RPS

Tulisan ini pertama kali diterbitkan di Hukumonline dengan judul "Memahami Lebih Dalam Strategi Lolos Menjadi Jaksa", dan dapat diakses melalui tautan berikut:
👉 https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-lebih-dalam-strategi-lolos-menjadi-jaksa-lt64d9acc8ac069/

Buku ini menjadi sumber informasi yang kaya dan mendalam bagi pembaca yang kendak bergabung menjadi insan Adhyaksa.

Jaksa memiliki peran penting dan strategis dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai penopang pilar demokrasi, profesi jaksa memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip due process of law dan dan standar perlindungan hak asasi manusia. Jaksa juga memiliki peran sebagai pengendali perkara (dominus litis), yang mempunyai tugas mulia menjaga konstitusi dan melindungi Masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, profesi jaksa harus diisi oleh putra putri terbaik bangsa yang memiliki komitmen tinggi terhadap keadilan dan nilai integritas. Mereka juga harus berasal dari individu-individu yang profesional, memiliki pengetahuan yang mendalam di bidang hukum, dan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ini semua menjadi prasyarat karena Jaksa memiliki tugas berat sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan dan penjaga hak-hak negara.

Bagi yang bercita-cita menjadi Jaksa, mengikuti seleksi dan lolos menjadi jaksa merupakan suatu kebanggaan. Lewat mekanisme seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan, dilakukan proses untuk menyaring sumber daya manusia terbaik untuk menjadi bagian dari Korps Adhyaksa.

Lewat buku ini, Rudi Pradisetia Sudirdja, memberikan gambaran dan panduan tentang profesi Jaksa dan tata cara untuk menjadi seorang Jaksa. Dengan prasyarat dan mekanisme seleksi yang harus dilalui CPNS Kejaksaan, penulis mengarahkan pembaca untuk mempersiapkan diri lebih baik demi meningkatkan peluang untuk lolos dalam seleksi menjadi Jaksa.

Materi seperti pengertian dan Sejarah, organisasi profesi, etika profesi, tugas dan kewenangan, kualifikasi, persyaratan, proses seleksi, dan penjelasan tentang materi tes, digambarkan dalam buku Menjadi Jaksa ini. Sebagai salah satu lulusan terbaik Pendidikan Pembentukan Jaksa, penulis juga berbagi pengalaman dan tips dalam menghadapi rangkaian tes seperti, tes kompetensi dasar, tes kompetensi bidang, tes Kesehatan, tes psikologi, serta tes wawancara.

Bagian awal Penulis menjelaskan mengenai apa itu Kejaksaan. Gambaran tentang lembaga, profesi, tugas, dan wewenang Jaksa. Deskripsi tentang lembaga kejaksaan, struktur organisasi, makna lambang, organisasi profesi nasional maupun internasional menjadi substansi bagian ini. Pembaca dapat memahami secara utuh profesi jaksa lewat deskripsi penulis di bagian ini.

Bagian berikutnya. Pembaca diarahkan untuk memahami tata cara menjadi seorang Jaksa. Proses menuju tahapan seleksi, pelatihan dan Pendidikan, serta pengangkatan menjadi seorang Jaksa professional. Selanjutnya pembaca diberikan gambaran tentang tips untuk menghadapi seleksi: kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Dan terakhir, ditutup dengan kesimpulan.

Rudi Pradisetia Sudirdja lewat buku ini berupaya untuk membuka jalan dan menunjukkan arah untuk menyelami seluk beluk profesi Jaksa di Indonesia. Dengan membaca buku ini, diharapkan menjadi sumber informasi yang kaya dan mendalam bagi pembaca yang kendak bergabung menjadi insan Adhyaksa.

Selamat membaca.

Artikel ini pertama kali dimuat di Hukumonline dengan judul "Peraih Prima Adhyaksa Ini Lulus Cumlaude Program Doktoral FHUI", dan dapat diakses melalui tautan berikut:
https://www.hukumonline.com/berita/a/peraih-prima-adhyaksa-ini-lulus-cumlaude-program-doktoral-fhui-lt64c47283b6c41/

Rudi berhasil mempertahankan disertasinya yang diberi judul Diskresi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Antara Kepentinggan Hukum dan Kepentingan Umum.

 

Dalam rezim Hukum Administrasi Negara, diskresi dimaknai sebagai jalan untuk mengatasi persoalan ketika undang-undang tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas. Dengan kata lain, untuk mencegah terjadinya stagnasi dalam proses pengambilan keputusan, pejabat administrasi negara memiliki kewenangan dalam bentuk diskresi. Setidaknya ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah mengatur demikian.

