Membangun Sistem Integritas Nasional, Belajar dari Australia (Hukum Online)

Tanpa integritas, hukum kehilangan wibawa, birokrasi dipandang lemah, dan kebijakan kehilangan legitimasi. Di Indonesia, integritas seringkali dipahami secara sempit sebagai perilaku individu: apakah pejabat itu jujur atau tidak, apakah ia bersih atau korup. Padahal, dalam realitas tata kelola modern, integritas tidak cukup berhenti pada perilaku individu.

Rudi Pradisetia Sudirdja. Foto: Istimewa
Rudi Pradisetia Sudirdja. Foto: Istimewa

Refleksi ini saya peroleh dari pengalaman mengikuti short course di Australia bertema “Promoting Integrity, Transparency, and Leadership in the Public Sector” pada 24 Agustus–5 September 2025, yang mempertemukan 25 peserta dari kalangan ASN, penegak hukum, akademisi, hingga masyarakat sipil untuk belajar bagaimana Australia membangun tata kelola berbasis integritas, akuntabilitas, dan kepemimpinan.

Kegiatan ini dimulai dengan pembelajaran di Asia-Pacific Integrity School di Griffith University bersama pakar seperti Prof. A.J. Brown dan Prof. Adam Graycar, serta kunjungan ke berbagai lembaga seperti Attorney General Department (AGO), Hight Court, Ombudsman, Australian National Audit Office (ANAO), National Anti-Corruption Commission (NACC), Australian Public Service Commission (APSC), hingga Parliament, kami menyaksikan langsung bagaimana integritas dilembagakan dalam sistem hukum di Australia.

Memaknai Integritas

Hal pertama yang menarik dari Australia adalah cara mereka memandang integritas, bukan lagi sekadar moral individu, melainkan sebagai sebuah sistem. Dengan begitu, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya menjadi pilihan pribadi, tetapi tertanam dalam cara kerja lembaga dan dijaga melalui aturan yang mengikat.

Basis teori yang digunakan adalah pemikiran Mark Bovens. Integritas dipandang sebagai virtue dan sebagai mechanism. Sebagai virtue, integritas adalah nilai yang hidup dalam diri seseorang—jujur, adil, berani, dan taat pada aturan. Tapi integritas tidak boleh hanya berhenti di ranah pribadi. Ia juga harus hadir sebagai mechanism yaitu aturan, sistem, dan lembaga yang membuat nilai-nilai itu benar-benar dijalankan.

Bayangkan, kalau integritas hanya bergantung pada orang baik, maka ketika ia pergi, integritas pun ikut hilang. Karena itu, integritas tidak boleh bertumpu pada moral individu saja.

Di Australia, integritas dijalankan sebagai nilai dan juga mekanisme. Nilai kejujuran, keadilan, dan keterbukaan ditanamkan lewat pendidikan. Sementara mekanismenya dijalankan melalui aturan yang jelas, sistem audit yang kuat, dan lembaga pengawas dan penegak hukum yang kredibel.

Hasilnya terlihat nyata. Australia berhasil meraih peringkat 10 besar dunia sebagai negara dengan tingkat korupsi paling rendah. Dalam laporan CPI 2024 yang dirilis Transparency International, Australia memperoleh skor 77 dari 100—di mana angka nol berarti sangat korup dan angka seratus berarti sangat bersih.

Sistem Integritas Australia

Dalam dua minggu itu, kami belajar bahwa Australia memiliki cara pandang yang utuh tentang integritas. Mereka menyebutnya institutional integrity, yang bertumpu pada empat hal: tujuan yang jelas (purpose), legitimasi proses (legitimacy), komitmen yang ditepati (commitments), dan mekanisme akuntabilitas yang kuat (robustness).

