Dihukum Sebelum Diadili (Hukum Online)

Siapa yang memberi hak kepada massa untuk menghukum seseorang?

Hukumonline
Hukumonline

Pertanyaan itu kembali menggugat nurani ketika seorang anak perempuan menyaksikan ayahnya meregang nyawa setelah dipukuli beramai-ramai di Tabanan, Bali. Sang ayah dituduh mencuri ayam. Sepeda motornya dibakar. Nyawanya tidak tertolong.

Peristiwa semacam itu sesungguhnya bukan hal baru di Indonesia. Pada 2017, Muhammad Al Zahra, yang lebih dikenal sebagai Zoya, dipukuli dan dibakar hidup-hidup di Bekasi setelah dituduh mencuri amplifier di sebuah tempat ibadah.

Pada Januari 2023, seorang perempuan di Sorong juga dianiaya dan dibakar hidup-hidup karena dituduh sebagai penculik anak. Tuduhan itu ternyata bersumber dari informasi bohong dan foto yang beredar di media sosial.

Kasusnya berbeda. Tempat dan waktunya juga berbeda. Namun polanya selalu sama. Seseorang dituduh. Teriakan disebarkan. Massa berkumpul. Dugaan berubah menjadi kepastian. Kemarahan menjelma menjadi putusan. Tidak ada penyidikan, tidak ada penuntutan, tidak ada pembelaan, tidak ada penasihat hukum, dan tidak ada pembuktian, dan tidak ada hakim, yang ada adalah tindakan main hakim sendiri (eigenrichting).

Dan yang paling mengerikan, tragedi semacam ini tidak memilih korbannya. Ia bisa sewaktu-waktu menimpa kita, anak kita, keluarga kita, atau sahabat yang baru saja pamit keluar pulang, hanya karena satu tuduhan keliru dan satu teriakan yang tersebar.

Dalam setiap peristiwa main hakim sendiri, perhatian publik hampir selalu diarahkan pada pertanyaan yang sama: benarkah korban mencuri?

Pertanyaan itu tentu penting untuk dijawab. Namun, jawaban atas pertanyaan tersebut tidak pernah menjadi dasar pembenar bagi tindakan eigenrichting. Bahkan seandainya seseorang benar-benar tertangkap tangan melakukan pencurian, hukum tetap tidak memberikan hak kepada masyarakat untuk memukul, menyiksa, membakar, apalagi menghilangkan nyawa.

Dalam keadaan tertangkap tangan, masyarakat memang dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk menghentikan perbuatan, mencegah pelaku melarikan diri, mengamankan barang bukti, kemudian segera menyerahkannya kepada aparat penegak hukum. Kewenangan itu berhenti di sana. Selebihnya merupakan wilayah proses hukum yang hanya dapat dijalankan melalui proses peradilan pidana.

Main Hakim Sendiri & Negara Hukum

Lalu mengapa negara begitu tegas melarang main hakim sendiri?

Jawabannya tidak hanya dapat ditemukan dalam rumusan pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana, tetapi secara filosofis dapat ditemukan dalam gagasan yang melahirkan negara hukum itu sendiri.

Thomas Hobbes, dalam Leviathan, menggambarkan kehidupan manusia sebelum negara terbentuk sebagai keadaan alamiah (state of nature). Pada masa itu, tidak ada aturan hukum yang mengikat, tidak ada jaksa yang menuntut, tidak ada penasihat hukum yang membela, dan tidak ada hakim yang memutus perkara.

Setiap orang menjadi jaksa, penasihat hukum, dan hakim bagi dirinya sendiri. Setiap orang merasa berhak menentukan siapa yang bersalah, siapa yang harus dihukum, dan bagaimana hukuman itu dijatuhkan. Keadaan tersebut kemudian melahirkan apa yang disebut Hobbes sebagai bellum omnium contra omnes, perang semua melawan semua. Yang terjadi bukan lagi ketertiban, melainkan kekacauan; bukan keadilan, melainkan pembalasan; bukan hukum, melainkan kekuasaan. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada jaminan bagi hak maupun keselamatan setiap orang. Kekerasan menjadi cara utama menyelesaikan setiap persoalan. Manusia pun pada akhirnya menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus).

