RPS

x

Terorisme adalah upaya, pekerjaan dan kegiatan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan dengan motif ideologi dan politik oleh seseorang atau organisasi terhadap orang/masyarakat dan atau instalasi sehingga terjadi korban jiwa, kerusakan dan menciptakan rasa takut berlebihan yang menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat sampai pada ancaman terhadap keamanan nasional.

         Kegiatan terorisme dilakukan ancaman kekerasan atau kekerasan dengan menggunakan cara-cara radikal yang merupakan perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk), baik terhadap warga sipil maupun aparat keamanan, sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap ketertiban umum dan kedaulatan negara serta perdamaian dunia.         

         Tindak pidana terorisme merupakan fenomena yang telah meresahkan masyarakat dunia, termasuk juga di Indonesia. Beberapa tahun terakhir telah terjadi beberapa aksi terorisme di Indonesia, yang terjadi di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok; Bom 3 (tiga) gereja di Surabaya; Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo; Polrestabes Surabaya; Mapolda Riau dan peristiwa lainnya.    

        Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan menegaskan Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apa pun. Semua ajaran agama menolak terorisme. Presiden Joko Widodo juga meminta agar kementerian terkait serta DPR merampungkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang pada akhirnya pada bulan Mei 2019 selesai.

         Secara institusional, Kejaksaan juga telah berupaya untuk bersungguh-sungguh dan secara serius mengoptimalkan pencegahan kejahatan teroris. Kejaksaan melalui Bidang Intelijen berupaya melakukan berbagai pendekatan penyuluhan dan penerangan hukum (soft approach) kepada masyarakat luas maupun para pelajar baik melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Jaksa Masuk Pesantren (JMP), Jaksa Masuk Kampus (JMK) dan Jaksa Menyapa melalui saluran Radio Republik Indonesia (RRI). Program-program tersebut diharapkan masyarakat dan generasi muda menjadi paham dan melek hukum. Dengan adanya kesadaran hukum yang baik, maka masyarakat diharapkan mampu membentengi diri dari berbagai kejahatan terorisme dan paham-paham radikal sehingga dapat terwujud lingkungan yang aman, tertib dan tenteram.

         Peran Kejaksaan dalam penanggulangan terorisme melalui program JMS dilakukan dengan memberikan materi/penyuluhan hukum tentang tindak pidana terorisme kepada para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat di seluruh Indonesia. Pemberian materi/pencerahan hukum mengenai terorisme terhadap siswa SMA sejak dini merupakan langkah preventif terbaik, mengingat modus operandi aksi terorisme akhir-akhir ini dilakukan dengan melibatkan anak, seperti yang terjadi di Surabaya.

        Kebakaran hutan menjadi salah satu masalah besar bangsa Indonesia. Terlebih bagi Indonesia yang memiliki hutan yang begitu luas mencapai 120,6 juta hektare atau sekitar 63% dari luas daratannya 190,5 juta hektare.[1] Permasalahan kebakaran hutan hampir terjadi setiap tahunnya pada musim kemarau. Kebakaran hutan sendiri didefinisikan sebagai kebakaran yang terjadi di alam liar, hutan, dan/atau lahan, yang dapat juga memusnahkan rumah-rumah atau mendatangkan bahaya bagi keamanan umum, makhluk hidup, atau barang di sekitarnya.[2]

       Pada tahun ini, diprediksi kebakaran hutan akan meningkat. Hal tersebut sejalan dengan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), yang menyebutkan bahwa kemarau pada tahun 2019 akan jauh lebih kering, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Diprediksi musim kemarau akan terjadi sejak Juli hingga Oktober 2019.[3]

       Hingga Agustus 2019, Pemerintah telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla terhadap 6 provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.[4] Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, menyebutkan, jumlah titik panas di seluruh Indonesia sebanyak 863 titik.[5]

