikan setiap kebijakan tahu arah yang dituju. Legitimasi membuat setiap proses berjalan sesuai aturan dan keputusan diambil dengan cara yang benar. Komitmen yang ditepati memberi jaminan bahwa janji kepada masyarakat dilaksanakan secara konsisten. Sementara itu, mekanisme akuntabilitas yang kuat memastikan setiap tindakan dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

Semua itu kemudian dijahit dalam National Integrity System: The Blueprint for Action, sebuah panduan yang merangkum seluruh kerangka lembaga negara di Australia. Cetak biru ini tidak hanya memotret kondisi yang ada, tetapi juga memberi arah nyata bagaimana pemerintahan dapat dibangun lebih kuat, adil, dan akuntabel.

Budaya Transparansi

Hal menarik lainnya adalah budaya transparansi. Pemerintah Australia wajib membuka informasi publik melalui Freedom of Information Act. Bahkan, urusan lobbying pun diatur: ada lobby register yang bisa diakses masyarakat untuk melihat “siapa yang melobi pejabat, dalam isu apa, dan untuk kepentingan apa?”

Definisi lobi sebagai komunikasi dengan pejabat pemerintah untuk mempengaruhi keputusan, baik terkait pembuatan undang-undang, kebijakan, program, dan alokasi anggaran.

Di Australia, lobi atau lobbying dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi, karena masyarakat atau kelompok kepentingan memang berhak menyampaikan pandangan mereka kepada pemerintah.

Namun, untuk menjaga transparansi dan integritas, kegiatan ini diatur ketat lewat Lobbying Code of Conduct. Aturan ini memastikan bahwa setiap interaksi antara pelobi dan pejabat pemerintah berlangsung sesuai dengan standar integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perlindungan Whistleblower

Aspek lain yang baik adalah perlindungan terhadap pelapor (whistleblower). Australia memiliki Public Interest Disclosure Act yang memberikan perlindungan hukum bagi siapa saja yang berani mengungkap penyalahgunaan (baca: korupsi). Dengan begitu, budaya speak up dijaga dan masyarakat berani melawan praktik korupsi tanpa takut dibungkam.

Lembaga penegak hukum punya tim khusus Witness Liaison. Tugas mereka sederhana, tapi penting: memastikan pelapor dan saksi merasa aman sejak pertama kali bersuara. Mereka mendampingi, memberi dukungan, sekaligus memastikan prosedur internal lembaga benar-benar berpihak pada keberanian orang yang melapor.

Australia melihat perlindungan whistleblower sebagai bagian dari sistem integritas itu sendiri. Artinya, pejabat publik tahu betul bahwa kalau mereka menyimpang, akan selalu ada orang yang berani melapor, dan negara siap melindungi si pelapor.

Kondisi Indonesia

Jika kita melihat kondisi di Indonesia, sebenarnya kita tidak kekurangan lembaga maupun instrumen untuk menjaga integritas. Kita punya Kejaksaan, KPK, Kepolisian yang punya kewenangan melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Ada BPK dan BPKP yang mengaudit penggunaan keuangan negara serta mengawal pembangunan. Di luar itu, Kemenpan-RB yang memastikan reformasi birokrasi di K/L berjalan baik, serta ada juga Ombudsmanyang mengawasi pelayanan publik.

Di sektor pengawas penegak hukum, kita punya Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, yang mengawasi integritas polisi, jaksa, dan hakim. Untuk perlindungan saksi dan korban, kita juga punya LPSK.

Selain lembaga-lembaga itu, Indonesia juga sudah punya sistem untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas Kementerian/Lembaga (K/L). Ada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)yang mengatur mekanisme pengendalian internal di setiap K/L, yang berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).   

Indonesia juga telah memiliki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap K/L menerapkan prinsip akuntabilitas dari mulai tahap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi kinerja. Sistem ini dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara teori, SPIP dan SAKIP seharusnya bisa menjadi fondasi membangun sistem integritas dan akuntabilitas birokrasi, karena keduanya mendorong agar pengelolaan anggaran dan kinerja lembaga negara lebih terukur, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Namun dalam praktiknya, semua lembaga dan sistem ini masih cenderung berjalan sendiri-sendiri. Ego sektoral membuat kerja sama sulit terwujud, sehingga integritas sering hanya dipandang sebagai kewajiban menyiapkan dokumen untuk instansi pembina. Lebih rumit lagi, tiap instansi pembina kadang punya indikator penilaian yang berbeda, yang membuat tujuan besarnya menjadi kabur.

Akibatnya, sistem integritas nasional kita masih terlihat terfragmentasi. Ada banyak lembaga dan instrumen, tapi tidak ada payung besar yang menyatukan visi mereka.  

Membangun Sistem Integritas Nasional

Membangun Sistem Integritas Nasional Indonesia bukan berarti memulai dari nol. Kita hanya perlu menyatukan seluruh lembaga dan instrumen yang ada dalam satu kerangka besar. Pertama, kita memerlukan aturan hukum terpadu yang mengikat seluruh lembaga untuk bekerja dengan visi dan misi yang sama.

Australia sudah memiliki National Integrity System: The Blueprint for Action, sementara Indonesia perlu berani melahirkan Cetak Biru Sistem Integritas Nasional Indonesia (SINI).

