Persidangan Online: Legalitas, Tantangan, Solusi dan Konsep Ideal
Rudi Pradisetia Sudirdja. Jurnal Bina Adhyaksa, Vol. 11 No. 1, November 2020, hlm. 1–10.
Abstrak
Persidangan online merupakan kebijakan yang diinisiasi Jaksa Agung Burhanuddin sebagai respons atas adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan menjaga jarak fisik (physical distancing) dalam interaksi sosial. Kebijakan Jaksa Agung itu direspons positif oleh Mahkamah Agung dan Kemenkumham, ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ketiga lembaga tentang penyelenggaraan persidangan secara online. Tulisan ini menyoal keabsahan persidangan online dalam perspektif hukum acara pidana, kendala yang dihadapi penuntut umum, pemecahan masalah, termasuk menggagas model ideal persidangan pasca pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis.
Hasilnya menunjukkan: (1) Persidangan online memang tidak diatur dalam KUHAP, namun makna ruang sidang dalam Pasal 230 KUHAP dapat ditafsirkan secara ekstensif termasuk “ruang virtual”. Persidangan online tidak bertentangan dengan hukum acara pidana sepanjang pelaksanaan persidangan tetap memedomani asas dan prosedur beracara. (2) Kendala yang dihadapi penuntut umum dalam persidangan online lebih karena faktor non-yuridis seperti minimnya sarana dan prasarana. (3) Hybrid court (offline-online) dapat menjadi solusi persidangan pasca pandemi Covid-19 dengan membagi tahapan persidangan yang bisa dilaksanakan secara online dan tahapan persidangan yang harus dilaksanakan secara offline.
Kata kunci: persidangan online, legalitas, solusi, konsep ideal.

0 komentar