       Untuk mencari penyebabnya, kita dapat merujuk pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, yang membagi penyebab kebakaran hutan dan lahan menjadi 2 (dua) kategori. Pertama, karena perbuatan manusia, seperti melakukan pembakaran hutan tanpa izin dengan cara melakukan kegiatan yang karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran antara lain: penggunaan api di dalam hutan yang tidak terkendali, penggunaan gergaji mesin dan mesin-mesin lainnya yang ceroboh, atau penggunaan bahan peledak dan zat-zat kimia yang tidak terkendali. Selain itu, masuk kategori ini juga, seperti membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran antara lain: puntung rokok yang masih mengandung api, bara api, petasan, zat-zat kimia, lensa cembung, korek api. Kedua, kebakaran hutan yang terjadi sebab daya-daya alam, seperti akibat-akibat petir, gunung berapi, reaksi sumber daya alam, dan atau gempa.

       Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum tentunya akan turut ambil bagian berkontribusi dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan di Indonesia. Dalam bidang pidana, kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang memiliki posisi sentral dan strategis selaku pemegang asas dominus litis, yang merupakan poros dan filter antara proses penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, sekaligus pengendali penanganan perkara pidana, turut bertanggung jawab untuk memastikan penanganan perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan berjalan secara baik.

       Secara institusional, Kejaksaan Agung juga telah memiliki Satuan Tugas Sumber Daya Alam dan Lintas Negara (Satgas SDA-LN) yang memiliki tugas khusus penanganan perkara sumber daya alam yang di dalamnya termasuk tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

       Sejak tahun 2015 s/d Juli 2019, Satgas tersebut telah menangani perkara tindak pidana kehutanan sebanyak 3.438 perkara dan tindak pidana lingkungan hidup sebanyak 349 perkara.^[6] Dalam penanganan perkara, selain menyasar individu, Satgas tersebut menyasar perusahaan-perusahaan yang dengan sengaja melakukan tindakan pembakaran hutan, melalui pembebanan pertanggungjawaban pidana.

       Keberadaan Satgas SDA-LN terbukti juga secara efektif memudahkan koordinasi antara penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan penuntut umum dalam penanganan perkara pidana. Oleh karena itu, ke depan kiranya keberadaan Satgas ini perlu ditingkatkan statusnya menjadi sebuah Direktorat.  Peningkatan tersebut dilakukan untuk menjadikan Satgas SDA-LN menjadi lembaga yang permanen yang masuk dalam struktur organisasi tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

       Selanjutnya, yang menjadi hal penting dalam penanganan tindak pidana kebakaran hutan adalah, bahwa orientasi pemidanaan tidak hanya sekadar menuntut berat pelaku melalui instrumen pidana badan dan/atau denda saja. Melainkan juga menuntut agar kerusakan hutan yang terjadi harus diperbaiki, sehingga hutan yang rusak dapat pulih ke dalam keadaan semula. Mengingat hutan memiliki peran yang sangat vital bagi keberlangsungan kehidupan manusia.

       Dalam bidang perdata, Kejaksaan melalui peran dan fungsinya sebagai Pengacara Negara dapat mewakili pemerintah untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu berupa tindakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup, terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

        Sebagai perbandingan, Kejaksaan di Uni Eropa dalam permasalahan lingkungan hidup tidak hanya mewakili negara/pemerintah saja, melainkan juga dapat mewakili masyarakat untuk mengajukan gugatan perdata kepada korporasi swasta. Hal ini mengingat Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang demi kepentingan umum memandang tindak pidana lingkungan hidup beserta dampak-dampaknya merupakan persoalan yang berdampak langsung dan senantiasa bersinggungan dengan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, ke depan kiranya perlu juga dipikirkan pemberian wewenang pada Jaksa Pengacara Negara untuk dapat mewakili kelompok masyarakat dalam kasus-kasus yang melibatkan korporasi yang merugikan kepentingan umum.