Cetak biru ini bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan sebuah dasar filosofis dan strategis yang menyatukan beragam upaya menjaga integritas ke dalam satu visi nasional.

Kedua, lembaga pengawas dan lembaga penegak hukum harus diperkuat sekaligus diarahkan untuk bersinergi. Banyak lembaga masih bekerja dalam kotaknya sendiri-sendiri. Kondisi ini membuat kasus besar berlarut-larut hanya karena lemahnya koordinasi.

Salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah membangun mekanisme “joint investigation”, yaitu pengungkapan kasus bersama lintas lembaga. Praktik semacam ini sudah lazim di negara-negara maju. Tidak hanya antar lembaga penegak hukum, tetapi juga dapat melibatkan lembaga non-penegak hukum. Di Australia, misalnya, lembaga penegak hukum bisa membentuk joint task force bersama Ombudsman, ANAO, ketika menangani kasus korupsi yang sulit.

Ketiga, transparansi harus menjadi budaya. Transparansi tidak hanya dimaknai sekadar memberi informasi kepada publik, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Indonesia sebenarnya sudah memulai langkah ke arah ini melalui Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI). Program ini membuka ruang bagi masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah untuk berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan.

Namun, agar keberlanjutan dan dampaknya lebih nyata, RAN OGI harus dilembagakan dengan jelas dalam bentuk aturan hukum, sehingga keterbukaan dan ko-kreasi benar-benar menjadi norma yang mengikat.

Keempat, perlindungan terhadap whistleblower perlu benar-benar diperkuat. Para pelapor harus ditempatkan sebagai bagian penting dari sistem integritas nasional.

Indonesia Berintegritas

Pelajaran dari Australia menunjukkan bahwa integritas hanya bisa hidup bila dilembagakan. Nilai kejujuran dan keterbukaan harus dipelihara lewat pendidikan, budaya birokrasi, dan kepemimpinan. Sementara itu, mekanisme audit, pengawasan, penegakan hukum menjadi penopang agar nilai itu benar-benar hadir dalam praktik, bukan hanya di atas kertas.

Pada akhirnya, integritas bukan hanya tentang mencegah korupsi, melainkan cara negara menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Dengan kepercayaan itu, hukum menjadi kuat, birokrasi bekerja efektif, dan cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa benar-benar terwujud.

Dua minggu belajar di Australia meneguhkan keyakinan saya bahwa publict trust bukanlah utopia. Ia bisa dicapai, asalkan kita berani membangun sistem integritas nasional yang menyatukan nilai dan mekanisme, individu dan institusi, pemerintah dan masyarakat, dalam satu visi bersama: “Indonesia Berintegritas”.

 

*) Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja, S.H., M.H., Kepala Subbagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja II Kejaksaan Agung dan Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia


Tulisan ini telah diterbitkan sebelumnya di Hukumonline pada 23 September 2025 dengan judul "Membangun Sistem Integritas Nasional, Belajar dari Australia". Versi aslinya dapat dibaca di https://www.hukumonline.com/berita/a/membangun-sistem-integritas-nasional--belajar-dari-australia-lt68d229cd5c55b/.

  • 0 Comments

Kiat Sukses Kuliah

JAKARTA – Minggu lalu (20/09/25), saya kembali ke kampus untuk berbagi pengalaman dengan mahasiswa baru. Momen itu mengingatkan saya pada rasa bingung ketika pertama kali memasuki dunia kampus apa bedanya dengan SMA? Tanya dalam hati, dan bagaimana harus menjalaninya?

Tulisan ini adalah ringkasan dari materi yang saya sampaikan dalam Orientasi Penerimaan Mahasiswa Baru (OPMB) Fakultas Hukum Universitas Pasundan. 

Saya ingin mulai dengan cerita sederhana. Dulu, saya hanyalah seorang siswa SMA yang biasa-biasa saja. Nilai tidak menonjol, saya cenderung pemalu, dan tidak pernah terbayang bisa berdiri di depan banyak orang. 

Saat SMA, saya mengambil jurusan IPA, jauh dari bayangan dunia hukum. Namun takdir justru membawa saya masuk ke Fakultas Hukum sebuah dunia yang menuntut saya untuk berani berbicara di depan umum, dan menyampaikan pendapat.

Di sinilah titik balik perjalanan saya dimulai. Kampus bukan hanya tempat menimba ilmu, tapi juga tempat menemukan jati diri. Pesan saya untuk adik-adik mahasiswa baru: “jangan minder dengan titik awal kalian. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, yang membedakan hanyalah kemauan untuk belajar dan berusaha.”

Beda Siswa dan Mahasiswa

Mahasiswa” itu adalah “independent student”. Artinya, siswa mandiri yang harus aktif mencari ilmu, membaca buku, mengasah pengalaman, dan menambah wawasan.

Mahasiswa itu berbeda dengan siswa SMA. Dulu, saat SMA, guru rajin mengingatkan kita, menuntun untuk belajar, menyiapkan materi, dan sering kali kita hanya tinggal mencatat. Di bangku kuliah, semua tidak lagi seperti itu.

Di dunia kampus, semuanya bergantung pada kemandirian kita. Kita dituntut untuk aktif mencari ilmu. Dalam proses perkuliahan, kadang lebih banyak “sesi diskusi” dan “presentasi” dibanding kita mendengarkan dosen. 

