Hukum yang Memerdekakan: Pembangunan Hukum, ADR dan Daya Gerak Investasi (Hukum Online)
Pada 12 Agustus 2026, sebuah forum yang tidak biasa berlangsung di Kementerian Keuangan. Dalam Sidang Debottlenecking ke-13, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertemukan pelaku usaha, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pihak untuk mencari jalan keluar atas hambatan kegiatan usaha. Persoalannya beragam. Ada biaya logistik peti kemas yang tidak transparan. Ada pula izin pemanfaatan hutan produksi di Aceh Jaya yang belum terbit akibat persoalan status lahan. Hingga sidang ke-13, Kementerian Keuangan menyatakan 172 aduan telah diselesaikan melalui kanal Debottlenecking tersebut.

Forum itu bukan pengadilan. Tidak ada hakim yang menjatuhkan putusan. Namun, dari sudut pandang pembangunan hukum, forum tersebut menyampaikan pesan penting bahwa tidak semua persoalan hukum membutuhkan “putusan hakim”. Sebagian besarnya justru lebih membutuhkan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Pembangunan Hukum
Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pesan tersebut menarik untuk ditempatkan dalam perjalanan pembangunan hukum menuju Indonesia Emas 2045. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Dokumen ini bukan sekadar daftar program pemerintah untuk dua puluh tahun mendatang. Ia memberi arah mengenai Indonesia seperti apa yang hendak dibangun pada satu abad kemerdekaan.
Hukum menjadi bagian penting di dalam perjalanan itu. Ini karena Indonesia Emas tidak mungkin dibangun hanya melalui pertumbuhan ekonomi, teknologi, infrastruktur, atau peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semua itu memerlukan sistem hukum yang mampu memberi keadilan, kepastian, sekaligus kemanfaatan.
Di sinilah pembangunan hukum menghadapi tantangan baru.
Dari Penegakan Hukum ke Penyelesaian Masalah
Selama ini keberhasilan hukum seringkali dibaca melalui ukuran yang relatif konvensional: berapa undang-undang dibentuk, berapa perkara ditangani, berapa pelanggaran ditindak, atau berapa perkara diputus pengadilan. Semua ini tetap penting. Negara hukum tentu membutuhkan aturan dan penegakan hukum yang kuat.
Namun, dalam masyarakat dan negara yang makin kompleks, pembangunan hukum tidak dapat berhenti pada kemampuan negara membuat aturan dan menjatuhkan sanksi. Pertanyaannya perlu diperluas: seberapa besar hukum mampu membantu Republik ini menyelesaikan persoalannya?
Pertanyaan tersebut penting karena persoalan pembangunan hampir selalu bersinggungan dengan hukum. Pembangunan kawasan industri memerlukan kepastian lahan dan izin. Infrastruktur membutuhkan kontrak yang dapat dipercaya. Investasi membutuhkan kepastian regulasi. Pengelolaan sumber daya alam mempertemukan kepentingan ekonomi, lingkungan, pemerintah, dan masyarakat.
Ketika salah satu simpul itu mengalami kebuntuan, hukum dapat menjadi bagian dari masalah atau justru menjadi bagian dari penyelesaian. Karena itu, salah satu perubahan penting dalam pembangunan hukum menuju 2045 adalah kebutuhan untuk melihat hukum tidak hanya sebagai instrumen rule enforcement, tetapi juga sebagai problem solving mechanism.
Hal ini bukan berarti hukum harus mengalah terhadap kepentingan pembangunan. Juga bukan berarti pelanggaran dapat diselesaikan melalui kompromi. Sebaliknya, hukum yang mampu menyelesaikan masalah adalah hukum yang tetap menjaga batas yang jelas antara yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi pada saat bersamaan menyediakan mekanisme untuk keluar dari kebuntuan secara adil dan sah.
Kepastian Hukum dan Daya Gerak Investasi
Persoalan investasi bisa memberi ilustrasi. Menurut Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sepanjang semester I-2026, realisasi investasi Indonesia telah mencapai sekitar Rp1.010 triliun dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja langsung. Di balik angka itu terdapat pabrik, pekerja, pemasok, pemerintah daerah, serta keluarga yang memperoleh penghasilan.
Namun, investasi tidak hanya membutuhkan modal. Investor juga bertanya apakah aturan dapat diprediksi, izin dapat diperoleh dalam waktu yang wajar, kontrak dihormati, dan sengketa dapat diselesaikan dengan cepat, efisien, dan bermartabat.