Negara lahir justru untuk mengakhiri keadaan itu. Manusia menyadari bahwa kehidupan bersama tidak mungkin dibangun apabila setiap orang tetap mempertahankan hak untuk menghukum orang lain. Karena itu, sebagian kebebasan diserahkan kepada suatu otoritas bersama yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum dan menjatuhkan pidana.

John Locke mengemukakan gagasan yang tidak jauh berbeda. Dalam Second Treatise of Government (1967), Locke menjelaskan bahwa dalam keadaan alamiah setiap orang pada dasarnya memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum alam (the executive power of the law of nature). Namun, kewenangan tersebut hampir selalu dijalankan oleh orang yang sekaligus menjadi pihak yang merasa dirugikan. Akibatnya, penilaian mengenai benar atau salah mudah dipengaruhi oleh kemarahan, dendam, dan kepentingan pribadi. Karena itulah manusia kemudian membentuk masyarakat (civil society) dan menyerahkan kewenangan tersebut kepada pemerintahan yang sah.

Tujuannya bukan untuk menghilangkan kebebasan, melainkan untuk menjamin bahwa hukum ditegakkan secara adil, objektif, dan memberikan perlindungan yang sama kepada setiap orang.

Dari sinilah lahir salah satu prinsip paling mendasar dalam negara hukum: masyarakat tidak lagi saling menghukum. Hak menjatuhkan pidana tidak lagi berada di tangan individu atau kelompok, melainkan menjadi kewenangan negara yang dijalankan melalui proses hukum yang adil.

Oleh karena itu, larangan terhadap eigenrichting bukanlah dimaksudkan untuk melindungi pelaku kejahatan. Larangan tersebut justru melindungi seluruh warga negara agar tidak kembali hidup dalam keadaan ketika hukum ditentukan oleh siapa yang paling kuat, paling banyak, atau paling berkuasa. Sebab, ketika masyarakat mulai merasa berhak menuduh, mengadili, dan menghukum sendiri, pada saat itulah negara hukum perlahan bergerak mundur menuju hukum rimba.

Menciderai Ius Puniendi

Jika Hobbes dan Locke menjelaskan mengapa negara dibentuk, maka doktrin hukum pidana menjelaskan apa yang kemudian menjadi kewenangan negara setelah terbentuk. Dalam hukum pidana klasik dikenal pembedaan antara ius poenale dan ius puniendi.

Ius poenale menunjuk pada hukum pidana materil yaitu keseluruhan norma yang menentukan perbuatan apa yang dilarang, siapa yang dapat dipidana, serta jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Sebaliknya, ius puniendi merupakan hukum pidana yang membahas hak negara untuk menuntut, mengadili, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Ius puniendi ini lebih tepat dengan sebutan hukum acara pidana.

Ius puniendi diwujudkan melalui kewenangan negara untuk menyelidiki, menuntut, mengadili, dan melaksanakan pidana melalui sistem peradilan pidana. Namun, kewenangan tersebut bukanlah kekuasaan yang dapat dijalankan sesuka hati. Setiap proses hukum harus didasarkan pada undang-undang, mengikuti hukum acara, dan menghormati hak asasi manusia. Dengan kata lain, hukum pidana tidak hanya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga mengatur bagaimana negara dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang.

Gagasan ini sejalan dengan pemikiran Cesare Beccaria dalam On Crimes and Punishments (1764). Menurut Beccaria, hak menghukum lahir dari sebagian kebebasan yang diserahkan setiap orang kepada negara demi menjaga keamanan bersama. Karena itu, penghukuman hanya sah apabila dilakukan berdasarkan hukum dan melalui prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

Dalam perspektif inilah eigenrichting tidak hanya dapat dipandang sebagai tindak kekerasan semata. Ia merupakan pengambilalihan hak menghukum (ius puniendi) yang menurut hukum hanya dimiliki negara. Persoalannya bukan semata-mata karena hukuman yang dijatuhkan terlalu berat. Bahkan seandainya massa hanya menampar atau menendang seseorang karena menganggapnya bersalah, persoalan filosofisnya tetap sama: mereka tidak memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman tersebut. Sebab, ketika hak menghukum berpindah dari hukum kepada masyarakat, yang hilang bukan hanya keadilan bagi korban, tetapi juga kepastian hukum bagi setiap orang.