Dosen pun tidak akan kejar-kejar kita, kalau kita malas atau absen di kelas, sehingga di sinilah kedewasaan anda benar-benar diuji.

Ingat, mahasiswa adalah “independent student”, yang berarti kita dituntut untuk mandiri dalam belajar, bukan hanya menunggu tapi juga berinisiatif.

Musuh Terbesar Mahasiswa 

Musuh terbesar mahasiswa bukanlah dosen killer. Selama saya menjalani studi dari S1 hingga S3, saya sadar bahwa penyebab kegagalan dalam studi bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. 

Musuh itu bernama procrastination sifat suka menunda. Awalnya terlihat sepele, hanya menunda sebentar, tapi lama-lama menumpuk dan berubah jadi beban yang berat.

Saya sendiri pernah merasakannya, ketika sebuah tugas yang bisa selesai dalam satu hari justru berlarut-larut karena alasan klasik: “nanti saja.” Hasilnya, tugas menjadi menumpuk, dikerjakan  terburu-buru, tidak maksimal, bahkan sering menimbulkan penyesalan. Karena itu, jika ingin berhasil di dunia kampus, kalahkan dulu musuh yang satu ini. 

Kiat Selesai Kuliah Tepat Waktu

Ketika pertama kali masuk kuliah, saya mendapat pesan penting dari salah satu guru besar di Universitas Pasundan, Prof. Wagiati Sutedjo. Beliau mengajar mata kuliah dasar “Pengantar Ilmu Hukum” dan menyampaikan bahwa semester satu dan dua adalah kunci sukses studi di perguruan tinggi. 

Jika IPK pada semester awal tinggi, maka mahasiswa bisa mengambil lebih banyak SKS di semester berikutnya. Sebaliknya, jika IPK rendah, kesempatan untuk mengambil SKS akan berkurang. Jadi, kuncinya ada di semester satu dan semester dua. 

Selain itu, Prof. Wagiati juga memberikan beberapa tips praktis yang sederhana namun sangat bermanfaat. Saya menerapkannya sejak S1 hingga S3, dan terbukti tips tersebut membantu saya menyelesaikan studi tepat waktu serta lulus dengan predikat cumlaude. 

Beberapa saran yang beliau berikan antara lain: Pertama, usahakan hadir di setiap kelas dan duduk di barisan depan supaya lebih fokus. 

Kedua, jangan lupa mencatat poin-poin penting dari penjelasan dosen. Setelah pulang, baca kembali catatan itu, lengkapi dengan referensi lain, lalu buat rangkuman dengan bahasa sendiri. Cara ini akan memudahkan kita memahami dan mengingat materi yang sudah dipelajari.

Ketiga, biasakan membaca materi atau referensi sebelum masuk kelas. Di awal perkuliahan, dosen biasanya memberikan Satuan Acara Perkuliahan (SAP), yaitu panduan yang berisi jadwal dan rincian kegiatan belajar untuk satu semester. 

SAP ini penting dipahami agar kita tahu minggu ini akan belajar apa. Dengan begitu, saat masuk kelas kita sudah lebih siap karena sudah membaca materi yang akan dibahas.

Keempat, kerjakan setiap tugas dengan sungguh-sungguh. Ingat, tugas bukan hanya soal nilai, tetapi juga proses belajar. Saat mengerjakan tugas, sebenarnya kita sedang melatih banyak hal, seperti kemampuan menulis, dan berpikir logis.

Beliau juga mengingatkan, soal ujian biasanya tidak jauh dari apa yang dijelaskan dosen di kelas. Jadi, kalau kita konsisten menjalankan empat tips tersebut, sebenarnya kita sudah menyiapkan diri menghadapi ujian jauh-jauh hari. Terakhir, beliau berpesan jangan lupa selalu meminta doa orang tua agar kita dipermudah dalam menuntut ilmu. 

Cara Belajar Paling Efektif

Menurut penelitian National Training Laboratories (NTL) Institute, cara kita belajar sangat mempengaruhi seberapa lama ilmu bisa diingat. Dalam Learning Pyramid, jika kita hanya mendengarkan kuliah, yang terserap otak kita biasanya hanya sekitar 5%. Membaca buku sedikit lebih baik, sekitar 10%. Menonton video atau media audio-visual bisa mencapai 20%, sementara melihat demonstrasi langsung naik menjadi 30%. 

Hasilnya akan jauh lebih kuat jika kita ikut terlibat: diskusi kelompok bisa meningkatkan pemahaman sampai 50%, praktik langsung bisa mencapai 75%, dan cara paling efektif adalah dengan mengajarkan kembali ilmu kepada orang lain, yang tingkat keberhasilannya bisa sampai 90%.

Artinya, belajar terbaik bukan sekadar mendengar atau membaca, tapi mempraktikkan dan membagikan ilmu. Ini sejalan dengan pesan Nabi Muhammad: “bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”. Jadi setelah mendapat ilmu, jangan hanya disimpan sendiri, tapi sebarkanlah. 

Saat ini ada banyak cara untuk menyebarkan ilmu, mulai forum diskusi di kampus, menulis artikel/jurnal, hingga di media sosial. Semua sarana itu bisa dimanfaatkan agar ilmu yang kita miliki tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi juga memberi manfaat bagi orang lain.