Tujuan yang jelas memastikan setiap kebijakan tahu arah yang dituju. Legitimasi membuat setiap proses berjalan sesuai aturan dan keputusan diambil dengan cara yang benar. Komitmen yang ditepati memberi jaminan bahwa janji kepada masyarakat dilaksanakan secara konsisten. Sementara itu, mekanisme akuntabilitas yang kuat memastikan setiap tindakan dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

Semua itu kemudian dijahit dalam National Integrity System: The Blueprint for Action, sebuah panduan yang merangkum seluruh kerangka lembaga negara di Australia. Cetak biru ini tidak hanya memotret kondisi yang ada, tetapi juga memberi arah nyata bagaimana pemerintahan dapat dibangun lebih kuat, adil, dan akuntabel.

Budaya Transparansi

Hal menarik lainnya adalah budaya transparansi. Pemerintah Australia wajib membuka informasi publik melalui Freedom of Information Act. Bahkan, urusan lobbying pun diatur: ada lobby register yang bisa diakses masyarakat untuk melihat “siapa yang melobi pejabat, dalam isu apa, dan untuk kepentingan apa?”

Definisi lobi sebagai komunikasi dengan pejabat pemerintah untuk mempengaruhi keputusan, baik terkait pembuatan undang-undang, kebijakan, program, dan alokasi anggaran.

Di Australia, lobi atau lobbying dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi, karena masyarakat atau kelompok kepentingan memang berhak menyampaikan pandangan mereka kepada pemerintah.

Namun, untuk menjaga transparansi dan integritas, kegiatan ini diatur ketat lewat Lobbying Code of Conduct. Aturan ini memastikan bahwa setiap interaksi antara pelobi dan pejabat pemerintah berlangsung sesuai dengan standar integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perlindungan Whistleblower

Aspek lain yang baik adalah perlindungan terhadap pelapor (whistleblower). Australia memiliki Public Interest Disclosure Act yang memberikan perlindungan hukum bagi siapa saja yang berani mengungkap penyalahgunaan (baca: korupsi). Dengan begitu, budaya speak up dijaga dan masyarakat berani melawan praktik korupsi tanpa takut dibungkam.

Lembaga penegak hukum punya tim khusus Witness Liaison. Tugas mereka sederhana, tapi penting: memastikan pelapor dan saksi merasa aman sejak pertama kali bersuara. Mereka mendampingi, memberi dukungan, sekaligus memastikan prosedur internal lembaga benar-benar berpihak pada keberanian orang yang melapor.

Australia melihat perlindungan whistleblower sebagai bagian dari sistem integritas itu sendiri. Artinya, pejabat publik tahu betul bahwa kalau mereka menyimpang, akan selalu ada orang yang berani melapor, dan negara siap melindungi si pelapor.

Kondisi Indonesia

Jika kita melihat kondisi di Indonesia, sebenarnya kita tidak kekurangan lembaga maupun instrumen untuk menjaga integritas. Kita punya Kejaksaan, KPK, Kepolisian yang punya kewenangan melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Ada BPK dan BPKP yang mengaudit penggunaan keuangan negara serta mengawal pembangunan. Di luar itu, Kemenpan-RB yang memastikan reformasi birokrasi di K/L berjalan baik, serta ada juga Ombudsmanyang mengawasi pelayanan publik.

Di sektor pengawas penegak hukum, kita punya Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, yang mengawasi integritas polisi, jaksa, dan hakim. Untuk perlindungan saksi dan korban, kita juga punya LPSK.

Selain lembaga-lembaga itu, Indonesia juga sudah punya sistem untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas Kementerian/Lembaga (K/L). Ada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)yang mengatur mekanisme pengendalian internal di setiap K/L, yang berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).   

Indonesia juga telah memiliki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap K/L menerapkan prinsip akuntabilitas dari mulai tahap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi kinerja. Sistem ini dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara teori, SPIP dan SAKIP seharusnya bisa menjadi fondasi membangun sistem integritas dan akuntabilitas birokrasi, karena keduanya mendorong agar pengelolaan anggaran dan kinerja lembaga negara lebih terukur, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Namun dalam praktiknya, semua lembaga dan sistem ini masih cenderung berjalan sendiri-sendiri. Ego sektoral membuat kerja sama sulit terwujud, sehingga integritas sering hanya dipandang sebagai kewajiban menyiapkan dokumen untuk instansi pembina. Lebih rumit lagi, tiap instansi pembina kadang punya indikator penilaian yang berbeda, yang membuat tujuan besarnya menjadi kabur.