Kenapa harus melalui Pengadilan?

Di tengah maraknya kasus eigenrichting, pertanyaan yang sering muncul justru terdengar sederhana: mengapa seseorang yang sudah tertangkap tangan melakukan tindak pidana masih harus melalui proses hukum?

Bagi sebagian orang, proses hukum dipandang terlalu lambat dan berbelit-belit. Seseorang tidak dapat serta-merta dinyatakan bersalah. Ia harus melalui serangkaian tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Alat bukti harus diuji, saksi dan tersangka harus diperiksa, hak atas pendampingan hukum harus dihormati, dan jaksa wajib membuktikan dakwaannya di hadapan hakim sebelum putusan dijatuhkan.

Sekilas, seluruh tahapan tersebut tampak panjang, dan membosankan. Padahal, setiap tahapan justru dibuat untuk menjawab satu pertanyaan yang paling dasar: apakah benar orang yang dituduh itu benar-benar melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana? Pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab oleh kemarahan, desas-desus, ataupun keyakinan massa, melainkan melalui proses pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara penghukuman berdasarkan hukum dan penghukuman berdasarkan amarah. Herbert L. Packer dalam The Limits of the Criminal Sanction (1968) menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana dapat dipahami melalui dua model yaitu Crime Control Model dan Due Process Model. Dalam konteks negara hukum, Due Process Model menegaskan bahwa kewenangan negara untuk menghukum tidak boleh dijalankan semata-mata atas dasar keyakinan atau dugaan, melainkan harus dibatasi oleh hukum. Karena itu, setiap tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga pemidanaan hanya memperoleh legitimasi apabila dilakukan melalui prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.

Fondasi Due Process Model adalah asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Setiap orang harus diperlakukan sebagai tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena itu, proses pembuktian bukan sekadar formalitas administratif, melainkan mekanisme untuk menguji apakah negara benar-benar memiliki dasar yang sah untuk menggunakan kewenangannya menghukum seseorang. Dalam negara hukum, beban pembuktian tidak pernah berada pada orang yang dituduh, melainkan berada pada negara melalui penuntut umum.

Pemikiran tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hukum acara pidana bukanlah penghambat penegakan hukum, melainkan instrumen untuk membatasi kekuasaan negara sekaligus memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat. Negara memang memiliki ius puniendi yaitu hak untuk menghukum. Akan tetapi, hak tersebut hanya memperoleh legitimasi apabila dijalankan melalui prosedur yang adil, transparan, dan dapat diuji. Semakin besar kewenangan negara untuk menghukum, semakin besar pula kewajiban negara untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan kewenangan tersebut.

Penutup

Keluarga korban mungkin tidak pernah membaca Hobbes, Locke, Beccaria atau Packer. Mereka mungkin tidak mengenal teori kontrak sosial maupun due process of law. Namun mereka memahami satu hal yang paling sederhana: orang yang mereka cintai dipukuli hingga meninggal tanpa pernah diberi kesempatan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.

Negara boleh terlambat datang ke tempat kejadian. Aparat mungkin tidak selalu hadir pada detik pertama kejadian. Akan tetapi keterlambatan negara tidak pernah berubah menjadi izin bagi masyarakat untuk menjadi hakim.

Sebab sejak manusia sepakat hidup dalam sebuah negara, kita juga sepakat menyerahkan hak menghukum kepada hukum, bukan kepada amarah.

Ketika kemarahan mengambil alih ruang sidang, yang mati bukan hanya seorang manusia. Yang ikut terkubur adalah prinsip paling mendasar negara hukum, bahwa setiap orang berhak diadili sebelum dihukum, bukan dihukum sebelum diadili.

 

*) Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Adhyaksa

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline


Tulisan ini telah diterbitkan sebelumnya di Hukumonline pada 4 Agustus 2026 dengan judul "Dihukum Sebelum Diadili". Versi aslinya dapat dibaca di https://www.hukumonline.com/berita/a/dihukum-sebelum-diadili-lt6a714cd6a560c/.

You Might Also Like

0 komentar