Nasihat ini saya dapat dari almarhum Pak Wirawan, dosen saya ketika S1. Kini, baik Prof. Wagiati maupun Pak Wirawan telah berpulang ke Rahmatullah. Semoga setiap ilmu yang mereka ajarkan menjadi amal jariyah, dan semoga Allah SWT menempatkan keduanya di tempat terbaik di sisi-Nya.

Lebih dari Sekedar Kuliah

Dalam artikel saya di Times Indonesia berjudul “Kecerdasan Emosional di Era AI”, saya menulis bahwa kecerdasan intelektual (IQ) ternyata bukan satu-satunya faktor penentu kesuksesan. 

Dari riset, Daniel Goleman (1995), IQ hanya berkontribusi sekitar 20% terhadap keberhasilan seseorang. Sisanya, sekitar 80%, sangat ditentukan oleh kecerdasan emosional (EQ) dan faktor-faktor lain seperti komunikasi, empati, kerja sama, hingga kepemimpinan.

Pun demikian, hasil penelitian dari Harvard, Stanford, dan Carnegie menunjukkan bahwa 85% kesuksesan justru ditentukan oleh soft skills, sementara hard skills hanya menyumbang sekitar 15%. 

Data di atas semakin relevan, bahwa laporan Bank Dunia (2020) yang menyebutkan lebih dari 50% lulusan Indonesia belum siap kerja karena lemahnya soft skills. 

Pesan ini penting dipahami oleh mahasiswa baru. Ketika kuliah, jangan hanya fokus mengejar IPK tinggi saja, tetapi juga kita harus melatih soft skills. Dimana soft skills di dapatkan? Tentunya bukan hanya di ruang kelas, melainkan dalam aktivitas kampus yang lain. 

Penting Berorganisasi

Saya pernah terlibat aktif di organisasi kemahasiswaan, hingga teman-teman memberi amanah kepada saya untuk menjadi Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa. Kadang ada yang bertanya, apakah kegiatan itu tidak mengganggu kuliah? Jawaban saya: tidak.

Bagi saya, pengalaman berorganisasi memberi banyak pelajaran berharga yang melengkapi apa yang saya dapatkan di ruang kelas.

Organisasi adalah laboratorium soft skills. Dari sana, saya belajar memimpin rapat, bernegosiasi, berkomunikasi, hingga menyelesaikan konflik. Semua itu bekal yang sangat berguna ketika saya bekerja di dunia kerja yang sesungguhnya.

Jadi, jangan ragu untuk ikut organisasi, kepanitiaan, atau komunitas. Kampus bukan hanya soal kuliah, tapi juga tempat belajar tentang kehidupan. Di sanalah kita bisa mengasah kepemimpinan, belajar bekerja sama, dan membangun jaringan yang kelak sangat berguna untuk masa depan.

Mahasiswa yang Ideal

Menjadi mahasiswa ideal artinya bisa menyeimbangkan waktu antara kuliah dan berorganisasi. Kuncinya ada pada manajemen waktu, agar masa kuliah tidak terbuang sia-sia. Prestasi akademik tetap menjadi prioritas, tapi jangan lupakan pentingnya mengasah soft skill melalui berbagai kegiatan organisasi.

Bagi mahasiswa hukum, ada banyak wadah yang bisa diikuti, seperti komunitas debat dan peradilan semu. Debat bermanfaat untuk melatih public speaking sekaligus kemampuan menyusun argumentasi hukum secara logis. Sementara itu, peradilan semu melatih kita menyiapkan dokumen hukum dan membiasakan diri menghadapi persidangan.

Selain itu, aktif di organisasi kemahasiswaan eksternal juga penting. Ada banyak pilihan, seperti HMI, GMNI, PMII, GMKI, dan lainnya. Dululu saya sendiri bergabung di HMI. 

Organisasi-organisasi ini membuka jaringan pertemanan yang lebih luas, tidak hanya dengan teman satu kampus, tapi juga dengan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Dari sanalah pengalaman, wawasan, dan relasi kita berkembang, menjadi bekal berharga ketika kelak masuk dunia kerja. 

Akhirnya, semangatlah menjalani peran sebagai mahasiswa baru. Nikmati setiap prosesnya, jangan takut mencoba hal-hal baru, dan teruslah belajar dengan tekun. Ingat, Yakin Usaha Sampai dengan kesungguhan dan kerja keras, semua cita-cita bisa diraih.

 

***

*) Oleh : Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja, S.H.,M.H., Jaksa dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa.


Tulisan ini telah diterbitkan sebelumnya di rubrik Kopi TIMES, TIMES Indonesia, pada 22 September 2025 dengan judul "Kiat Sukses Kuliah". Versi aslinya dapat dibaca di https://timesindonesia.co.id/kopi-times/555919/kiat-sukses-kuliah.