Meskipun pada akhirnya menghasilkan pihak yang menang di pengadilan, sebuah proyek yang terhenti dua atau tiga tahun karena menjadi perkara di hadapan hakim, akan menyebabkan aset menganggur, biaya meningkat, lapangan pekerjaan hilang, dan masyarakat kehilangan manfaat pembangunan. Secara yuridis mungkin ada yang menang tetapi, secara ekonomi dan sosial, semua pihak tidak memperoleh manfaat.
Dalam konteks itulah penguatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau alternative dispute resolution (ADR) memperoleh makna dalam pembangunan hukum. Sebagaimana debottlenecking yang menunjukkan fungsi mediasi pada tingkat administratif ketika negara membantu mempertemukan para pihak dan mengurai sumber kebuntuan, ADR menyediakan mekanisme terstruktur bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Keduanya berada dalam satu spektrum gagasan yang sama yaitu menjadikan hukum sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya sebagai alat untuk menyatakan siapa yang menang dan kalah.
ADR sebagai Infrastruktur Hukum
ADR jangan hanya dipahami sebagai cara mengurangi perkara di pengadilan. Ia dapat ditempatkan sebagai infrastruktur dalam menyelesaikan persoalan. Sebagaimana negara membangun jalan untuk memperlancar pergerakan orang dan barang, pelabuhan untuk mempercepat logistik, serta infrastruktur digital untuk memperlancar informasi, negara juga membutuhkan infrastruktur hukum yang membuat sengketa tidak berkembang menjadi kebuntuan berkepanjangan.
Mediasi, negosiasi, konsiliasi yang kredibel dapat menjaga kontrak tetap berjalan, hubungan usaha tetap terpelihara, kepentingan negara terlindungi, dan nilai ekonomi tidak hilang hanya karena para pihak tidak mempunyai ruang yang efektif untuk mencari penyelesaian. Karena itu, pembangunan ADR tidak cukup dilakukan dengan membentuk aturan. Dibutuhkan ekosistem: mediator dan arbiter yang kompeten, administrasi perkara yang profesional, jaminan kerahasiaan, teknologi, serta hearing facilities yang dapat dipercaya.
Di sejumlah negara, infrastruktur seperti ini bahkan telah menjadi bagian dari daya saing hukum. Singapura, misalnya, mengembangkan Maxwell Chambers sebagai pusat fasilitas penyelesaian sengketa yang mendukung berbagai lembaga arbitrase dan mediasi.
Indonesia pun mulai bergerak ke arah tersebut. Salah satunya melalui pengembangan Adhyaksa Chambers sebagai platform fasilitas dan dukungan layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kehadirannya diharapkan dapat mendorong pembangunan ekosistem ADR yang selama ini tidak memiliki tempat, fasilitas, dan dukungan layanan yang memadai. Lembaga mediasi dan arbitrase, termasuk kegiatan debottlenecking, dapat memanfaatkan fasilitas tersebut guna menghadirkan proses penyelesaian sengketa dan kebuntuan secara profesional dan akuntabel.
Memerdekakan dari Kebuntuan
Pada akhirnya, pembangunan hukum dalam RPJPN 2025–2045 perlu dibaca lebih luas lebih daripada sekadar agenda membentuk peraturan atau memperkuat penegakan hukum. Pembangunan hukum adalah upaya membangun sebuah sistem yang membuat hukum benar-benar bekerja bagi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hukum harus mampu mencegah sengketa, menyelesaikan kebuntuan, menjaga kepastian, melindungi yang lemah, sekaligus memastikan pembangunan dapat terus bergerak dalam koridor keadilan.
Barangkali di situlah salah satu makna hukum yang memerdekakan.
Delapan puluh satu tahun setelah Indonesia merdeka, hukum tidak cukup hanya membebaskan bangsa dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Hukum juga harus mampu membebaskan masyarakat dari ketidakpastian yang tidak perlu, pelaku usaha dari sengketa yang berlarut, pemerintah dari kebuntuan kewenangan, dan pembangunan dari persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan.
Menuju Indonesia Emas 2045, keberhasilan pembangunan hukum pada akhirnya tidak hanya akan ditentukan oleh berapa banyak perkara yang diputus atau aturan yang dihasilkan. Ukuran yang sama pentingnya adalah berapa banyak persoalan bangsa yang mampu diselesaikan dengan cepat, efisien, sekaligus bermartabat melalui alternatif penyelesaian sengketa yang tersedia.
*) Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Adhyaksa
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
Tulisan ini telah diterbitkan sebelumnya di Hukumonline pada 1 September 2026 dengan judul "Hukum yang Memerdekakan: Pembangunan Hukum, ADR dan Daya Gerak Investasi". Versi aslinya dapat dibaca di https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-yang-memerdekakan--pembangunan-hukum--adr-dan-daya-gerak-investasi-lt6a96a2f34aeeb/.

0 komentar