        

---

Dalam rangka memperingati Hari Bakti Adhyaksa ke-59 tahun 2019, Kejaksaan Agung RI menyelenggarakan kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional (LKTI). Kegiatan tersebut diikuti pegawai dan para jaksa dari berbagai satuan kerja di Indonesia, baik dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, maupun di lingkungan Kejaksaan Agung. Topik yang harus ditulis para peserta mengenai “Reformasi Birokrasi Kejaksaan Melaui Pemanfaatan Teknologi Informasi”. Penilaian karya tulis dilakukan oleh juri independen, yakni dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI-UI). Sepuluh peserta terpilih harus mempresentasikan karya tulisnya di hadapan juri dan Wakil Jaksa Agung serta para Pejabat Tinggi Kejaksaan lainnya, tanggal 19 Juli 2019, bertempat di Kejaksaan Agung, Jakarta.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap karya tulis dan presentasi, Rudi Pradisetia Sudirdja, Alumni Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yang bertugas sebagai Jaksa Fungsional pada Asisten Khusus Jaksa Agung ditetapkan sebagai Juara I LKTI Nasional Kejaksaan RI Tahun 2019. Jaksa Rudi mengangkat karya tulis dengan judul “Pemanfaatan Teknologi Cloud Computing Dalam Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Kejaksaan Yang Profesional, Komunikatif dan Akuntabel”. Karya tulis tersebut menggagas pemanfaatan cloud computing untuk mempercepat proses reformasi birokrasi di Kejaksaan. Cloud computingsendiri merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer (‘komputasi’) dan pengembangan berbasis Internet (‘awan’), sehingga melahirkan model aktivitas pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak dan layanan lainnya disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan internet. Menurut Rudi, implementasi cloud computingdapat membantu proses reformasi birokrasi diKejaksaan, agar ketatalaksanaan (business process) dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat. Hal ini karena pada era revolusi industri 4.0, “kecepatan” merupakan kunci keberhasilan dan kesuksesan. Kecepatan juga menandakan institusi tersebut siap dalam menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0. Dalam era ini, bukan lagi yang kuat mengalahkan yang lemah, akan tetapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Selain itu, cloud computingjuga dapat dimanfaatkan sebagai “Bank Data” atau “Perpustakaan Digital” Kejaksaan RI. Pemanfaatan tersebut diyakiniberpengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan profesionalisme jaksa, karena akses terhadap sumber bacaan (literature), baik “Sumber Hukum” maupun “Petunjuk Teknis Kejaksaan” semakin mudah didapat, serta dapat diakses di mana pun, kapan pun dan melalui perangkat apa pun oleh setiap jaksa di seluruh Indonesia. Terakhir, cloud computingjuga dapat dijadikan sarana untuk memberikan akses informasi tentang kinerja institusi serta pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif dan efisien, sehingga diharapkan dapat meningkatkan citra institusi Kejaksaan di mata masyarakat.

Saat kuliah, Jaksa Rudi terkenal aktif dalam dunia organisasi kemahasiswaan dan memiliki prestasi akademik yang baik. Ia tercatat sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Tahun 2012/2013, Ketua Umum Forum Diskusi Mahasiswa Hukum Universitas Pasundan Tahun 2011/2012, Ketua Bidang Kajian Ilmu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Pasundan 2011/2012, Paralegal Clinical Legal Education Faculty of Law Pasundan University(CLE FH UNPAS), dan Anggota Koordinator Olahraga Mahasiswa Universitas Pasundan (KOM UNPAS).

Sedangkan di dunia akademik, ia tercatat sebagai Mahasiswa Berprestasi Terbaik Universitas Pasundan Tahun 2011/2012, Semi Finalis Debat Konstitusi Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tingkat Nasional Wilayah Regional III Mahkamah Konstitusi RI, Peneliti Komisi Yudisial Untuk Riset Putusan Hakim, Paralegal dalam kegiatan Street Law for Migrant Worker Indonesiadi KBRI Kuala Lumpur Malaysia. Selain itu, sejak mahasiswa ia aktif menulis dan juga menjadi Nara Sumber di berbagai kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pasundan. Dan terakhir, Jaksa Rudi lulus sebagai Wisudawan Terbaik Universitas Pasundan Tahun akademik 2012/2013.