  • 0 Comments

Muh. Ibnu Fajar Rahim, Rudi Pradisetia Sudirdja. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Vol. 23 (2025), Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUHAP. DOI: 10.30595/pssh.v23i.1549

Abstrak

Ekstradisi dan MLA merupakan bagian dari sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan. Sehingga central authority dalam urusan ekstradisi dan MLA harus dilaksanakan oleh lembaga yang tidak sekadar melaksanakan transmitter authority (lembaga yang meneruskan permintaan), namun juga lembaga yang berwenang (competent authority), khususnya wewenang di bidang penuntutan. Penelitian ini berfokus pada analisis kedudukan Kejaksaan sebagai central authority dalam pelaksanaan urusan ekstradisi dan MLA. Penelitian ini bertujuan sebagai bahan rekomendasi bagi pembaruan KUHAP maupun pembentukan atau perubahan undang-undang tentang ekstradisi dan MLA. Penelitian ini merupakan penelitian normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan central authority dalam urusan ekstradisi dan MLA yang selama ini dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM jo. Ditjen AHU bertentangan dengan UUD 1945 karena Menteri Hukum dan HAM jo. Ditjen AHU bukanlah lembaga yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pidana (penuntutan), perdata dan tata usaha negara, pemulihan aset, dan intelijen merupakan lembaga yang mampu mengakomodir konsep transmitter authority dan competent authority dalam satu lembaga melalui jaksa, sehingga pelaksanaan ekstradisi dan MLA dapat diproses dengan cepat, efisien, dan memenuhi aspek yuridis, baik formil maupun materiil (tidak sekadar administratif). Kejaksaan sebagai central authority merupakan bentuk pelaksanaan urusan ekstradisi dan MLA yang terpadu satu pintu (one gate integrated service).

Kata kunci: Konstitusional; Kejaksaan; Central Authority.


Baca artikel lengkap di Proceedings Series on Social Sciences & Humanities →

  • 0 Comments

Kecerdasan Emosional di Era AI

Jakarta – Saat berbincang santai dengan para petani di Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025), Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan: “banyak orang pintar justru tidak menjadi apa-apa”. 

Pernyataan ini menggambarkan realitas yang kerap kita temui dalam kehidupan sehari-hari: banyak orang dengan kecerdasan intelektual tinggi justru tidak mampu meraih kesuksesan dalam bidangnya, sebaliknya mereka yang secara akademik biasa-biasa saja justru mampu melesat jauh dan menjadi tokoh penting. 

Statement Prabowo di atas, selaras dengan pendapat Goleman, seorang psikolog dan penulis Amerika yang dikenal karena karyanya tentang kecerdasan emosional. 

Dalam bukunya berjudul “Emotional Intelligence” (1995), Goleman mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional berperan jauh lebih besar dalam menentukan kesuksesan hidup dan karier seseorang dibandingkan dengan kecerdasan intelektual.

Kecerdasan intelektual hanya menyumbang sekitar 20% terhadap kesuksesan seseorang. Sisanya, sekitar 80%, ditentukan oleh faktor-faktor lain, terutama kecerdasan emosional.

Ini menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan seseorang. Ada faktor lain yang sering luput dari perhatian, namun justru menentukan sejauh mana seseorang mampu meraih kesuksesan baik dalam karier maupun kehidupan sosial. Menurut Daniel Goleman, aspek penting itu adalah “kecerdasan emosional.” 

Kecerdasan Emosional

Kita sering mendengar istilah "pintar secara emosional," tapi apa sebenarnya maksudnya? Kecerdasan emosional atau emotional intelligence (EQ) adalah kemampuan seseorang untuk mengenali dan mengelola emosinya sendiri, serta memahami dan merespons emosi orang lain dengan bijak. 

Konsep ini menjadi populer sejak diperkenalkan oleh Daniel Goleman pada 1995, dan kini diakui sebagai faktor penting dalam kehidupan sosial maupun profesional. 

Dalam praktiknya, EQ terlihat dari kemampuan berkomunikasi dengan baik, mudah beradaptasi, mampu bekerja dalam tim, serta punya empati yang tinggi. Bahkan, riset dari TalentSmart menemukan bahwa 90% orang yang punya performa kerja terbaik ternyata memiliki EQ yang tinggi bukan hanya IQ. (TalentSmart, Emotional Intelligence Appraisal Research, 2017)

Di sisi lain, tak sedikit orang yang sangat cerdas secara akademis, tapi justru kesulitan saat harus bekerja dalam tim atau menyelesaikan konflik di lingkungan kerja. Mereka bisa memecahkan soal matematika tingkat tinggi, tapi belum tentu bisa mendamaikan dua rekan kerja yang berselisih. 

Studi gabungan antara Harvard University, Stanford Research Institute (bukan universitas Stanford), dan Carnegie Foundation yang berasal dari penelitian klasik pada tahun 1918 oleh Charles Riborg Mann, menyimpulkan bahwa: 85% dari kesuksesan seseorang dalam pekerjaan ditentukan oleh keterampilan interpersonal (soft skills), sementara hanya 15% berasal dari keterampilan teknis (hard skills).

Karena itu, tak cukup hanya mengasah IQ. Kita juga perlu membangun EQ, bahkan juga SQ spiritual intelligence atau kecerdasan spiritual. Kalau IQ membantu kita berpikir logis dan cepat, EQ membantu kita membangun hubungan yang sehat, dan SQ memberi kita kompas nilai dan makna dalam hidup. Ketiganya saling melengkapi. Tanpa EQ dan SQ, orang dengan IQ tinggi bisa saja jadi egois, sulit diajak kerja sama, atau bahkan tidak punya arah hidup yang jelas. 