George C. Christie memberikan definisi diskresi sebagai sebuah pilihan dalam pengambilan keputusan. Sementara dalam konteks sistem peradilan pidana, David E. Aronson menyatakan diskresi meliputi tindakan menginterpretasikan undang-undang, penggunaan kewenangan dan pilihan tindakan dari penegak hukum. Karena itu, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan discretionary selama pelaksanaan proses peradilan pidana.

Dalam bidang penuntutan, Ronald F Wright menyebutkan bahwa diskresi penuntutan merupakan kewenangan jaksa dalam memilih dan menentukan penuntutan dari suatu kasus serta menentukan jenis, berat, atau lamanya sanksi yang akan dituntut.

Menurut Jeffery T. Ulmer, cakupan diskresi ini terdiri dari proses pendakwaan, proses menyaring perkara (apakah akan membawa ke pengadilan atau tidak), proses pengakuan bersalah termasuk di dalamnya pengurangan hukuman, tawar menawar, dan terakhir tentang rekomendasi sanksi.

Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Belanda, hingga Jepang telah menempatkan diskresi jaksa sebagai sesuatu yang penting dalam sistem peradilan pidana mereka. Sementara di tanah air, UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur pemaksanaan tentang diskresi.

Sistem Peradilan pidana Indonesia belum memiliki definisi tentang diskresi, syarat-syarat diskresi dalam sistem peradilan pidana, batasan-batasan diskresi dalam sistem peradilan pidana, letak diskresi dalam sistem peradilan pidana, kemungkinan diskresi dalam tahap pra-ajudikasi hingga purna-ajudikasi, bentuk-bentuk diskresi dalam sistem peradilan pidana, sub sistem peradilan pidana yang diberikan wewenang untuk mengambil tindakan diskresi, hubungan antara diskresi sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lain, koreksi atas diskresi, pihak yang diberikan wewenang untuk mengawasi diskresi sub sistem SPP, serta bentuk pengujian apabila ada dugaan penyalahgunaan wewenang diskresi tersebut.

Sejumlah hal di atas diungkap dalam ujian terbuka Sidang Promosi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) yang menghadirkan promovendus Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data I Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Rudi Pradisetia Sudirdja. Dalam ujian terbuka tersebut, Rudi berhasil mempertahankan disertasinya yang diberi judul “Diskresi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Antara Kepentinggan Hukum dan Kepentingan Umum”.

“Dalam KUHAP juga belum ada pengaturan yang jelas mengenai diskresi jaksa. Padahal, banyak negara memberikan perhatian yang lebih terhadap diskresi jaksa mengingat posisi jaksa sebagai pemegang kendali penanganan perkara pidana (dominus litis),” ujar Rudi di hadapan Majelis Penguji pada, Jumat (28/7), di FHUI.

Menurut Rudi, diskresi dalam hukum pidana terkait dengan masalah hak asasi manusia dan hanya dapat dilakukan jika diberikan kewenangan oleh undang-undang. Esensi diskresi terletak pada kebebasan jaksa dalam menilai dan menerapkan kewenangan yang dimiliki. Di Indonesia, diskresi jaksa ditemukan pada setiap tahapan sistem peradilan pidana, tetapi hanya didasarkan pada aspek kepentingan hukum dan belum mencakup aspek kepentingan umum. Pelaksanaan diskresi jaksa juga dibatasi oleh prinsip kesatuan komando di lembaga kejaksaan.

Dalam penelitiannya, Rudi menemukan mayoritas responden jaksa di Indonesia jarang menerapkan diskresi karena birokrasi yang rumit. ”Mereka setuju bahwa jaksa harus memiliki independensi dan akuntabilitas yang lebih kuat,” ujar peraih predikat Prima Adhyaksa pada Pendidikan Pembentukan Jaksa Tahun 2016 tersebut.

Dalam disertasinya Rudi menawarkan pendekatan baru bagi jaksa dalam mengambil keputusan, yakni pendekatan the operational efficiency model yang menekankan efisiensi sistem peradilan pidana dengan mempertimbangkan aspek kepentingan umum. Disertasi ini juga menawarkan konsep penuntutan yang menggabungkan asas legalitas dengan asas oportunitas, serta mempertegas posisi jaksa sebagai pengendali perkara dan menjaga independensinya.

Rudi juga mengusulkan konsep diskresi jaksa dalam sistem peradilan pidana, termasuk prinsip-prinsip diskresi, syarat-syarat diskresi jaksa, alternatif penyelesaian perkara oleh jaksa, dan pemaknaan ulang terhadap makna Pasal 139 KUHAP yang mencakup kepentingan umum.