Sumber: http://hukum.unpas.ac.id/alumni-fh-unpas-raih-juara-1-lomba-karya-tulis-ilmiah-tingkat-nasional-kejaksaan-ri-tahun-2019/

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Rudi Pradisetia Sudirdja terpilih menjadi Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Tingkat Nasional Kejaksaan RI Tahun 2019. Kompetisi diselenggarakan di Kejaksaan Agung, Jumat (19/7).

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Bakti Adhyaksa ke-59 tahun 2019, diikuti pegawai dan para jaksa dari berbagai satuan kerja di Indonesia, baik dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, maupun di lingkungan Kejaksaan Agung. Rudi saat ini bertugas sebagai Jaksa Fungsional pada Asisten Khusus Jaksa Agung.

Pada kompetisi tersebut Rudi membuat karya tulis dengan judul “Pemanfaatan Teknologi Cloud Computing dalam Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Kejaksaan yang Profesional, Komunikatif dan Akuntabel”.

“Karya tulis tersebut menggagas pemanfaatan cloud computing untuk mempercepat proses reformasi birokrasi di Kejaksaan,” ungkap Rudi dalam rilis yang diterima Kantor Komunikasi Publik (KKP) Unpad.

Lebih lanjut Rudi menjelaskan, cloud computing merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer (komputasi) dan pengembangan berbasis Internet (awan). Menurut Rudi, implementasi cloud computing dapat membantu proses reformasi birokrasi di Kejaksaan, agar ketatalaksanaan (business process) dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat.

“Hal ini karena pada era revolusi industri 4.0, kecepatan merupakan kunci keberhasilan dan kesuksesan. Kecepatan juga menandakan institusi tersebut siap dalam menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0. Dalam era ini, bukan lagi yang kuat mengalahkan yang lemah, akan tetapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat,” kata Rudi.

Selain itu, cloud computing juga dapat dimanfaatkan sebagai “Perpustakaan Digital” untuk menyimpan berbagai referensi hukum, seperti asas-asas hukum, teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, yurisprudensi, maupun petunjuk teknis terkait penanganan perkara.

Cloud computing juga dapat dimanfaatkan sebagai “Bank Data” untuk menghimpun berbagai produk hukum jaksa seperti petunjuk untuk penyidik, surat dakwaan, surat tuntutan, tanggapan eksepsi, replik, memori banding, memori kasasi dan lain sebagainya.

“Nantinya, dokumen hukum yang berkualitas dan telah lulus uji penilaian, disimpan dalam cloud, sehingga dapat dijadikan rujukan para jaksa lain dalam menangani perkara yang serupa. Pemanfaatan tersebut diyakini berpengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan profesionalisme jaksa, karena akses terhadap sumber bacaan (literature), baik sumber hukum, petunjuk teknis Kejaksaan maupun dokumen hukum serupa semakin mudah didapat, serta dapat diakses di mana pun, kapan pun dan melalui perangkat apa pun oleh setiap jaksa di seluruh Indonesia,” papar Rudi.

Menurut Rudi, cloud computing juga dapat dijadikan sarana untuk memberikan akses informasi tentang kinerja institusi serta pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Melalui cloud tersebut, masyarakat diharapkan dapat dengan mudah mengakses laporan capaian kinerja, data penanganan perkara, trend modus operandi kejahatan, data statistik kriminal, dan informasi publik lainnya.

Rudi berharap, data tersebut dapat dimanfaatkan juga oleh para akademisi seperti dosen, mahasiswa, peneliti guna penyusunan karya tulis ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Implementasi tersebut diyakini dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di Indonesia, dan secara mutatis mutandis dapat meningkatkan citra institusi Kejaksaan di mata masyarakat.*

Rilis/art