Menurut studi Korn Ferry (2019), pemimpin dengan EQ tinggi mampu mendorong kinerja tim hingga 20% lebih baik dibanding yang hanya mengandalkan kecerdasan intelektual. 

Dengan kata lain, bila merujuk pada teori, kalau ingin sukses dan seimbang dalam hidup, jangan cuma pintar secara akademik, jadilah juga pintar secara emosional dan spiritual.

Memaknai Candaan Prabowo

Merujuk pada penjelasan di atas, ucapan Presiden Prabowo “banyak orang pintar justru tidak menjadi apa-apa” meskipun dilontarkan dalam konteks santai, sebetulnya menyimpan kritik sosial yang cukup tajam dan tidak bisa dianggap remeh. 

Candaan itu menyentil realitas bahwa kecerdasan intelektual (IQ) yang tinggi saja tidak cukup untuk menjamin kesuksesan seseorang, terutama dalam dunia kerja dan kepemimpinan. 

Jika dikaitkan dengan teori Daniel Goleman tentang emotional intelligence, pernyataan ini menjadi refleksi dari kenyataan struktural-bahwa kita masih terlalu mengagungkan "kepintaran akademik". Sementara aspek-aspek penting lain seperti kemampuan beradaptasi, empati, dan etika kerja sering kali diabaikan dalam proses pendidikan maupun rekrutmen kerja.

Fakta di dunia kerja Indonesia menunjukkan bahwa ketimpangan antara penguasaan hard skills dan soft skills semakin nyata dan mengkhawatirkan. Laporan Bank Dunia tahun 2020 mengungkap bahwa lebih dari 50 persen lulusan perguruan tinggi di Indonesia dianggap belum siap terjun ke dunia kerja, terutama karena minimnya keterampilan non-teknis seperti kemampuan komunikasi, manajemen konflik, dan kerja sama tim. 

Hal ini sejalan dengan temuan Survei LinkedIn Indonesia tahun 2021 yang mencatat bahwa keterampilan yang paling dicari oleh perusahaan saat ini bukan lagi sekadar kemampuan teknis, melainkan justru adaptability, emotional intelligence, dan kolaborasi. 

Bahkan, Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam Rencana Strategis SDM 2023 menyoroti bahwa salah satu tantangan utama dunia kerja kita adalah adanya mismatch antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha di mana ketimpangan ini sebagian besar disebabkan oleh lemahnya penguasaan soft skills. 

Dengan latar belakang inilah, pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa “banyak orang pintar justru tidak menjadi apa-apa” meskipun disampaikan dalam nada candaan nyatanya bersandar pada realitas yang serius: banyak lulusan yang ‘cerdas’ secara akademik, namun gagal beraktualisasi karena rendahnya kecerdasan emosional mereka.

Bila ditelaah lebih jauh, ketimpangan antara IQ dan EQ ini sebenarnya berakar pada sistem pendidikan kita yang masih terlalu menekankan aspek kognitif seperti nilai ujian, hafalan, dan kemampuan menjawab soal. Sementara itu, ruang untuk membentuk karakter, menumbuhkan empati, dan mengasah keterampilan sosial masih sangat terbatas. 

Dengan kata lain, kita menghadapi ketimpangan struktural dalam pembangunan manusia, di mana sistem pendidikan lebih sibuk mencetak individu ‘pintar’ ketimbang membentuk manusia yang utuh, adaptif, dan berdaya guna sosial. Oleh karena itu, candaan Presiden perlu ditanggapi bukan dengan tawa semata, melainkan sebagai ajakan untuk melakukan refleksi nasional. 

IQ di Tengah Era Artificial Intelligence

Di tambah lagi, dewasa ini kita dihadapkan dengan sebuah fenomena baru, yakni perkembangan kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) yang tengah menciptakan lanskap baru dalam kehidupan sosial dan dunia kerja. 

Berbagai pekerjaan yang dulu membutuhkan kemampuan intelektual manusia seperti menulis laporan, menganalisis data, bahkan membuat konten kreatif kini bisa dikerjakan dengan bantuan AI dalam hitungan detik. 

Dengan kata lain, kita sekarang hidup di era di mana kecerdasan logis, teknis, dan komputasional tidak lagi menjadi keunggulan eksklusif manusia. IQ hanya sebuah kosmetika intektual yang tan makna. Menjadi remah dalam distrupsi sejarah yang tak terbendung ini. Namun, di tengah disrupsi ini, justru muncul satu dimensi yang tetap tidak tergantikan: kecerdasan emosional.

Kecerdasan emosional adalah buah dari proses panjang yang terbentuk sejak masa kanak-kanak, dibentuk oleh lingkungan keluarga, pendidikan, dan interaksi sosial yang kompleks. Nilai-nilai seperti empati, kasih sayang, kepekaan sosial, serta kemampuan membaca suasana batin orang lain, tidak bisa dilatih lewat algoritma. 

Penelitian Daniel Goleman, menegaskan bahwa EQ adalah faktor penentu utama dalam kepemimpinan, kerja tim, dan hubungan sosial yang sehat hal-hal yang sampai hari ini belum bisa direplikasi oleh mesin.