Keberhasilan Rudi meraih gelar Doktor pada FHUI menuai pujian dari senior dan rekan seprofesi di Korps Adhyaksa. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Manthovani dalam kesempatannya menyampaikan ucapan selamat kepada Rudi. “Saya mengucapkan selamat kepada Rudi Pradisetia yang telah menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia,” ujar Reda.

Reda mengungkap bahwa Rudi adalah lulusan ketiga Program Doktoral FHUI yang saat ini tengah aktif berprofesi sebagai jaksa. Sebelum Rudi, terdapat Reda Manthovani dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Narendra Jatna yang telah terlebih dahulu meraih gelar Doktor dari FHUI.

Narendra Jatna yang juga merupakan Penguji Eksternal dalam ujian terbuka kali ini dalam kesempatannya mengungkap hal unik tentang keberhasilan Rudi dalam menempuh Pendidikan Doktoral di FHUI. “Apa yang dilakukan promovendus mematahkan mitos bahwa Jaksa kalau menempuh Pendidikan S3 tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktunya. Karena itu ini sesuatu yang luar biasa,” tutup Narendra. 

Selain memiliki fungsi utama mengadili perkara, MA juga memiliki beberapa fungsi lain diantaranya fungsi mengatur. Fungsi mengatur diatributkan kepada Mahkamah Agung oleh Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan fungsi ini, MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Sebagai perwujudan fungsi tersebut sepanjang tahun 2014, MA telah menerbitkan 14 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Dalam jumpa pers beberapa hari yang lalu (28/12/2016), Ketua MA menyebut fakta tersebut sebagai  jumlah penerbitan Perma terbanyak dalam sejarah MA.

Jurnal Tunas Adhyaksa merupakan kumpulan karya tulis ilmiah di bidang hukum yang diperuntukan bagi peserta diklat PPPJ Angkatan 73 Gelombang II. Jurnal ini diprakarsai oleh Bidang Pendidikan Senat PPPJ Angkatan 73 Gelombang II Tahun 2016. Jurnal “Tunas Adhyaksa” hadir di Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia sebagai wadah ilmiah untuk menuangkan ide atau gagasan para siswa/siswi peserta Pendidikan, Pelatihan dan Pembentukan Jaksa Angkatan LXXIII Tahun 2016 terhadap isu-isu aktual yang menarik untuk dikaji serta sumbangsih pemikiran bagi Kejaksaan RI.

Membaca & Download Klik Disini (link 1)

Download Klik Disini (link 2)

Majalah Mangle Edisi 17 – 23 November 2016

Alumni Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Rudi Pradisetia Sudirdja, SH yang saat ini bekerja sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, diumumkan sebagai peserta terbaik (peringkat pertama dari 10 terbaik) dengan prestasi tertinggi nilai akademis, pada Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Gelombang II tahun 2016 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI selama 6 bulan (9 Mei 2016 sampai dengan 4 November 2016) di Badan Diklat Kejaksaan RI di Jakarta. Hal itu diumumkan Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, Muhammad Salim, pada penutupan pendidikan, Jumat 4 November 2016. Pada hari yang sama, para jaksa baru yang berjumlah 280 orang itu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Jaksa Agung RI, Prasetyo.

JAKARTA-Saya menyampaikan selamat kepada para Jaksa yang baru saja di lantik , setelah selama enam bulan menjalani Pendidikan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI ini,tentunya kalian mengalami suka dan duka untuk menjadi jaksa yang dapat di andalkan,”kata Jaksa Agung H.M Prasetyo dalam sambutannya pada Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jaksa baru serta sekaligus penutupan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa ( PPPJ ) angkatan 73 gelombang II tahun 2016 di lapangan Apel Badan Diklat Jakarta,Jumat ( 4/11/16 )

MusliModerat.Com - Di akhir tahun 1998 Gus Dur rawuh (datang) di Wonosobo. Saat itu sedang ramainya era reformasi, beberapa bulan setelah Pak Harto jatuh. Dan ini terjadi beberapa bulan sebelum Gus Dur menjadi orang nomer satu di Negeri ini. Beliau masih menjabat sebagai Ketua PBNU.
Bertempat di Gedung PCNU Wonosobo, Gus Dur mengadakan pertemuan dengan pengurus NU dari Wonosobo, Banjarnegara, Pubalingga, Kebumen, Temanggung dan Magelang. Tentu saja semua kiai ingin tahu pendapat Gus Dur tentang situasi politik terbaru. Penulis hadir di situ walaupun bukan kiai, dan duduk persis di depan Gus Dur. Penulis lah yangmenuntun Gus Dur menaiki Lantai 2 PCNU Wonosobo.
“Pripun Gus situasi politik terbaru?” tanya seorang kiai.
“Orde Baru tumbang, tapi Negeri ini sakit keras.” kata Gus Dur.
“Kok bisa Gus?”