Akibatnya, sistem integritas nasional kita masih terlihat terfragmentasi. Ada banyak lembaga dan instrumen, tapi tidak ada payung besar yang menyatukan visi mereka.  

Membangun Sistem Integritas Nasional

Membangun Sistem Integritas Nasional Indonesia bukan berarti memulai dari nol. Kita hanya perlu menyatukan seluruh lembaga dan instrumen yang ada dalam satu kerangka besar. Pertama, kita memerlukan aturan hukum terpadu yang mengikat seluruh lembaga untuk bekerja dengan visi dan misi yang sama.

Australia sudah memiliki National Integrity System: The Blueprint for Action, sementara Indonesia perlu berani melahirkan Cetak Biru Sistem Integritas Nasional Indonesia (SINI).

Cetak biru ini bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan sebuah dasar filosofis dan strategis yang menyatukan beragam upaya menjaga integritas ke dalam satu visi nasional.

Kedua, lembaga pengawas dan lembaga penegak hukum harus diperkuat sekaligus diarahkan untuk bersinergi. Banyak lembaga masih bekerja dalam kotaknya sendiri-sendiri. Kondisi ini membuat kasus besar berlarut-larut hanya karena lemahnya koordinasi.

Salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah membangun mekanisme “joint investigation”, yaitu pengungkapan kasus bersama lintas lembaga. Praktik semacam ini sudah lazim di negara-negara maju. Tidak hanya antar lembaga penegak hukum, tetapi juga dapat melibatkan lembaga non-penegak hukum. Di Australia, misalnya, lembaga penegak hukum bisa membentuk joint task force bersama Ombudsman, ANAO, ketika menangani kasus korupsi yang sulit.

Ketiga, transparansi harus menjadi budaya. Transparansi tidak hanya dimaknai sekadar memberi informasi kepada publik, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Indonesia sebenarnya sudah memulai langkah ke arah ini melalui Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI). Program ini membuka ruang bagi masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah untuk berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan.

Namun, agar keberlanjutan dan dampaknya lebih nyata, RAN OGI harus dilembagakan dengan jelas dalam bentuk aturan hukum, sehingga keterbukaan dan ko-kreasi benar-benar menjadi norma yang mengikat.

Keempat, perlindungan terhadap whistleblower perlu benar-benar diperkuat. Para pelapor harus ditempatkan sebagai bagian penting dari sistem integritas nasional.

Indonesia Berintegritas

Pelajaran dari Australia menunjukkan bahwa integritas hanya bisa hidup bila dilembagakan. Nilai kejujuran dan keterbukaan harus dipelihara lewat pendidikan, budaya birokrasi, dan kepemimpinan. Sementara itu, mekanisme audit, pengawasan, penegakan hukum menjadi penopang agar nilai itu benar-benar hadir dalam praktik, bukan hanya di atas kertas.

Pada akhirnya, integritas bukan hanya tentang mencegah korupsi, melainkan cara negara menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Dengan kepercayaan itu, hukum menjadi kuat, birokrasi bekerja efektif, dan cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa benar-benar terwujud.

Dua minggu belajar di Australia meneguhkan keyakinan saya bahwa publict trust bukanlah utopia. Ia bisa dicapai, asalkan kita berani membangun sistem integritas nasional yang menyatukan nilai dan mekanisme, individu dan institusi, pemerintah dan masyarakat, dalam satu visi bersama: “Indonesia Berintegritas”.

 

*) Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja, S.H., M.H., Kepala Subbagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja II Kejaksaan Agung dan Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia


Tulisan ini telah diterbitkan sebelumnya di Hukumonline pada 23 September 2025 dengan judul "Membangun Sistem Integritas Nasional, Belajar dari Australia". Versi aslinya dapat dibaca di https://www.hukumonline.com/berita/a/membangun-sistem-integritas-nasional--belajar-dari-australia-lt68d229cd5c55b/.

You Might Also Like

0 komentar