AI, secerdas apa pun, tidak memiliki pengalaman hidup. Ia tidak mengenal kehilangan, tidak merasakan cinta, tidak mengalami konflik batin, dan tidak bisa menangis karena empati. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara manusia dan teknologi. 

Dalam dunia yang semakin terotomatisasi, justru kecerdasan emosional menjadi “mata uang baru” yang menentukan siapa yang mampu bertahan, beradaptasi, dan memimpin. Mereka yang bisa memahami perasaan, menjaga hubungan, dan menyelesaikan konflik antar-individu, akan menjadi aktor penting di masa depan sebagai penyeimbang dari logika dingin mesin.

Maka, ketika banyak yang khawatir akan kehilangan pekerjaan karena AI, candaan Presiden mestinya bisa diambil sebagai renungan kebangsaan. Dimana kita justru perlu menggali keunggulan khas manusia: menjadi makhluk yang bisa merasa dan peduli. 

Indonesia Emas 2045

Dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045, kurikulum pendidikan kita jangan hanya berfokus kepada peningkatan kecerdasan intelektual semata, tetapi juga harus memberi ruang yang besar bagi pengembangan kecerdasan emosional melalui pendidikan karakter. 

Sebab tak ada satupun IQ manusia yang bisa melawan AI dengan gudang Big Data nya. Individu atau bangsa yang tak memiliki kecerdasan emosional atau karakter, hanya bisa menjadi subsistem dalam mega sistem Artificial Intelligence. Hanya individu dan bangsa yang berkarakter yang mampu men-challenge dan men-absorb kedigjayaan era digital ini. 

Indonesia, dengan kekayaan budaya dan nilai-nilai ketimuran yang menjunjung tinggi tata krama dan sopan santun, sesungguhnya memiliki modal sosial yang sangat kuat untuk membentuk pribadi-pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual. 

Nilai-nilai luhur bangsa seperti persatuan, toleransi, gotong royong, dan tenggang rasa penting ditanamkan sejak dini kepada generasi muda. Inilah generasi yang diharapkan mampu memimpin masa depan dengan hati, akal, dan nurani. Mungkin inilah trajectory dari candaan Presiden. 

***

*) Oleh : Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI).


Tulisan ini telah diterbitkan sebelumnya di rubrik Kopi TIMES, TIMES Indonesia, pada 24 April 2025 dengan judul "Kecerdasan Emosional di Era AI". Versi aslinya dapat dibaca di https://timesindonesia.co.id/kopi-times/536320/kecerdasan-emosional-di-era-ai.

  • 0 Comments

✍️ Ditulis oleh: Prof. Reda Manthovani & Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja.



 Dalam dunia hukum pidana, asas-asas hukum ibarat fondasi rumah yang menopang seluruh bangunan sistem hukum. Itulah yang menjadi alasan utama kami menyusun buku ini—agar setiap aparat penegak hukum, mahasiswa, dan pembelajar hukum dapat memahami dengan utuh fondasi KUHP Nasional yang baru.



Buku ini mencoba menjembatani antara teori dan praktik. Tidak hanya memuat uraian akademik (teori-teori), tetapi juga disertai ilustrasi kasus agar lebih mudah dicerna. Kami menulisnya dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami, namun tetap menjaga bobot ilmiahnya. Sebab kami percaya, ilmu hukum yang baik adalah yang bisa dimengerti termasuk oleh masyarakat awam sekalipun. 


Kami tidak ingin menyebut buku ini sebagai yang terbaik, tapi kami berusaha menjadikannya sebagai salah satu referensi paling praktis dan aplikatif yang bisa digunakan oleh aparat penegak hukum, akademisi dan para mahasiswa. Harapannya, buku ini bisa menjadi bekal yang berguna, baik di ruang sidang, ruang kuliah, maupun ruang kerja.


Jika Anda sedang mencari buku hukum pidana yang tidak hanya menjelaskan “apa asas itu”, tapi juga “mengapa asas itu penting” dan “bagaimana asas itu diterapkan”, buku ini mungkin bisa menjadi teman bacaan Anda.











  • 0 Comments


✍️
Karya: Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja





Dalam lanskap hukum acara pidana Indonesia, buku-buku teks yang ada selama ini cenderung lebih banyak membahas peran pengadilan, buku Jaksa dan Hukum Acara Pidana hadir menawarkan perspektif tentang posisi strategis jaksa dalam hukum acara pidana. Ditulis oleh seorang jaksa yang juga akademisi, buku ini menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik secara menyeluruh, menjadikannya referensi penting bagi para penegak hukum, akademisi, dan mahasiswa.


Buku ini tidak hanya membahas peran jaksa dalam proses penuntutan, namun juga mengupas tanggung jawab jaksa dari tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga purna-adjudikasi. Di dalamnya, penulis menjelaskan bahwa jaksa adalah aktor sentral dalam sistem peradilan pidana, sekaligus pelindung hak asasi manusia. Tak hanya mengandalkan kajian doktrinal, penulis memperkaya buku ini dengan sejarah profesi jaksa dari berbagai sistem hukum, disertai analisis terhadap asas-asas penting dalam hukum acara pidana.





Yang membedakan buku ini adalah penguatan terhadap tiga fungsi utama jaksa: Magistraat (penegak hukum dan penjaga konstitusi), Openbaar Ministerie (wakil negara untuk kepentingan umum), dan Officier van Justitie (pengelola manajerial proses peradilan). Ketiga fungsi ini dijabarkan secara runtut dan aplikatif. Lebih jauh, buku ini juga memuat ilustrasi kasus dan pendekatan praktis yang memperkaya pemahaman pembaca.


Tidak heran jika buku ini mendapatkan apresiasi dari para pakar, termasuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI). Mereka sepakat bahwa buku ini membuka cakrawala baru tentang bagaimana peran jaksa dipahami dalam sistem hukum di Indonesia. 


Buku ini layak menjadi bacaan wajib bagi siapa pun yang ingin memahami bagaimana hukum acara pidana seharusnya berjalan: tidak sekadar prosedural, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kepastian,  kemanfaatan dan keadilan.




  • 0 Comments


Tulisan ini pertama kali diterbitkan di Hukumonline dengan judul "Memahami Lebih Dalam Strategi Lolos Menjadi Jaksa", dan dapat diakses melalui tautan berikut:
👉 https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-lebih-dalam-strategi-lolos-menjadi-jaksa-lt64d9acc8ac069/

Buku ini menjadi sumber informasi yang kaya dan mendalam bagi pembaca yang kendak bergabung menjadi insan Adhyaksa.

 

Jaksa memiliki peran penting dan strategis dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai penopang pilar demokrasi, profesi jaksa memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip due process of law dan dan standar perlindungan hak asasi manusia. Jaksa juga memiliki peran sebagai pengendali perkara (dominus litis), yang mempunyai tugas mulia menjaga konstitusi dan melindungi Masyarakat.



Berkenaan dengan hal tersebut, profesi jaksa harus diisi oleh putra putri terbaik bangsa yang memiliki komitmen tinggi terhadap keadilan dan nilai integritas. Mereka juga harus berasal dari individu-individu yang profesional, memiliki pengetahuan yang mendalam di bidang hukum, dan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ini semua menjadi prasyarat karena Jaksa memiliki tugas berat sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan dan penjaga hak-hak negara.

Bagi yang bercita-cita menjadi Jaksa, mengikuti seleksi dan lolos menjadi jaksa merupakan suatu kebanggaan. Lewat mekanisme seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan, dilakukan proses untuk menyaring sumber daya manusia terbaik untuk menjadi bagian dari Korps Adhyaksa.

Lewat buku ini, Rudi Pradisetia Sudirdja, memberikan gambaran dan panduan tentang profesi Jaksa dan tata cara untuk menjadi seorang Jaksa. Dengan prasyarat dan mekanisme seleksi yang harus dilalui CPNS Kejaksaan, penulis mengarahkan pembaca untuk mempersiapkan diri lebih baik demi meningkatkan peluang untuk lolos dalam seleksi menjadi Jaksa.



Materi seperti pengertian dan Sejarah, organisasi profesi, etika profesi, tugas dan kewenangan, kualifikasi, persyaratan, proses seleksi, dan penjelasan tentang materi tes, digambarkan dalam buku Menjadi Jaksa ini. Sebagai salah satu lulusan terbaik Pendidikan Pembentukan Jaksa, penulis juga berbagi pengalaman dan tips dalam menghadapi rangkaian tes seperti, tes kompetensi dasar, tes kompetensi bidang, tes Kesehatan, tes psikologi, serta tes wawancara.

Bagian awal Penulis menjelaskan mengenai apa itu Kejaksaan. Gambaran tentang lembaga, profesi, tugas, dan wewenang Jaksa. Deskripsi tentang lembaga kejaksaan, struktur organisasi, makna lambang, organisasi profesi nasional maupun internasional menjadi substansi bagian ini. Pembaca dapat memahami secara utuh profesi jaksa lewat deskripsi penulis di bagian ini.

Bagian berikutnya. Pembaca diarahkan untuk memahami tata cara menjadi seorang Jaksa. Proses menuju tahapan seleksi, pelatihan dan Pendidikan, serta pengangkatan menjadi seorang Jaksa professional. Selanjutnya pembaca diberikan gambaran tentang tips untuk menghadapi seleksi: kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Dan terakhir, ditutup dengan kesimpulan.

Rudi Pradisetia Sudirdja lewat buku ini berupaya untuk membuka jalan dan menunjukkan arah untuk menyelami seluk beluk profesi Jaksa di Indonesia. Dengan membaca buku ini, diharapkan menjadi sumber informasi yang kaya dan mendalam bagi pembaca yang kendak bergabung menjadi insan Adhyaksa.

Selamat membaca.

  • 0 Comments

About Me

Foto saya
Rudi Pradisetia Sudirdja
Benar-benar mendalami suatu bidang ilmu adalah ongkos (meraih) semua yg berharga dan tangga mencapai semua yang tinggi.
Lihat profil lengkapku

Follow Us

  • instagram
  • facebook
  • twitter

recent posts

Labels

Artikel Pribadi Artikel Tokoh Islam Kabar Hukum Karya Ilmiah Makalah Materi Kuliah Presentasi Soal Ujian

Arsip

  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010

Ikuti Saya

Instagram LinkedIn X / Twitter Facebook

instagram

Copyright 2024 Rudi Pradisetia Sudirdja Template Created By : ThemeXpose . All Rights Reserved.

Back to top